Blog

 

Beranda Bandar Lampung

Bandar Lampung- Gubernur Lampung Arinal Djunaidi meminta agar Pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Organisasi Wilayah (Orwil) Lampung untuk lebih aktif memberikan edukasi kepada masyarakat terkait bahaya dari pemahaman radikal.

 

“Saya harap ICMI Lampung bisa berperan dalam mencerdaskan umat dengan berbagai kegiatan, bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan BNPT, jangan sampai ada paham-paham radikal seperti di teluk (penangkapan terduga teroris diduga berafiliasi atau kelompok jaringan Jamaah Islamiyah (JI),” tutur Gubernur saat menerima Audiensi dari ICMI Orwil Lampung di Mahan Agung, Kamis (14/07/2022).

 

“Lampung hari ini telah menjadi perhatian Pemerintah Pusat karena pembangunannya, pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung sangat luar biasa, tapi membangun itu harus dari semua lini, secara bersama-sama. ICMI, MUI, NU, Muhammadiyah, BNPT, bersama-sama Pemerintah Daerah,” tegas Gubernur.

 

Sementara itu, Ketua ICMI Orwil Lampung Yusuf Barusman menyampaikan bahwa selama ini ICMI Orwil Lampung telah banyak melaksanakan kegiatan, baik yang berupa saran pemikiran maupun program-program sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat

 

“Beberapa waktu lalu ICMI Lampung secara intensif telah melakukan berbagai kegiatan edukasi, salah satunya melalui Gerakan Bersama Kita Kuat (Gema Taat), selain itu juga ICMI melalui program respon bencana, aktif melakukan penggalangan bantuan bencana,” ungkap Barusman.

 

“Kedepan saya juga berharap ICMI bisa menjadi Hub atau penghubung, atau koordinator dari berbagai Forum Keagamaan yang ada,” lanjutnya.

 

Pada kesempatan tersebut, Yusuf barusman juga menyampaikan kepada Gubernur bahwa dirinya akan dikukuhkan kembali sebagai Ketua ICMI Orwil Lampung masa bakti 2022-2027, melalui Musyawarah Wilayah (Muswil) pada 27 Juli 2022 mendatang.

 

Pada muswil tersebut rencananya akan diisi dengan kegiatan Dialog kebangsaan oleh Kepala BNPT Pusat. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung

Bandar Lampung-Gubernur Arinal Djunaidi membuka kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis e-KPB bagi Duta KPB, anak petani berprestasi penerima beasiswa KPB, di Aula Fakultas Pertanian Unila, Kamis (14/7).

Gubernur Arinal dalam sambutannya mengatakan bahwa Provinsi Lampung memiliki potensi sumber daya alam yang besar dan melimpah di sektor perikanan dan pertanian di antaranya padi, jagung, ubikayu, buah-buahan (nanas, pisang, pepaya), tebu, serta beberapa komoditas lainnya (kopi, lada, kakao, kelapa sawit, karet, sapi potong, dan ternak kambing).

Gubernur menyebutkan, saat ini banyak tantangan yang dihadapi sektor pertanian, salah satunya dari sisi sumber daya manusia yaitu jumlah petani semakin berkurang dan didominasi petani tua, rendahnya minat pemuda untuk bertani, serta semakin sedikitnya jumlah penyuluh.

“Saya menginisiasi untuk menumbuhkan gairah generasi muda agar dapat berperan serta di sektor pertanian dengan pemberian beasiswa bagi anak petani yang tidak mampu, sehingga dapat kuliah di bidang Pertanian melalui Program Kartu Petani Berjaya (KPB), yang saat ini terus dikembangkan dan menjadi bagian dari Agenda Kerja Utama Pemerintah Provinsi Lampung,” kata Gubernur.

Program KPB secara umum bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani menuju kesejahteraan melalui upaya penyelesaian permasalahan secara terstruktur, sistematis dan terintegrasi melalui pemanfaatan sistem teknologi informasi untuk memudahkan para petani.

Dalam hal meningkatkan pendapatan petani, kata Gubernur, Program KPB memberikan jaminan kepastian antara lain ketersediaan sarana produksi pertanian, akses permodalan, pembinaan manajemen usaha dan teknologi, penanganan panen dan pasca panen, dan pemasaran hasil usaha pertanian.

Dalam hal meningkatkan kesejahteraan petani, lanjut Gubernur, Program KPB memberikan jaminan sosial bagi petani miskin, tidak mampu dan beasiswa pendidikan keluarga petani miskin dan tidak mampu sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

Gubernur kemudian menjelaskan, progres pelaksanaan Program KPB hingga saat ini yaitu Transaksi penebusan pupuk Rp. 8.7 Milyar, Realisasi penyaluran KUR melalui Program KPB (melalui bank BNI) kepada 5.289 Debitur sebesar Rp 180 Milyar dan Pemberian Beasiswa bagi 100 Mahasiswa Unila dan 122 Mahasiswa Polinela.

“Progres Implementasi KPB ini perlu akselerasi dan dukungan semua stakeholder termasuk Perguruan Tinggi, Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), BPJS Ketenagakerjaan dan para Duta KPB, agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas baik petani, pekebun, peternak, nelayan, masyarakat sekitar hutan dan pelaku usaha di Provinsi Lampung,” kata Gubernur.

Selanjutnya Gubernur Arinal mengungkapkan bahwa pelaksanaan Program Kartu Petani Berjaya telah mendapat berbagai apresiasi dari pemerintah pusat. Hal ini terbukti, Provinsi Lampung berhasil meraih Penghargaan Provinsi Terbaik dalam Inovasi Pengembangan Akses Keuangan di Sektor Pertanian pada TPAKD Award 2021, juga mendapat Piagam Penghargaan Pembangunan Daerah 2021.

Selain itu juga mendapat Peringkat Pertama Penghargaan Abdi Bakti Tani Tahun 2021 yang diserahkan Wakil Presiden RI, sebagai Provinsi Terbaik dalam Peningkatan Produksi Padi Tahun 2019-2020.

Di akhir sambutannya, Gubernur mengatakan bahwa sosialisasi dan pembinaan kepada petani sangat diperlukan untuk dapat memanfaatkan teknologi, baik teknologi budidaya maupun teknologi informasi guna meningkatkan kesejahteraan. Peran Duta KPB khususnya mahasiswa/ mahasiswi sangat ditunggu untuk dapat mewujudkan pertanian yang modern.

Gubernur mengajak para mahasiswa agar bersama-sama membangun desa melalui berbagai program pemerintah seperti KPB, Smart Village, BUMDes, e-Samdes, dan Desamart.

Gubernur juga mengungkapkan kegembiraannya dapat berjumpa dengan para Duta Kartu Petani Berjaya (KPB), kaum milenial yang diharapkan dapat menjadi role model yang menginspirasi, memotivasi kalangan anak muda di Provinsi Lampung untuk ikut membangun sektor pertanian.

“Setelah nanti lulus, kembali ke desa. Bangun desa itu bersama saya. Kartu Petani Berjaya milik semua petani, milik rakyat lampung, dan suatu saat akan bermanfaat untuk Indonesia,” pungkas Gubernur Arinal.

Dekan Fakultas Pertanian Unila, Irwan Sukri Banuwa, dalam kesempatannya mengatakan bahwa KPB merupakan penghubung dari seluruh kepentingan pertanian yang ujungnya adalah kesejahteraan para petani termasuk yang terlibat dalam sektor pertanian.

Irwan Sukri Banuwa kemudian menjelaskan, mahasiswa penerima beasiswa diundang dalam acara ini sebagai Duta KPB agar proses percepatan program KPB bisa dioptimalkan sekaligus menjadi pendorong keberhasilan program KPB.

“Tekuni program KPB dengan sebaik-baiknya. Setelah selesai perkuliahan, bisa menapaki atau bergabung dengan berbagai program yang telah digagas Gubernur seperti Smart Village, BUMDes atau lainnya,” pesan Irwan.

Dalam acara tersebut, Gubernur Arinal juga melakukan penyerahan asuransi secara simbolis bagi petani, pekebun, peternak dan nelayan, diantaranya yaitu Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) 4896 Hektare, Asuransi Usaha Ternak Sapi Kerbau 2500 ekor, Asuransi bagi 1175 Petani Lansia, Asuransi BPJS Ketenagakerjaan bagi 1000 pekebun dan Asuransi Nelayan Berjaya bagi 1150 nelayan.

Hadir dalam acara Ketua KTNA Provinsi Lampung, Plh. Sekdaprov Lampung, Dekan Fakultas Pertanian Unila, Wakil Direktur III Polinela, Asisten Perekonomian & Pembangunan, Staf Ahli IT Gubernur, Kadis Perindustrian & Perdagangan, Kadis Peternakan & Kesehatan Hewan, Kadis Kelautan & Perikanan, Plt. Kadis Perkebunan, Plt. Karo Perekonomian, Pimpinan Asuransi Jasindo, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan, Tim Satgas KPB. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung

Bandarlampung – Kepala Dinas Kominfo Provinsi Lampung Ganjar Jationo menerima kunjungan KPU Provinsi Lampung di lt.2 Ruang Command Center Kantor Diskominfotik Provinsi Lampung, Kamis (14/07/2022).

 

Pada pertemuan tersebut KPU Provinsi Lampung menyampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, maka tahapan Pemilu 2024 telah dimulai pada tanggal 14 Juni 2022 lalu dengan agenda tahapan perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu.

 

Terkait dengan hal tersebut, Komisioner KPU Lampung Antoniyus Cahyalana mengatakan bahwa Kampanye kedepan akan lebih banyak dilakukan secara digital dan mulai meninggalkan kampanye secara konvensional, oleh karenanya KPU meminta bantuan Dinas Kominfotik Provinsi Lampung untuk berperan serta dalam menangkal berita-berita hoaks, termasuk dukungan dalam penggunaan IT di daerah-daerah terpencil.

 

Sementara itu Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung Ganjar Jationo menyatakan bahwa tim IT Kominfo Lampung dalam kontek digital siap membantu, namun dalam hal pengaturan tetap mengikuti arahan dari KPU.

 

“Jadi kami hanya sebagai supporting, silahkan berdiskusi dengan Tim Ahli kami, jika masuk kedalam sistem KPU setahu saya tidak boleh, karena instansinya vertikal, tapi jika hanya bertukar pikiran tentu boleh-boleh saja,” ucap Ganjar.

 

Kemudian terkait sosialisasi Tahapan Pemilu 2024, Ganjar Jationo menyatakan Kominfo siap membantu mensosialisasikan dan mempublikasikannya melalui semua kanal informasi yang dimiliki oleh Dinas Kominfotik Provinsi Lampung.

 

Kegiatan kemudian ditutup dengan penyerahan Surat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh Komisioner KPU Lampung Antoniyus Cahyalana kepada Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung Ganjar Jationo. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Bandarlampung – Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung,Yudi Alfadri, mewakili Pemerintah Provinsi Lampung mengikuti Rapat Percepatan Penyelesaian Pelaksanaan Pengadaan Tanah pada Lahan Hak Guna Usaha (HGU) dan Transmigrasi pada Pembangunan Infrastruktur Sektor Sumber Daya Air.

 

Kegiatan dilaksanakan secara Hybrid bertempat di Ruang Video Conference Lt.I Gedung Diskominfotik Provinsi Lampung, Kamis (14/07/2022).

 

Heriantono Waluyadi dari Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air ((SSPSDA) Kementerian PUPR RI, menyampaikan progress pengadaan tanah di 4 bendungan yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), yaitu; Bendungan Marangkayu, Bendungan Margatiga, Bendungan Karian dan Bendungan Bulango Ulu.

 

Selain itu Heriantono Waluyadi juga menjelaskan progress pengadaan tanah di Bendungan Margatiga yang terletak di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung yang memiliki lahan sebanyak 60,72% luas tanah sudah dalam status bebas, dan sebanyak 39,28% tersisa, akan ada rencana Impounding pada tahun 2023.

 

Sementara Yudi Alfadri Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung, dalan kesempatan tersebut menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung mendukung pembangunan Bendungan di Margatiga Lampung Timur yang akan menjadi Kawasan Proyek Strategis Nasional.

 

“Pemerintah Provinsi Lampung mendukung PSN di Bendungan Margatiga Provinsi Lampung dengan memberikan rekomendasi persetujuan pelepasan hutan untuk menjadi Kawasan Proyek Strategis Nasional Bendungan Margatiga, Lampung Timur.” ungkapnya.

 

Hadir dalam rapat tersebut, perwakilan Dinas PSDA Provinsi Lampung, Dinas PKP dan Cipta Karya Provinsi Lampung, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Lampung, dan Biro Hukum Provinsi Lampung. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Bandar Lampung- Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menggendeng Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk memberikan perlindungan bagi seluruh pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Hal itu terungkap dalam acara Sosialisasi Program dan Manfaat BPJS Ketenagakerjaan Kepada Tenaga Kerja Non Asn Pemerintah Provinsi Lampung di Hotel Bukit Randu, Bandar Lampung, Kamis (14/7/2022).

Menurut Asisten Administrasi Umum Senen Mustakim saat membuka acara itu, Pemerintah Provinsi Lampung dan BPJS Ketenagakerjaan akan terus menjalin sinergi untuk memberikan jaminan sekaligus perlindungan bagi pegawainya termasuk non ASN (Aparatur Sipil Negara) atau honorer.

“Program BPJS Ketenagakerjaan sangat bermanfaat bagi pesertanya dan memberikan rasa nyaman sekaligus perlindungan saat bekerja bagi para pekerja. Dan kami bersinergi untuk memberikan perlindungan bagi seluruh pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung tidak terkecuali non ASN,” ujar Senen.

Senen menyebutkan BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan hukum dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial yang memberikan perlindungan sosial.

“Ini untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar kehidupan yang layak,” katanya.

Ia menjelaskan Presiden juga telah mengeluarkan Instruksi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

“Sesuai dengan Inpres tersebut, kita perlu mengambil langkah-langkah agar optimalisasi ini dapat berjalan sesuai dengan yang di harapkan,” ujarnya.

Untuk optimalisasi tersebut, menurutnya peran aktif Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan sangat dibutuhkan dalam memberikan perlindungan kepada setiap pekerja, baik berada di sektor formal, non ASN, perangkat desa serta semua pekerja di sektor informal dan pekerja rentan.

Sementara itu, Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandar Lampung Faisal Yamani mengatakan BPJS Ketenagakerjaan hadir untuk memberikan perlindungan atas resiko yang timbul akibat pelaksanaan pekerjaan kepada para non ASN.

“Agar teman-teman non ASN ini tahu bahwa mereka sudah diberikan perlindungan oleh pemerintah atas resiko yang timbul akibat pelaksanaan pekerjaannya,” ujar Faisal.

Faisal menuturkan pihaknya mengapresiasi Pemerintah Provinsi Lampung yang telah mendaftarkan para pegawai honorer untuk terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan sejak tahun 2017.

“Sebelum Inpres 2 Tahun 2021 hadir, Pemerintah Provinsi Lampung di tahun 2017 sudah lebih dahulu mendaftarkan para pegawai honorer untuk diberikan perlindungan. Karena untuk wilayah lain baru sedikit dan setelah adanya Inpres, baru mereka memberikan perlindungan kepada teman-teman honorer,” katanya.

Faisal menyebutkan, di tahun 2022 ini, Pemerintah Provinsi Lampung sudah mendaftarkan untuk mendapat perlindungan kepada 3.576 tenaga kerja non ASN dengan dua program perlindungan yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

“Disinilah bentuk hadirnya pemerintah memberikan perlindungan jaminan sosial kepada para pekerja kita khususnya kepesertaan non ASN,” katanya.

Ia mengatakan BPJS Ketenagakerjaan juga telah ikut berpartisipasi di dalam program unggulan Kartu Petani Berjaya (KPB).

“Kita sudah memberikan perlindungan kepada seribu petani pekebun, 1.172 petani lansia dan 1.150 nelayan. Jadi ini dari sektor pekerja rentan, kita hadir memberikan perlindungan dari resiko kecelakaan kerja dan resiko kematian,” ujarnya.(Adpim)