Cakra Lampung

Blog

  • Peringati Hari Jadi kota Metro ke-85, DPRD kota Metro Gelar Paripurna

    Peringati Hari Jadi kota Metro ke-85, DPRD kota Metro Gelar Paripurna

    Metro — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro lakukan Paripurna Peringati Hari Jadi Kota Metro yang ke-85. Acara terebut berlangsung di Ruang Sidang DPRD kota setempat, Kamis (09/06/2022).

    Dalam rangkaian acara tersebut dilakukan juga pemotongan tumpeng oleh Ketua DPRD Kota Metro bersama Walikota Metro beserta tamu undangan yang lainnya.

    Ketua DPRD Kota Metro, Tondi MG Nasution mengucapkan selamat Hari Jadi Ke-85 untuk Kota Metro, dihari peringatan ini diharap dapat dirasakan juga kebahagiaannya dan dapat di meriahkan bersama masyarakat setempat.

    Selain itu, ia juga berharap dengan peringatan ini dapat lebih meningkatkan kebersamaan serta mempererat tali silaturahmi antara legislatif dan pihak eksekutif.

    Menurutnya, itu diperlukan, mengingat akan semakin banyaknya tantangan yang akan dihadapi di masa mendatang dalam proses pembuatan keputusan san kebijakan dalam memajukan pembangunan di Bumi Sai Wawai ini.

    “Jadi, di Hari Jadi Ke-85 ini kita harus tetap semangat dan terus positif thinking, mudah-mudahan kota Metro kedepan dapat lebih baik,” ujarnya.

    Pada kesempatan itupun ia menyampaikan penyesalannya apabila sampai saat ini terdapat kekurangan dalam menyampaikan aspirasi masyarakat kota Metro.

    “Kepada masyarakat warga kota Metro kami mohon maaf apabila selama kepemimpinan kami ada banyak kekurangan dalam memenuhi suara masyarakat,” sesal Tondi.

    “Dan juga kami tetap mohon dukungannya dan terus mengingatkan kami untuk kota Metro yang lebih baik dan menuju sejahtera,” pungkasnya.

    Ditempat sama, Walikota Metro, Wahdi Siradjuddin mengatakan di Hari Jadi Ke-85 ini diharap masyarakat dapat lebih mengingat sejarah Kota Metro yang telah berhasil berjuang melewati berbagai perkembangan masa.

    Wahdi juga menyampaikan bahwa kunci keberhasilan pembangunan tidak lepas dari peran serta dukungan dan partisipasi masyarakat.

    “Nah dalam memeriahkan HUT Kota Metro ke-85, salah satunya pengembangan cagar budaya di Kota Metro,” ungkap dia.

    Menurutnya, sampai saat ini Kota Metro merupakan satu-satunya Pemerintah Daerah yang telah memiliki Perda Cagar Budaya di Provinsi Lampung.

    “Nah, kita sudah duluan ada perdanya, ini dilakukan untuk memperkuat perlindungan dan pemanfaatan cagar budaya yang ada di Kota Metro,” paparnya.

    Selain itu, ia pun menyatakan keberhasilannya dalam meningkatkan perspektif pembangunan di Kota Metro.

    “Nah, kita bisa rasakan sendiri yaa, perkembangan kita dari zaman ke zaman, contohnya saja penanggulangan pandemi kita untuk capaian vaksin kita tertinggi, dan banyak lagi lainnya. Dan kedepan kita akan lakukan banyak hal lagi untuk lebih memajukan kota Metro ini,” pungkasnya. (Rendi)

  • Audensi dengan Walikota, KPU Sebut Anggaran Pilkada 2024 Capai Rp53 Miliar

    Audensi dengan Walikota, KPU Sebut Anggaran Pilkada 2024 Capai Rp53 Miliar

    BANDARLAMPUNG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandarlampung, melalukan audensi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung. KPU menyampaikan rencana kebutuhan anggaran Pilkada Kota Bandarlampung tahun 2024, Rabu (8/6).
    Ketua KPU, Dedy Triyadi mengatakan, bahwa kebutuhan anggaran pilkada di Bandarlampung mencapai Rp53 Miliar.
    “Keseluruhan anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai honor penyelenggara adhoc (PPK, PPS dan KPPS), Pelaksanaan tahapan pilkada, dan penyediaan logistik,” jelasnya.
    Selanjutnya, honor panitia adhoc mencapai 46 persen dari total anggaran pilkada. Namun, nantinya akan ada sharing dana dengan pemerintah provinsi.
    Kemudian, selain terkait anggaran, juga dibahas tentang persiapan lainnya. Yakni pemutahiran data pemilih, mekanisme pencairan anggaran, sosialisasi dan pendidikan pemilih.
    “Pendataan pemilih pemula dan pemilih yang telah meninggal dunia akan lebih mudah dan akurat jika berkolaborasi dengan Disdukcapil,” kata Dedy.
    Menanggapi keseluruhan hal terkait persiapan pilkada itu, Walikota Eva Dwiana berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan anggaran dan segala keperluan lainnya.
    “Pemerintah kota siap memenuhi kebutuhan anggaran yang telah disusun KPU. Kita akan bekerjasama dengan lebih baik dalam rangka persiapan dan pelaksanaan Pilkada,” kata Eva Dwiana.
    Walikota juga meminta Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk bisa bekerjasama dengan KPU untuk keperluan pemutahiran data pemilih.
    “KPU bisa turut mendampingi pelaksanan perekaman KTP-El yang dilakukan dinas di sekolah, mall ataupun kecamata,” tuturnya. (asm/din)

  • Gubernur Arinal : BWI Harus Bisa Jadi Motor Penggerak Pembinaan Nazhir Wakaf

    Gubernur Arinal : BWI Harus Bisa Jadi Motor Penggerak Pembinaan Nazhir Wakaf

    Cakralampung.com – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi minta pengurus Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Lampung menjadi motor penggerak dalam memberikan pembinaan bagi para nazhir, agar aset wakaf yang ada di Provinsi Lampung dapat dikelola dengan baik dan produktif. Selasa,(7/6/2022).

    Hal tersebut disampaikan Asisten I bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Qudrotul Ikhwan saat mewakili Gubernur Arinal pada acara Pelantikan BWI Provinsi Lampung periode tahun 2021-2024 di Balai Keratun.

    Qudrotul mengatakan, wakaf merupakan aset yang sangat bernilai dalam pembangunan dan dapat membantu menanggulangi kemiskinan.

    “ Jika dikelola dengan baik, maka wakaf akan menjadi salah satu pilar ekonomi yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ” jelasnya.

    Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, Qudrotul mengucapkan selamat kepada Ketua BWI yang baru dilantik yaitu Heri Suliyanto dan seluruh pengurusnya.

    Lebih lanjut, Ia berharap kepada pengurus BWI yang baru dilantik bisa membawa semangat dan kebersamaan membangun Provinsi Lampung.

    “ Semoga dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan visi dan misi organisasi ” ungkapnya.

    Selain itu, Qudrotul juga menyampaikan 3 tugas penting BWI Provinsi Lampung yaitu, yang pertama, memberdayakan harta wakaf dengan melakukan penjagaan dan perbaikan untuk melindungi harta wakaf dari kerusakan dan kehancuran.

    Selanjutnya, melindungi hak-hak wakaf dengan melakukan pembelaan atau advokasi dalam menghadapi sengketa hukum atau penggusuran dan perampasan demi menjaga kelestarian dan pemanfaatan wakaf untuk kesejahteraan manusia.

    Terakhir untuk menunaikan hak-hak ma’kuf alaih dengan menyalurkan hasil wakaf kepada yang berhak dan tidak menundanya.

    Qudrotul berharap dengan adanya BWI ini, aset wakaf dapat dikembangkan secara produktif di Provinsi Lampung. Dan mengajak kepada para pemangku kebijakan agar bisa berwakaf dan memberikan kontribusi lebih kepada masyarakat lewat wakaf.

    “ Sedekah terbaik itu bukan uang, semua bisa sedekah dengan uang, tapi sedekah terbaik itu adalah dengan kebijakan ” tutur dia.(rni/bgs)

  • Jelang Idul Adha Harga Cabai Melonjak Di Bandar Lampung

    Jelang Idul Adha Harga Cabai Melonjak Di Bandar Lampung

    Cakralampung.com – Satu bulan jelang Idul Adha 1443 H, harga cabai caplak di pasar tradisional Kota Bandar Lampung meningkat, Selasa (7/6/2022).

    Pantauan di pasar Pasir Gintung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung. Tercatat, harga cabai caplak tembus Rp. 90.000 per kilogram.

    Salah satu pedagang cabai, Lia mengatakan cabai caplak saat ini sudah mencapai Rp. 90.000 per kilogram, dari sebelumnya hanya Rp. 35.000 per kilogram nya.

    Menurutnya, hal tersebut terjadi karena stok saat ini mengalami kelangkaan, dan juga menjelang Hari Raya Idul Adha.

    “ Stoknya langka, dan juga karena jelang lebaran haji ” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Ia menjelaskan, meskipun saat ini musim hujan, tak mempengaruhi jumlah para pembeli, tetapi tak sedikit pula yang mengeluh kan kenaikan harga tersebut. Dan untuk stok cabai, Ia menjelaskan, mendapatkan kiriman dari Padang Cermin dan Jawa.

    “ Walaupun hujan pembeli tetap ramai. Yang ngeluh ada aja, tapi ya mau ga mau tiap tahun memang begini, dan untuk pengiriman dapat dari Padang Cermin dan Jawa ” jelasnya.

    Sementara itu, untuk cabai merah juga mengalami kenaikan dari harga Rp. 50.000, saat ini menjadi Rp. 65.000 per kilogram nya. Meskipun tak sebegitu banyak kenaikan nya dibandingkan dengan cabai caplak. (rni/bgs)

  • Honorer Di Metro Harap Penghapusan Tenaga Non-ASN Dibatalkan

    Honorer Di Metro Harap Penghapusan Tenaga Non-ASN Dibatalkan

    METRO — Sejumlah honorer di Kota Metro berharap penghapusan tenaga non-ASN tahun 2023 dibatalkan.

    Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM), Sutikno, mengaku fakta di lapangan masih banyak kekurangan tenaga kerja.

    “Itu faktanya semua dinas masih mengeluh kekurangan tenaga, sedangkan itu masih ada tenaga honorer dan sudah ada PNS yang baru ini,” kata dia saat diwawancarai diruang kerjanya, Rabu (8/6/2022).

    Menurutnya, di beberapa OPD bagian kepala seksi masih ada yang tidak memiliki staf.

    “Dan kalau formasi yang masih banyak dibutuhkan itu tenaga kesehatan,” pungkasnya.

    Sementara, salah seorang tenaga honorer pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Alvin Berlian Putra, mengungkapkan kekhawatirannya.

    “Kalau bisa jangan, soalnya kalau diberhentikan kami jadi pengangguran. Harapannya aturan itu dibatalkan,” katanya saat dikonfirmasi Cakralampung.com.

    Menurutnya, jika ingin ada penghapusan, maka tenaga honorer yang tidak aktif saja.

    “Kalau yang aktif ya harapannya jangan,” harapnya.

    Tepisah, tenaga honorer di lingkungan Pemkot Metro lainnya, Suhendra, mengatakan hal serupa.

    Ia khawatir jika penghapusan tenaga honorer tersebut dilakukan ia kehilangan pekerjaannya.

    Meski begitu, Suhendra tetap berupaya bekerja semaksimal mungkin.

    “Ya khawatir juga sih. Tapi, sejauh ini tetap bekerja seperti biasa,” singkatnya.

    Diketahui, penghapusan tenaga honorer tersebut tertuang pada Surat Edaran (SE) Bernomor B/185/M.SM.02.03/2022 yang ditandatangani Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB), Tjahjo Kumolo pada 31 Mei 2022 lalu. (Rendi)

  • Pengurus Provinsi Percasi Lampung Masa Bakti 2022-2026 Resmi Dilantik

    Pengurus Provinsi Percasi Lampung Masa Bakti 2022-2026 Resmi Dilantik

    Cakralampung.com – Arinal Djunaidi diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra, Qudrotul Ikhwan, menghadiri Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus Provinsi (Pengprov) Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi) Lampung Masa Bakti 2022 – 2026, di Balai Keratun Lt.III. Rabu, (8/6/2022) pagi.

    Gubernur Lampung, dalam sambutannya, yang disampaikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra mengatakan, bahwa cabang olahraga Catur telah tumbuh menjadi sebuah olahraga kebanggaan masyarakat, tidak hanya di tingkat daerah tetapi juga Nasional karena telah menjadi andalan di berbagai event kejuaraan, baik di tingkat Nasional dan Internasional.

    Lebih lanjut, prestasi tersebut akan senantiasa terjaga dan bahkan terus meningkat ketika keluarga besar Percasi, baik di tingkat daerah maupun nasional senantiasa fokus terhadap berbagai proses pembinaan, pembibitan, dan regenerasi atlet-atletnya.

    “ Saya yakin dan percaya, jika semua pengurus Percasi bersama-sama, saling bahu-membahu, maka cabang olahraga ini dapat berjaya ” kata Arinal Djunaidi.

    Sementara, Ketua Percasi Lampung Yanuar Irawan, mengucapkan terimakasih kepada Ketua Umum PB Percasi GM Utut Adianto yang telah hadir di Provinsi Lampung dalam rangka Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus Percasi Lampung.

    “ Mudah-mudahan dengan kehadiran Ketua Umum PB Percasi ini, menambah motivasi dalam rangka membangkitkan olahraga di Provinsi Lampung, khususnya olahraga catur ” jelas Yanuar Irawan.

    Lanjutnya, Ia menyatakan bahwa kedepan, dirinya bersama seluruh pengurus memiliki tanggung jawab yang besar untuk membangkitkan atlet dan olahraga catur di Lampung.

    “ Target kita pada PON 2024 mendatang, meraih medali emas untuk Lampung. Tentunya dengan kerjasama dari para pengurus serta tanggung jawab kita semua dalam memajukan olahraga catur ” ungkap Yanuar Irawan, yang juga merupakan Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung ini.

    Selain itu, Ketua KONI Lampung Yusuf Barusman, mengatakan cabang olahraga catur bisa berkontribusi dengan menyumbangkan medali emas pada PON 2024 di Aceh dan Medan.

    “ Ini tidak serta merta, masih ada waktu untuk menyusun rencana dan program untuk bisa mencapai target yang diharapkan ” kata Ketua KONI Lampung.

    Kemudian, Ia juga berharap kepada seluruh pihak, termasuk Percasi Lampung yang merupakan bagian dari KONI, untuk bersama-sama menggairahkan olahraga prestasi di Lampung.

    “ Dengan dukungan Pemerintah Daerah dan seluruh stakeholder guna mendukung misi Gubernur mengembalikan kejayaan olahraga Provinsi Lampung ” tuturnya.

    Selanjutnya, Ketua Umum PB Percasi GM Utut Adianto mengingatkan bahwa di setiap kepengurusan olahraga, ada 3 siklus yang tidak boleh terhenti, yaitu pelatihan, pertandingan, dan evaluasi. Untuk itu, GM Utut Adianto berharap Percasi Lampung mempunyai program pembinaan atlet yang baik.

    “ Lampung pernah menjadi salah satu sentra catur Indonesia. Pak Yanuar harus punya hati untuk atlet-atletnya dan semoga bisa membawa gerbong kepengurusan ini ke arah yang benar ” harap GM Utut.

    GM Utut Adianto juga mengucapkan selamat kepada Ketua Percasi Lampung terpilih dan berharap kepada Pemerintah Daerah serta seluruh yang hadir untuk mendukung olahraga catur.

    “ Selamat bekerja Pak Yanuar. Saya ingin di 2026 nanti akan ada Grand Master dari Lampung dan menjadi juara dunia ” ucapnya.

    Diketahui, turut hadir juga dalam kegiatan pelantikan ini yaitu Sekjen PB Percasi, Ketua Bidang Organisasi dan Ketua Litbang PB Percasi, Ketua DPRD Provinsi Lampung, Walikota Bandar Lampung, Bupati Lampung Selatan, Plt. Kadispora Provinsi Lampung, Ketua Umum KONI Lampung, Ketua KNPI Provinsi Lampung, Pengurus Cabang Percasi Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung. (rni/bgs)

  • Ribuan Tenaga Honorer di Metro Terancam Diberhentikan

    Ribuan Tenaga Honorer di Metro Terancam Diberhentikan

    METRO — Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sekitar 1800-an tenaga honorer di Kota Metro, Lampung terancam diberhentikan.

    Dalam surat tersebut tertulis para pejabat pembina kepegawaian (PPK) menghapus jenis kepegawaian kecuali pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di lingkungan instansi masing-masing.

    Menanggapi hal itu, Sekretaris Kota (Sekkot) Metro, Bangkit Haryo Utomo, mengaku hal tersebut merupakan persoalan tiap kabupaten di Indonesia.

    Sebab menurutnya keputusan itu terlalu berat. Pada saat bersamaan juga, proses Pilkada di semua kabupaten dan kota baru mendata.

    “Makanya ini sedang rapat di seluruh kabupaten kota,” katanya, Rabu (8/6/2022).

    Bangkit menjelaskan saat ini sebagian besar instansi pemerintahan di seluruh Indonesia masih dibantu oleh THL.

    “Contohnya petugas sampah, pasukan kuning itukan tenaga honorer, nah bagaimana kalau diberhentikan? siapa yang mengangkut sampah? siapa yang menyapu?” tanya dia.

    Kini, pihaknya tengah menunggu keputusan pusat. Ia berharap ada pembahasan yang komprehensif.

    “Karena kalau yang dipusat kan tidak tahu kondisinya seperti apa di bawah,” tukasnya.

    Sementara, Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM), Sutikno, mengaku akan pelajari dulu intruksi tersebut sebelum mengambil langkah.

    Ia menjelaskan untuk jumlah honorer di Kota Metro sekitar 1800-an.

    “Karena untuk surat resmi sendiri kami belum menerima, kami baru mengetahui wacana saja,” ujarnya.

    Kini pihaknya tengah melakukan penguatan pendataan, agar ketika suatu waktu dibutuhkan, pihaknya sudah memiliki informasi yang cukup.

    “Pendataan meliputi jumlah dan nama yang masih aktif. Yang jelas jika itu sudah menjadi kebijakan pemerintah pusat, kita akan melaksanakan,” pungkasnya. (Rendi)

  • Percepatan Penurunan Stunting Dirembuk Oleh Pemkab Lambar

    Percepatan Penurunan Stunting Dirembuk Oleh Pemkab Lambar

    Cakralampung.com – Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Rembuk Aksi Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023. Kegiatan ditandai dengan penandatanganan Komitmen bersama Wakil Bupati Lampung Barat Drs. Mad Hasnurin, Forkopimda Lampung Barat, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Kesehatan, Camat Gedung Surian, Camat Suoh, Lurah Sekincau, Peratin Pekon Luas, Peratin Argamulyo.

    Wakil Bupati Lampung Barat Mad Hasnurin mengatakan, awal Agustus 2021 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepat Penurunan Stunting .

    “Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, tingkat jumlah keseluruhan stunting Provinsi Lampung sebesar 18,54% dan tingkat populasi stunting Kabupaten Lampung Barat sebesar 22,74% ” kata dia.

    Lanjut dia, Pemkab mengapresiasi kegiatan yang berlangsung di Aula Kagungan tersebut, karena menurutnya, stunting bukan hanya berpengaruh pada pertumbuhan anak yang terhambat namun juga perkembangan otak anak yang kurang maksimal.

    ” Saya harapkan dapat meningkatkan komitmen kita bersama, dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lampung Barat,” harap dia.

    Sementara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Lambar, Agustanto Basmar mengatakan, pada dasarnya pelaksanaan tersebut dilakukan sebagai upaya membangun komitmen bersama dalam penanganan dan pencegahan stunting secara terintegrasi, hasil dari rembuk stunting tersebut nantinya diharapkan dapat dilaksanakan pada tahun 2023 mendatang.

    “Penanganan stunting pada tahun 2022 menurut data, bahwa balita stunting yang ada di 15 Kecamatan di Lampung Barat, berdasarkan sumber data Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) tahun 2020, sebanyak 2611% atau 10,97% artinya ini masih cukup tinggi,” katanya.

    Kedepannya, Agus menuturkan penanganan stunting tersebar di 6 Kecamatan dan 12 Pekon (Desa) yang ada di wilayah setempat. Rinciannya Kecamatan Sumber Jaya Pekon Sindang Sari.

    Kemudian Kecamatan Kebun Tebu Pekon Trubudi Syukur, Kecamatan Suoh Pekon Banding Agung dan Sumber Agung, Kecamatan Bandar Negeri Suoh Pekon Gunung Ratu, Tanjung Sari dan Negeri Jaya.

    “Lalu Kecamatan Belalau Pekon Suka Makmur dan Bumi Agung, dan Kecamatan Batu Brak Kota Besi, Sukabumi, dan Sukaraja, dan kita berharap apa yang menjadi tujuan kita untuk menekan angka stunting di Lampung Barat bisa terwujud,” tutupnya. (edi/bgs)

  • Ponco Dilarang Pimpin Rapat Di DPRD Tubaba

    Ponco Dilarang Pimpin Rapat Di DPRD Tubaba

    Cakralampung.com – Mosi tidak percaya kepada Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) Ponco Nugroho, S.T yang ditandatangani oleh 19 orang anggota DPRD Tubaba, diduga menjadi puncak dari berbagai persoalan kepemimpinan Ketua DPRD Tubaba.

    Wakil Ketua I DPRD Tubaba, Busroni, S.H kepada wartawan, Selasa (7/6/2022) mengatakan, sejumlah anggota DPRD Tubaba sudah dua tahun bersabar terhadap berbagai persoalan di lembaga legislatif Tubaba yang dianggap sangat fatal dan janggal.

    “Penandatanganan hasil evaluasi Perda APBD Tubaba tahun 2021 misalnya, unsur pimpinan tidak dilibatkan. Ditanda tangani sendiri. Kok bisa cair, SKPD kok bisa nyairin duit padahal saya belum tanda tangan,” ujarnya.

    Selain soal hasil evaluasi Perda APBD lanjutnya, Ponco Nugroho selaku Ketua DPRD Tubaba tidak melibatkan atau melakukan pelimpahan tugas kepada unsur pimpinan lainnya.

    ” Kalau sehari ada undangan 5 kegiatan, dia tidak menurunkan ke kami-kami. Sedangkan ada rapat-rapat penting dia juga gak pernah hadir, mengutamakan menghadiri acara lain. Dua tahun kita bersabar,” pungkasnya.

    Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Tubaba Sudirwan, S.Sos mengatakan, berdasarkan kesepakatan dalam rapat lintas Fraksi dan komisi yang ada di DPRD Tubaba, semua sepakat tidak memperbolehkan Ponco Nugroho untuk memimpin rapat-rapat di DPRD.

    ” Kalau dia yang memimpin rapat kami tidak akan hadir. Mosi ini puncak dari semua persoalan yang terjadi di DPRD Tubaba,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, dikatakannya semua sepakat meminta Ponco Nugroho diganti. Soal siapa penggantinya kami serahkan ke PDIP. Para anggota dewan tidak percaya lagi dengan kepemimpinan Ponco.

    ” Semua sepakat minta Ponco diganti, soal penggantinya siapa kita serahkan kepada PDIP,” pungkasnya.(sanur/bgs)

  • Ketua DPRD Tubaba Dimosi Tidak Percaya

    Ketua DPRD Tubaba Dimosi Tidak Percaya

    Cakralampung.com – Sebanyak 19 Anggota DPRD Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) menanda tangani mosi tidak percaya yang ditujukan kepada ketua DPRD Tubaba Ponco Nugroho, ST asal fraksi PDIP. Surat mosi tidak percaya itu disampaikan kepada fraksi PDIP Tubaba seusai dilangsungkan rapat pimpinan (Rapim) DPRD Tubaba, Senin (6/6).

    Kepada sejumlah wartawan, Selasa (7/6) Wakil ketua I DPRD Tubaba, Busroni, SH membenarkan hal tersebut.

    ” Ya benar, kemaren saya hadir dalam rapat. 19 anggota DPRD Tubaba telah menandatangani surat mosi tidak percaya itu dan, masih ada 5 anggota lagi yang belum tandatangan karena tidak hadir rapat. Anggota fraksi PDIP juga ada yang hadir tapi mereka tidak tandatangan,” terang Busroni.

    Lebih lanjut dikatakannya bahwa, mosi dilakukan karena, ketua DPRD Tubaba dianggap tidak mampu menyatukan dan mengayomi Anggota DPRD Tubaba.

    ” Kami ini seperti anak ayam kehilangan induk, ketua sibuk dengan urusan pribadinya, rumah dinas tidak ditunggu, tidak pernah mendelegasikan menghadiri undangan kepada pimpinan lainya,” ungkapnya.

    Sementara itu, Nadirsyah ketua fraksi PDIP DPRD Tubaba membenarkan adanya surat masuk terkait mosi tidak percaya yang ditujukan kepada anggota fraksinya dan akan menyampaikan surat tersebut kepada DPC PDIP Tubaba.

    ” Ya hari ini, sebagai ketua fraksi saya akan melaporkan surat ini kepada DPC PDIP, karena saya ini petugas partai yang ditugaskan di DPRD Tubaba,” kata Nadirsyah.

    Kepada wartawan, Selasa ( 7/6) Marji Wakil ketua bidang kehormatan dan organisasi DPC PDIP Tubaba mengatakan pihaknya, telah menerima surat dari ketua fraksi PDIP DPRD Tubaba terkait mosi tidak percaya kepada Ponco Nugroho kader PDIP yang saat ini menjabat sebagai ketua DPRD Tubaba.

    ” Ya, hari ini kami telah menerima surat dari fraksi PDIP DPRD Tubaba dan Partai akan menindaklanjuti surat dimaksud,” pungkasnya.(SANUR)