Blog

Pesawaran – Aulia Asih Gavaputri (2), seorang balita cantik dengan raut wajah imut dan senyumnya yang manis, tampak saat ini dalam kondisi memprihatinkan.

Kondisi tubuh balita yang tepat berumur 20 bulan itu terlihat mungil tidak normal, akibat stunting dan gizi buruk. Bahkan berat bobot tubuhnya hanya 7 kilogram dibawah rata-rata kondisi ideal balita normal lain yang seharusnya mencapai 9 hingga 10 kilogram.

Anak balita dari pasangan Juli Irawan dan Priska Apriani warga Desa Keagungan Ratu, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Lampung itu didiagnosa mengalami kebocoran pada jantungnya.

Sang ibu Priska Apriani (24) harus mengurus buah hatinya meskipun memiliki berbagai keterbatasan.

Priska Apriani mengatakan, balita yang ia beri nama Aulia Asih Gavaputri lahir dalam keadaan normal sama seperti bayi lainnya. Namun hal tersebut berubah saat Aulia Asih Gavaputri menginjak usia 40 hari sejak kelahirannya.

Karena kondisi yang semakin memprihatinkan, Aulia Asih Gavaputri menjalani perawatan intensif pertama di Rumah Sakit GMC Pesawaran, akibat penyakit bocor jantung yang dideritanya.

“Saat kami mengetahui anak kami kena penyakit bocor jantung sampai wajah anak saya membiru, saya sempat khawatir, dan sempat dirawat di GMC,” kata Priska, Kamis (12/9/2024).

Juli Irawan (27) yang merupakan ayah dari Aulia Asih Gavaputri mengatakan, anaknya sempat kembali dirawat intensif sebanyak 4 kali di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pesawaran, namun karena keterbatasan tenaga medis dan peralatan medis, maka pihak RSUD Pesawaran menyarankan harus dirujuk ke RSUD Abdoel Moeloek Bandar Lampung.

“Anak saya sudah menjalani beberapa kali perawatan intensif di rumah sakit GMC dan di RSUD Pesawaran namun kondisi anak kami cenderung belum membaik, karena itu pihak RSUD Pesawaran menganjurkan kami untuk dirujuk ke RSUD Abdoel Moeloek untuk menjalani operasi di rujuk ke rumah sakit di Jakarta,” kata Juli.

Namun, Juli menyesalkan, karena BPJS yang diberikan oleh pemerintah daerah setempat sudah dinonaktifkan atau tidak aktif lagi sejak tahun 2023 lalu, dan dirinya juga memiliki keterbatasan ekonomi dan tidak mampu untuk membayar BPJS reguler.

“Ketika saya mau buat BPJS ke kantor BPJS Kesehatan, kuota BPJS gratis tidak ada padahal kondisi darurat ini saya perlu untuk pengobatan anak saya,” ucapnya.

“Dan saya juga sudah koordinasi dengan pak kades dan bidan desa, namun tidak ada solusi karena tidak ada kuota dari BPJS gratis, dan kami hanya di suruh menunggu saja. Bidan desa juga ngomong ke saya untuk mengaktifkan BPJS itu harus ada orang yang lebih tinggi yang mengurusnya,” papar Juli.

Ia mengatakan, untuk biaya operasi tersebut pihak RSUD Pesawaran memperkirakan biaya operasi sekitar Rp. 40 juta hingga Rp 45 juta apabila dilakukan tindakan operasi nantinya.

“Karena BPJS anak saya tidak aktif disuruh ganti ke BPJS berbayar namun kami tidak mampu untuk membayar, kalau menggunakan BPJS reguler,” sesalnya.

Selain itu, Juli berharap kepada pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran bisa membantu untuk pengobatan sang anak Aulia Asih Gavaputri.

“Ya harapan saya pemerintah bisa membantu saya agar BPJS anak saya aktif, karena tanggal 18 September besok harus dirujuk secepatnya mengingat kondisi anak saya yang semakin memburuk, dan saya diberikan batas waktu 5 hari ini anak saya harus kontrol dan rujuk ke RSUD Abdoel Moeloek, kalau tida ada BPJS ini ya tertunda terus sampai BPJS nya aktif,” harapnya.

Terpisah, Kepala UPT Puskesmas Kali Rejo, Bety Nila Sari yang diwakili bendahara UPT Puskesmas Kalirejo, Ratna mengatakan, karena kondisi darurat pihaknya menyarankan untuk melakukan pemberkasan untuk pengaktifan BPJS Kesehatan melalui surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran.

“Kalau kami ada keterbatasan wewenang, maka kami menyarankan untuk meminta surat rekomendasi untuk mengaktifkan BPJS Kesehatan dan membawa surat keterangan surat tidak mampu dari pihak desa dan surat pendukung atau pengobatan dari RSUD Pesawaran,” kata Ratna. (*red)

 

 

Pesawaran – Ketua Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL) Provinsi Lampung, Sabirin Kunang lantik Kepengurusan MPAL Kabupaten Pesawaran periode 2024-2029.

 

Acara pengukuhan pengurus MPAL Kabupaten Pesawaran itu, dilangsungkan di Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Selasa 10 September 2024.

 

Pelantikan Kepengurusan MPAL Kabupaten Pesawaran dihadiri secara langsung dan dikukuhkan oleh Ketua Kepengurusan MPAL Provinsi Lampung, tokoh adat se-kabupaten Pesawaran, pemuka agama, DPRD Kabupaten Pesawaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Pesawaran, Pengadilan Negeri Kabupaten Pesawaran, Damramil Pesawaran, Kapolres Pesawaran, Kapolsek Gedung Tataan, dan pengurus MPAL se-Kabupaten Pesawaran.

 

Namun, pengukuhan Pengurus MPAL Kabupaten Pesawaran hari ini, tidak dihadiri oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran, baik Bupati Pesawaran maupun yang mewakili.

 

Ketua MPAL terpilih Kabupaten Pesawaran, Maulana Marsad, mengucapkan terima kasih kepada tamu undangan yang hadir pada acara pengukuhan kepengurusan MPAL Kabupaten Pesawaran.

 

“Pengurus Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL) Kabupaten Pesawaran yang telah di sahkan pada hari ini. Dalam hal ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya,” ujarnya.

 

Dalam pengukuhan ini ia berpesan, jangan dilihat perbedaan dan keikil-krikil yang ada, itu sudah niatan kami, karena MPAL berjuang tanpa pamrih. Kami niat betul, di Pesawaran ini bagaimana masyrakat adat bisa mendampingi pemerintah atau memberikan masukan sebagai partner bukan bawahannya.

 

“Kita gunakan MPAL Pesawaran ini sejajar dengan Bupati atau partner. Jadi bukan karna adanya uang, koordinasinya ke organisasi dikarenakan kalau dinas Bupati ke Gubernur tapi kalau MPAL kami tegak lurus ke provinsi secara organisasi, kemudian laporan utamanyapun ke provinsi,” katanya.

 

“Saya mengecek semua surat menyurat dari Keputusan Menteri Kumham RI No. AHU. 0011970 AH 01 Tahun 2019, notaris dan MPWP dan sebagainya itu jelas. Jadi kami tidak ragu-ragu,” ucapnya.

 

Dalah hal ini, lanjutnya, kami tidak perlu pengakuan dari perorang tetapi kami perlu pengakuan dari negara, karena kita hidup di Bumi NKRI.

 

“Dalam hal ini, seperti yang dikatakan pak Nasir, semoga kita Ayub walupun ada krikil-krikil yang akan kita penuhi dan mudah-mudahan kita akan ajak rembuk bersama agar pemerintahan kabupaten Pesawaran yang baru nanti akan lebih baik kedepan,” ungkapnya.

 

Ia melanjutkan, meskipun selama ini masih ada kekurangan disana sini, maka akan diusahakan dipoles, minimal pembangunan di Kabupaten Pesawaran tidak mandek.

 

“Meskipun sekarang pembangunan di Pesawaran sudah baik, kita akan usahakan lebih baik lagi, itu telat kami. Dan kami juga akan melaksanakan amanat MPAL Provinsi, kami tidak akan membeda-bedakan, ataupun dukung mendukung. Kami akan merangkul selagi kita mau bersama,” tuturnya.

 

Sementara itu, Ketua Provinsi Lampung Sobirin Kunang mengaku merasa terharu dan bangga atas berkenaanya untuk bersama-sama mengabdikan diri di lembaga Adat Lampung.

 

“Saya merasa terharu dan bangga atas berkenaanya saudara-saudara sekalian untuk bersama-sama mengabdikan diri di lembaga MPAL Pesawaran. Kenapa saya merasa bangga dan terharu, sambungnya, mereka ini mengabdi sendiri tanpa imbalan apa pun. Ini karena tanggung jawab moral inilah yang membuat saya terharu dan bangga,” ungkap dia.

 

Ia melanjutkan, persoalan adanya krikil-krikil yang tidak mentoriel kita silah-silahkan saja yang penting kita berdiri di negara NKRI itulah aturannya yang kita miliki.

 

“Jadi kalau kita berbicara kiri dan kanan, biarkan saja. Kami hanya satu kiblat yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena itu diputuskan oleh Menkumham itu sah itu pun jelas,” imbuhnya.

 

Sedangkan, Sekretaris MPAL Kabupaten Pesawaran, Mualim Tahir menambahkan, dirinya merasa bersyukur dengan adanya pelantikan kepengurusan MPAL Kabupaten Pesawaran yang sah dan berlegilitas resmi berbadan hukum serta diakui oleh negara. (Zainal)