Blog

Cakralampung.com — Pemerintah Kota Bandarlampung angkat bicara, terkait puluhan guru honorer yang mengadu ke Hotman Paris Hutapea lantaran gajinya belum dibayarkan selama 9 bulan, serta membantah adanya transfer Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp43 miliar dan Rp38 milliar dari Kementrian Keuangan (Kemenkeu).

Pj Sekertaris Daerah (Sekda) kota Bandar Lampung, Sukarma Wijaya mengatakan belum ada anggaran dari pusat yang masuk.

“Dana DAU yang sudah ditransfer itu belum ada,” kata Sukarma, saat konferensi pers di ruang rapat Inspektorat Bandar Lampung, Senin (26/9/2022).

Lanjutnya, Ia menegaskan bahwa penyaluran gaji dan tunjangan bagi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) akan dilakukan mulai November—Desember 2022. Pembayaran gaji guru PPPK sebelumnya akan dibayarkan Pemerintah Pusat.

“Awalnya anggaran gaji PPPK tidak masuk dalam APBD murni 2022. Hal tersebut karena tidak ada intruksi dari Kemenko PMK untuk menganggarkan gaji PPPK guru dalam APBD. Padahal, sebelum ketok palu APBD perubahan gaji PPPK akan ditanggung Pemerintah Pusat,” ujarnya.

Namun, atas kondisi tersebut maka pemerintah tidak memiliki anggaran untuk membayar gaji guru PPPK. Namun, saat ini pihaknya telah menganggarkan Rp11,6 miliar untuk membayar gaji dan tunjangan guru PPPK.

“Karena itu pemerintah tidak mampu membayar karena tidak ada ketersediaan anggaran dalam APBD murni 2022,” ungkapnya.

Dalam penerimaan PPPK formasi guru, Pemkot Bandar Lampung menerima 1.166 orang. Jumlah itu terdiri dari 477 masuk penerimaan pada tahap 1 dan 679 pada tahap 2.

Sementara itu, hal senada juga disampaikan Ketua DPRD Kota Bandar Lampung, Wiyadi mengatakan gaji PPPK guru awalnya menjadi kewajiban pemerintah pusat, namun kemudian dibebankan ke pemerintah daerah. Sehingga baru dialokasikan pada APBD perubahan.

“Karena penetapan PPPK dilakukan pada Februari dan Maret 2022, sehingga belum dialokasikan dana gaji pada APBD murni, sehingga baru dialokasikan pada APBD perubahan,” ujarnya.

Ia menambahkan, APBD perubahan baru saja ditetapkan, dan akan ditindaklanjuti dengan evaluasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung. Lalu diberikan jawaban hasil evaluasi dari Pemkot Bandar Lampung.

“Diperkirakan Oktober baru selesai APBD perubahan. Sehingga kami minta Sekda untuk menyerahkan SPMT pada Oktober. Lalu November dan Desember dibayar gaji dan tunjangannya,” tutur dia. (asr/asf)

Cakralampung.com Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung melakukan deklarasi anti korupsi di taman UMKM Bung Karno, Jalan Gatot Subroto, Kota Bandar Lampung. Sabtu (24/9/2022).

Diketahui, deklarasi anti korupsi tersebut merupakan rangkaian roadshow Bus KPK yang mensosialisasikan nilai anti korupsi.

Direktur Jejaring Pendidikan KPK RI, Aida Ratna Zulaiha mengucapkan terimakasih atas sambutan dan perserta dan seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung yang ikut berperan aktif dalam kegiatan Roadshow Bus KPK.

“Ini adalah kota kelima yang disinggahi KPK. Di kota kelima ini, kami mendapatkan sambutan yang sangat luarbiasa. Program ini menunjukkan ternyata KPK itu dikenal dan masyarakat bisa melihat langsung kehadiran KPK,” ujar Aida.

Melalui Bus KPK yang dibawa tim antikorupsi untuk roadshow ke berbagai kota, masyarakat dapat melihat informasi tentang kegiatan dan program KPK melalui komputer yang ada di dalam bus KPK.

“Terutama kepada para guru, dan siswa-siswa di Bandar Lampung yang mendukung dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan bus KPK,” tutur Aida.

Dia menyatakan, Roadshow Bus KPK merupakan bagian dari upaya pemberantasan korupsi. Banyak hal yang dapat dilakukan masyarakat untuk mencegah prilaku korupsi, misalnya melalui pemantauan pelaksanaan pelayanan publik yang dilakukan pemerintah kota Bandar Lampung.

“Masyarakat juga bisa melaporkan ke KPK jika melihat tindakan korupsi yang terjadi di pemerintahan,” katanya.

Aida mengingatkan hal yang paling penting dari seluruh kegiatan antikorupsi adalah keteladanan dari orangtua dan keteladanan pemimpin dengan mencontohkan prilaku antikorupsi.

Sementara itu, Walikota Bandarlampung, Eva Dwiana mengatakan, diadakannya kegiatan ini diharapkan dapat membuat anak-anak bisa berprilaku jujur.

Karena, dalam sosialisasi anti korupsi ini, ada 9 poin yang harus disampaikan kepada masyarakat yakni jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil.

“Harapannya, masyarakat khususnya anak-anak sudah memahami akan nilai kejujuran,” ujarnya.

Ia menambahkan, Kota Bandarlampung menjadi tempat ke lima yang dikunjungi oleh Bus KPK. Dengan harapan Kota Bandarlampung dapat menjadi percontohan untuk kabupaten lain dalam hal anti korupsi.

Lanjutnya, orang nomor satu di Kota Tapis Berseri itu menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan sosialisasi untuk aparatur pemerintahan dari tingkat RT hingga kepala OPD.

“Alhamdulillah respon masyarakat dan seluruh OPD sangat baik. Semoga masyarakat kota Bandarlampung bisa menerapkan 9 poin anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari,” pungkasnya. (asr/asf)