Blog

  • Kepsek Diduga Ancam Walimurid Akibat Pertanyakan Dana PIP Lenyap

    Kepsek Diduga Ancam Walimurid Akibat Pertanyakan Dana PIP Lenyap

    Cakralampung.com – Sejumlah wali murid SMP Negeri 19 Pesawaran keluhkan dugaan penyimpangan dan tidak transparannya pihak sekolah dalam penyaluran dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP), Rabu (6/4).

    Y, salah satu wali murid yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan, pihak sekolah tidak memberikan informasi tentang dana PIP yang telah masuk. Dan berdasarkan rekening koran milik siswa, diketahui telah tercatat ada dana transfer masuk sebesar Rp 375 ribu pada tanggal 1 Maret 2022.

    “Kami baru ini cek sendiri ke bank, dan kami tidak tahu kalau dana PIP tahun ini sudah cair awal bulan Maret (1/3) lalu. Dan seharusnya pihak sekolah memberikan informasi apabila bantuan dana PIP sudah cair dan lebih terbuka kepada kami para wali murid, sebab dana bantuan dari pemerintah ini adalah hak semua siswa yang tidak mampu,” ucapnya.

    Sementara itu, Awan salah satu wali murid mengeluhkan, buku rekening bank milik putrinya telah disimpan pihak sekolah selama kurang lebih 2 tahun lamanya, tepatnya sejak awal masuk kelas tujuh hingga kelas delapan SMP, sehingga pihak wali murid dan siswa tidak bisa menerima dan tidak mengetahui dana bantuan PIP tersebut.

    “Saat di bangku sekolah dasar (SD) anak saya penerima dana PIP, namun setelah daftar ulang masuk SMP 19 Pesawaran, buku rekening asli dari SD tersebut dikumpulkan ke pihak sekolah beserta lampiran KK, KTP dan akte lahir, dan sampai saat ini tidak ada informasi kembali dari pihak sekolah,” kata awan.

    Kemudian, Awan mengatakan, saat dirinya berinisiatif mendatangi pihak bank guna mengetahui pencairan dana PIP, pihak bank terkait memberikan saran untuk dapat mengambil kembali buku rekening bank dari pihak sekolah.

    “Saat saya mendatangi pihak bank, mereka menyarankan agar buku rekening bisa diambil kembali dari pihak sekolah, supaya kami dapat mengetahui kejelasan bantuan dana PIP tersebut, tetapi pihak sekolah selalu membuat alasan agar buku rekening milik anak saya tidak diberikan. Dan terakhir kali anak saya telah meminta sebanyak dua kali kepada salah satu guru di sekolah tersebut,” keluhnya.

    Tidak hanya itu, berdasarkan pantauan awak media, sejumlah wali murid yang mendatangi sekolah SMP Negeri 19 Pesawaran bahkan mendapatkan perlakuan intimidasi dari oknum Kepala Sekolah di SMP Negeri 19 Pesawaran saat mempertanyakan penyaluran dana PIP yang sudah masuk ke rekening siswa di sekolah tersebut.

    Aang Iwan Taruna salah satu wali murid mengatakan, pada Senin (28/3) dirinya mendampingi istrinya bersama dua wali murid lainya mendatangi pihak sekolah, guna menanyakan dana PIP yang masuk dalam rekening. Dimana, dalam rekening tercatat, dana PIP masuk dua kali, yakni pada 6 Oktober 2021 sebesar Rp 750 ribu. Kemudian masuk lagi sebesar Rp 375 ribu pada tanggal 1 Maret 2022. Namun, hanya bisa ditarik sebesar Rp 375 ribu, sedangkan yang Rp 750 ribu status di rekening Koran saldonya Rp nol.

    “Tujuan awal pada Senin (28/3) kami ingin menanyakan dana yang sudah masuk ke rekening. Karena tercatat dibuku rekening dana PIP sudah masuk 2 kali. Namun baru diambil sekali, sedangkan saat dicetak rekening koran, ada dua kali dana PIP masuk, yang 750 ribu itu yang ingin kami tanyakan, kok saldo jadi nol. Karena kami belum mengambil dana tersebut dan kami juga tidak mengetahui hal tersebut untuk itu kami bertanya, dan tanggapan dari pihak sekolah tidak ada penjelasan,” kata Aang.

    Lanjut Aang, setelah mempertanyakan hal tersebut, pada Selasa (29/3) dirinya bersama dua wali murid mendapat undangan dari pihak sekolah untuk klarifikasi terkait dana PIP tersebut. Namun, setelah memenuhi undangan dari pihak sekolah, tetapi tidak dibahas lebih lanjut terkait pertanyaan wali murid terkait PIP tersebut.

    “Saat saya bersama ibu ibu wali murid datang ke sekolah. Justru tidak membahas PIP, kepala sekolah bilang bahwa ibu ibu ini termasuk istri saya sudah dilaporkan ke Polsek atas kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Sehingga, saya masuk dan menegaskan kepada kepala sekolah agar tidak melebar pembahasan, tapi membahas soal PIP. Tidak lama kemudian kepala desa datang ke sekolah. Dan kami diminta oleh pihak sekolah untuk membuat surat pernyataan permintaan maaf dan mengakui kesalahan kami, tetapi kami hanya bertanya kepada pihak sekolah kemana dana PIP dan kami belum tandatangan dan kami juga belum menyerahkan surat pernyataan tersebut,” tandasnya.

    Dilain pihak, Kepala SMP N 19 Pesawaran Uniroh mengakui, bahwa pihaknya di tahun 2022 belum memberikan informasi terkait pencairan bantuan dana PIP kepada siswa maupun kepada wali murid.

    “Untuk tahun 2021 sebenarnya tidak ada pengumuman lagi karena PIP ini sudah tidak di urus oleh sekolah lagi dan langsung masuk ke rekening masing-masing siswa penerima dana PIP. Dan untuk tahun 2022 sudah muncul nama penerima dana PIP, namun memang belum di informasikan ke wali murid dan siswa, sebab status di dapodik belum cair satu minggu yang lalu,” kata Uniroh saat ditemui diruang kerjanya.

    Kepala SMP Negeri 19 Pesawaran, Uniroh

    Uniroh mengatakan, keterlambatan pihak sekolah saat memberikan informasi pencairan dana PIP kepada wali murid dan siswa disebabkan karena operator yang tidak mengecek status di dapodik dan pencairan dana PIP yang dinilai lebih cepat di tahun 2022 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

    “Biasanya pencairan ditahun sebelumnya lambat di bandingkan tahun ini, dan di tahun 2022 ini memang secara masif belum kami informasikan ke siswa, tetapi saya pribadi telah menanyakan kepada operator agar diberitahukan kepada siswa kalau sudah cair dana PIP, karena tugas kami hanya mengumumkan saja meskipun pengumuman tersebut bisa di akses di internet,” kilahnya.

    Kemudian, saat ditanya terkait dugaan pemotongan dana PIP dan perlakuan intimidasi kepada sejumlah wali murid? Uniroh membantah, karena pihak sekolah tidak pernah kolektif dalam pengambilan dana PIP. Dan secara institusi pihaknya tidak pernah berniat untuk melaporkan wali murid ke pihak berwajib atas tuduhan tersebut.

    “Awalnya mereka (wali murid,red) datang menanyakan adanya dugaan pemotongan PIP oleh pihak sekolah. Tetapi, kami tidak pernah kolektif dalam pengambilan dana PIP. Karena buku tabungan dan ATM yang memegang adalah wali murid bukan sekolah,” ungkap Uniroh.

    Dijelaskan, berdasarkan keterangan wali murid dan pantauan awak media masih ada buku rekening sejumlah siswa penerima dana PIP berada di pihak sekolah.

    “Sebelum mereka (siswa,red) lulus, kami menginformasikan untuk mengambil buku bank di sekolah, dan mereka abai bahkan ada yang tidak di ambil, kami sudah berusaha menghubungi sebelum lulus sekolah. Karena tidak diambil maka hangus begitu saja. Kami tidak ikut campur terkait mekanisme keuangan dan kami hanya mengetahui mekanisme dari dapodik saja, karena juklak dan juknis yang punya hanya kementerian. Dan kalau salah satu buku dari SD di tahun 2021 di bawa ke sekolah kami itu untuk di input kembali untuk pengajuan ulang penerima dana PIP untuk penggantian buku rekening baru. Dan tidak ada penahanan buku rekening dari pihak sekolah,” pungkasnya. (egy/asf)

  • KNPI Kota Metro Dukung DPRD Untuk Mengawasi Progja Pemerintah

    KNPI Kota Metro Dukung DPRD Untuk Mengawasi Progja Pemerintah

    METRO — Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Metro mendukung DPRD untuk terus mengawasi semua program kerja yang sudah dicanangkan oleh Walikota dan Wakil Walikota.

    Hal itu disampaikan ketua bidang Perencanaan, Pembangunan Infrastruktur dan Tata Ruang KNPI Kota Metro, Saka Zulinta, menurutnya realisasi program Walikota dan Wakil Walikota Metro serta proyeksi 100 hari kerja memiliki beberapa catatan.

    “Yang pertama tentang permasalahan nikah gratis, hari ini tidak ada yang namanya nikah gratis melainkan fasilitas gratis yang memang sudah menjadi program pemerintah, kedua tidak terealisasi nya program santunan kematian yang sudah di janjikan, dan program-program lainnya yang belum dilaksanakan secara maksimal,” katanya, Rabu (6/5/2022)

    Saka menambahkan, bahwasannya banyak program kerja Walikota dan Wakil Walikota belum terealisasi secara maksimal.

    “Kemudian 9 program kerja Wahdi dan Qomaru belum terealisasi dengan baik, contoh program BPJS dengan kualitas yang baik bagi kelas 3, kartu Sembako murah dan pembebasan komite sekolah. Hal ini dapat di nilai bahwa pemerintah belum bekerja secara maksimal dalam menyukseskan beberapa program kerjanya,” ujar mantan aktivis HMI itu.

    Dia menjelaskan, dalam hal ini pemerintah harusnya selalu bersinergi dan berkoordinasi dengan DPRD Kota Metro agar dapat melaksanakan program dengan baik.

    Ia berharap agar pemerintah kedepannya memberikan contoh kepada generasi muda tentang tata kelola pemerintahan di Bumi Sai Wawai.

    “Kedepannya harapan kami sebagai pemuda dan generasi penerus dapat diberikan contoh tentang tata laksana pemerintahan yang baik dan benar, dengan keinginan yang tulus KNPI akan ikut membantu dan mengawasi semua program yang telah direncanakan oleh Pemerintah Kota Metro,” pungkasnya. (Rendi)

  • Bupati Dewi Bangga dengan ESI Tanggamus

    Bupati Dewi Bangga dengan ESI Tanggamus

    Cakralampung.com – Kotaagung — E-sport Indonesia (ESI) Kabupaten Tanggamus audensi dengan Bupati di Rumah Dinas Bupati, Kecamatan Kotaagung, Rabu (6/4/22)

    Hadir mendampingi Bupati, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Suyanto, Hadir juga dari e-sport Ketua Didik Setiawan dan jajaran.

    Ketua e-sport Didik Setiawan menyampaikan, tujuan mereka untuk bersilaturahmi dan mendampingi tim pemenang Game Player Unknown Battle Ground mobile (PUBG Mobile) Piala Gubernur lampung pada tanggal 21 maret 2022 di bandar lampung mendapatkan Juara 1 Piala Gubernur.

    ” Kami sebagi lembaga E-sport tentu mendukung dan akan dipersiapkan untuk mengikuti liga 3 e-sport indonesia serta meminta dukungan dan suport dari pemerintah daerah terutama pada bupati dalam mengikuti liga 3 e-sport nantinya yang akan mewakili Tanggamus, khusunya Provinsi Lampung,” ujar Didik yang juga anggota DPRD Tanggamus.

    Sementara Bupati, sangat bangga dan mengapreasi atas kegiatan ini. ” alhamdulillah pada tahun ini membawa kabar gembira e-sport menjadi pemenang Gime PUBG Piala Gubernur pada tahun ini mendapatkan Juara 1 Piala Gubernur Lampung,” katanya.

    Lanjut Bupati, suatu kebanggan, karena baru kali ini diturunkan dan langsung mendapat juara.

    ” kedepannya, kita sama-sama membina dan mencari bibit-bibit baru, terutama yang berasal dari kabupaten kita sendiri, untuk menghadapi liga nasional,” jelas Dewi.

    Dari pemerintah daerah terutama dari dinas terkait siap mendukung, mensuport apa yang perlu di bantu, semoga dalam mengikuti liga 3 e-sport indonesia nanti kita dapat meraih juara.” dan semoga nanti kedepan kabupaten tanggamus mendapatkan beberapa piala Emas yang lebih banyak lagi, ucap Bupati. (Tyo/asf)

  • Kasus Dugaan Korupsi DD Desa Sinar Petir Masuk Tahap Penyidikan

    Kasus Dugaan Korupsi DD Desa Sinar Petir Masuk Tahap Penyidikan

    Cakralampung.com – Cabang Kejaksaan Negeri Tanggamus di Talangpadang (Cabjari) terus berupaya melakukan tindakan tindakan yang menyangkut korupsi Dana Desa (DD) di wilayah hukum Cabjari, Rabu (6/4/22).

    Hal itu didasari dari pres rilis perkara korupsi DD pada tahun 2019 yang ada di Pekon (desa) Sinar Petir, Kecamatan Bulok kabupaten Tanggamus.

    Ali Habib selaku Kacabjari Talangpadang mengatakan, penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi ini pada penggunaan DD di Pekon Sinar Petir Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus.

    “Dugaan tersebut dilakukan pada tahun anggaran 2019. Hal ini setelah kita lakukan penyelidikan terkait Korupsi yang ada di Pekon Sinar Petir.

    Lanjut Ia, saat ini pihaknya masih terus proses terkait dugaan korupsi tersebut dan sudah resmi ditingkatkan ke penyidikan oleh Cabang Kejaksaan Negeri Tanggamus di Talang Padang.

    Ia menambhakan, penyelidikan perkara tersebut sudah dimulai sejak bulan Januari 2022 dan setelah Tim Penyelidik menemukan adanya peristiwa pidana selanjutnya dilakukan ekspose pimpinan sehingga ditingkatkan ke tahap penyidikan.

    Dalam tahapan penyidikan, Tim Penyidik akan segera bergerak untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, mengumpulkan barang bukti terkait permintaan ahli.” sehingga dapat menentukan tersangka sesuai dengan alat bukti yang ada,” pungkasnya.

    Untuk menentukan siapa tersangka nanti setelah dilakukan lebih dalam lagi dan pemeriksaan para saksi-saksi serta pengumpulan barang bukti. ” nanti takutnya barang bukti dihilangkan oleh terduga Korupsi,”jelasnya. (Tyo/asf)

  • Viral Konten Cemarkan Nama Baik Lampung, Akhirnya Trimutakina Minta Maaf dan Minta Diizinkan Tinggal di Lampung

    Viral Konten Cemarkan Nama Baik Lampung, Akhirnya Trimutakina Minta Maaf dan Minta Diizinkan Tinggal di Lampung

    Cakralampung.com – Seorang warga Dusun 12, Buminabung Ilir, Kecamatan Buminabung, Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng), Trimutakina viral di tiktok.

    Terlebih, unggahan ini dinilai mencemarkan nama baik Lampung serta ujaran kebencian dan memfitnah.

    Viralnya wanita ini akibat unggahannya di tiktok yang terkesan memojokkan kondisi atau warga Lampung. Dimana dalam unggahan yang berdurasi 3 menit tersebut, dia mengatakan bahwa di Lampung lokasi rawan tindakkriminalitas, khususnya begal dan pencurian. Apalagi di bulan ramadhan dan mendekati hari Raya Idul Fitri.

    “ini buat kalian yang ingin pindah ke Lampung, berpikirlah dua kali ya. Ini gua minta maaf gua bukan mau menghina Lampung karena gua asli Lampung. Saya sebenarnya campuran. Ibu Lampung dan Bapak Jawa. Tapi saya lebih ke Jawa-nya. Sebenernya di Lampung sebenarnya enak, wisatanya bagus-bagus. Tapi gak tahu kalau bulan puasa atau ramadhan, kejahatan itu banyak dan makin brutal. Tapi gak tahu kalau di daerah Jakarta atau Jawa. Tapi tidak tahu kalau di Lampung itu tradisi kalau mau lebaran kayak maling dan begal makin banyak dan brutal. Kalau kejahatan itu gak mandang, kadang Lampung dan jawa juga. Makanya kalau mau cari kerjaan itu di Jakarta, Batam, kalau orang Lampung gak mau diterima. Kecuali dia tinggal di Lampung tapi dia orang jawa. Karena Lampung itu terkenal tempatnya begal dan maling. itu keluhan guwe, kalau video keluhan guwe dilihat polisi, tolonglah perketat lagi daerahnya. Biarlah saya yang merasa kemalingan dan kebegalan. Apalagi di Buminabung tempatnya paling rawan, saya kita di Lampura, rupanya disini lebih parah. Hp, motor tidak bisa tinggal sembrangan,” katanya di tiktok sekitar durasi 3 menit.

    Akibat unggahannya ini, menimbulkan kegelisahan dan kemarahan dari beberapa warga. Karena dinilai memojokkan dan menghina Lampung.

    Sehingga apartur pemerintahan dan pihak kepolisian menjemput warga tersebut untuk diminta keterangan. Namun dari keterangannya dia mengaku belum pernah merasakan tindakkriminalitas seperti yang dia unggah di tiktok yang viral tersebut.

    Bahkan Trimutakina ini akhirnya meminta maaf atas nama pribadi dan keluarga serta masyarakat, di hadapan aparatur pemerintah Kecamatan Buminabung serta aparat kepolisian di Sektor Rumbia dan tokoh masyarakat dan sejumlah warga.

    “Saya (Trimukatina, red) memohon maaf atas nama pribadi, keluarga dan masyarakat atas unggahan saya (tiktok, red) yang telah mencederai dan melukai hati warga Lampung, serta kerukunan khususnya masyarakat Buminabung, yang selama ini tidak pernah membedakan suku, agama. Saya berjanji tidak akan melakukan hal ini lagi dan minta maaf serta diizinkan tinggal di Buminabung seperti selama ini,” ujar dia saat membacakan permohonan maafnya di Kantor Pemerintah Kecamatan Buminabung, Rabu (6 April 2022). (hjd/asf)

  • Jika Dokter Terawan Dipecat Terkait DSA, Bagaimana Praktek DSA Dokter Lainnya?

    Jika Dokter Terawan Dipecat Terkait DSA, Bagaimana Praktek DSA Dokter Lainnya?

    Cakralampung.com – Majelis Kode Etik Kedokteran (MKEK) menjelaskan latar belakang yang mendasari pemberhentian mantan Menteri Kesehatan Terawan Putranto dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam rapat bersama Komisi IX DPR, Senin, 4 April.

    MKEK menilai ada masalah besar pada metode digital subtraction angiography (DSA) atau ‘cuci otak’ yang diperkenalkan oleh Terawan.

    Perwakilan MKEK, Dokter spesialis farmakologi klinik yang membidangi bidang obat, Prof Rianto Setiabudi, memaparkan terdapat bagian-bagian tertentu dari disertasi Terawan yang mengandung kelemahan substansial.

    Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia, Firdaus angkat bicara dengan mengatakan bahwa sekaliber dokter Terawan yang pernah menjadi ketua organisasi dokter militer dunia, ICMM dan memimpin Majelis Etik Kedokteran RSPAD selama dua tahun tentu telah mempersiapkan disertasi DSA dengan matang dan cermat, terlebih distertasi diuji secara ilmiah dihadapan sejumlah guru besar Unhas.

    “Saya mengenal dokter terawan sewaktu saya pasang ring di RS Gatot Subroto. Waktu saya mengenalnya, beliau telah Riset tentang DSA bahkan telah melahirkan 12 jurnal internasional dan enam orang doktor, termasuk diri Terawan,” tegas Firdaus.

    Saat menyelesaikan program doktoralnya di Unhas Makasar, Terawan menyusun disertasi dengan judul “Efek Intra Arterial Heparin Flushing Terhadap Regional Cerebral Blood Flow, Motor Evoked Potentials, dan Fungsi Motorik pada Pasien dengan Stroke Iskemik Kronis.”

    “Yang menjadi pertanyaan masyarakat, jika dokter Terawan dicabut ijin prakteknya karena terkait DSA yang dianggap mengandung kelemahan substansial, bagaimana dengan praktek-praktek yang dilakukan oleh para dokter di sejumlah rumah sakit?” tanya Firdaus.

    “Bahkan ada oknum dokter di salah satu rumah sakit yang mengaku-ngaku murid dokter Terawan demi menggaet pasien,” ungkap Firdaus yang pernah menjadi Ketua PWI Banten dua periode.

    Terawan sendiri, tambah Firdaus, tidak mau mempatenkan temuannya ini karena dia merasa temuan ini adalah anugerah dari Tuhan sehingga dengan senang hati dia akan melatih para dokter yang ingin belajar darinya.

    “Sudah banyak dokter yang diajarkan teknik DSA secara langsung oleh dokter Terawan, apakah mereka harus dicabut juga ijin prakteknya? Juga para dokter lain yang tidak berguru dengan Terawan namun beroperasi di sejumlah rumah sakit lainnya dan tidak pernah melakukan uji klinis apakah dipecat juga?” sergah Firdaus.

    “Terawan itu dokter yang kreatif dan inovatif serta visioner. Mengapa harus dipermasalahkan dan dipecat dari keanggotaan IDI? Bukankah bagi masyarakat yang penting dokter itu bisa memberikan manfaat kesehatan dan berguna bagi pasiennya?” tandas Firdaus.

    Firdaus yang memimpin organisasi media siber terbesar di dunia versi MURI ini mengatakan, dalam IDI harusnya ada kebersamaan, ada kompetisi tanpa eliminasi. Dalam kebersamaan itu ada saling ketergantungan yang saling melengkapi bukan mengkriminalisasi.

    “Dalam kebersamaan harus terwujud kesederajatan, persamaan hak dan martabat agar menjadi harmoni. Melalui relasi kasih sayang, harusnya IDI memandang sejawat dengan sikap mengasihi,” imbuh Firdaus.

    Ditambahkannya, ada seratus ribu lebih pasien DSA yang bersyukur karena telah diselamatkan melalui tangan dr Terawan. Di luar sana masih banyak lagi yang menanti untuk dapat lepas dari penderitaan.

    “Semestinya kita utamakan pelayanan kesehatan demi kemanusiaan, kemudian prosedur birokrasi organisasi secara komprehenship” tandas Firdaus. (rls/asf)

  • Diskes Tuba Sambut Baik 5 NST dari Diskes Pemprov Lampung

    Diskes Tuba Sambut Baik 5 NST dari Diskes Pemprov Lampung

    Cakralampung.com – Dinas Kesehatan (Diskes) Kabupaten Tulangbawang (Tuba) menyambut baik 5 tenaga kesehatan Nusantara Sehat Teambased (NST) dari Dinkes Provinsi Lampung, Selasa (5-4-2022)

    “Terima kasih kepada kepala dinas kesehatan kabupaten Tulangbawang Fatoni yang telah menyambut kami, penugasan 5 tenaga kesehatan NST ini untuk membantu puskesmas yang ada di Tulangbawang,” ucap Sekertarias Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Effendi pada saat penyerahan tenaga kesehatan NKS.

    Penyerahan 5 tenaga kesehatan NKS ini sesuai keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.01.07/Menkes/1043/2002 tentang pengangkatan tenaga kesehatan sebagai peserta penugasan khusus tenaga kesehatan dalam mendukung program nusantara sehat berbasis tim (Team Based) periode 1 tahun 2022.

    Ditempat yang sama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulangbawang Fatoni mengatakan, penugasan khusus tenaga kesehatan dilakukan guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan pada Puskesmas dengan kriteria terpencil, atau sangat terpencil agar dapat melakukan pelayanan kesehatan di Puskesmas sesuai kompetensi dan kewenangannya di Puskesmas.

    “Kami sampaikan rasa terima kasih pada Kementerian Kesehatan RI atas penempatan peserta penugasan khusus tenaga kesehatan Individual di Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berharap pada periode selanjutnya kami masih diberikan peserta penugasan khusus tenaga kesehatan NST, kami berharap dukungan dan komitmen kita semua bergotong royong demi lancarnya program nusantara sehat dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pada tatanan Puskesmas,” ungkap Fatoni. (rds/asf)

  • Lambar Bakal Diguyur Investasi Rp400 M

    Lambar Bakal Diguyur Investasi Rp400 M

    CakraLampung.com – Kabupaten Lampung Barat (Lambar) bakal mendapat suntikan investasi di sektor perikanan oleh PT. Japfa Comfeed Tbk.

    PT. Japfa Comfeed Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang produksi pakan ikan, ternak, udang, pembesaran benih ikan dan udang serta pengelolaan bahan makanan ikan, sosis dan fish burger.

    “Untuk diketahui nilai rencana investasi yang dilaksanakan di wilayah Lumbok Seminung itu sebesar 400 Milyar rupiah (150M pada KJA dan 250M untuk pengolahan Ikan),” kata Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Wasisno Sembiring SE.MP., kemarin.

    Lanjut Wasis, rencana investasi itu berlokasi di Danau Ranau, Kecamatan Lumbok Seminung dengan kedalaman lebih dari 100 meter di atas permukaan air dengan menggunakan Keramba Jaring apung berdiameter 18-22m dengan perkiraan penyerapan tenaga kerja sebesar 3700 orang.

    “Untuk kapasitas produksi diperkirakan sebesar 35.000 ton pertahun. Investasi ini dimaksudkan untuk menjawab semua kebutuhan para petani ikan terutama pada pembiayaan operasional pengiriman pasca panen yang tinggi dan perluasan penyerapan pangsa pasar,” jelas dia.

    Dalam rapat tersebut, PT. Japfa Comfeed Tbk mengharapkan sebuah dukungan dari Pemkab Lampung Barat untuk melakukan Investasi tersebut.

    Dukungan tersebut diantaranya :
    – Perizinan pemanfaatan ruang/ izin lokasi.
    – Surat Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA).
    – Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
    – Izin Usaha Perikanan
    – Persetujuan Lingkungan
    – Andalalin.

    “Harapannya kepada perusahaan PT. Japfa Comfeed Tbk untuk dapat bermitra dengan para petani ikan, Diharapkan PT. Japfa Comfeed Tbk. dapat bermitra dengan para petani ikan di Lambar,” harapnya.(Edi/asf)

  • Adminduk Langsung Cetak Sendiri

    Adminduk Langsung Cetak Sendiri

    Cakralampung.com – Kabar gembira bagi masyarakat Lampung Barat (Lambar) yang belum memiliki Kartu Keluarga (KK) ataupun Administrasi Kependudukan (Adminduk) lainnya.

    Sebab, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lambar melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), meluncurkan program cetak sendiri untuk masyarakat yang akan membuat Adminduk tersebut.

    “Saat ini masyarakat bisa mencetak sendiri adminduk dari rumah, sehingga tidak perlu lagi datang ke kantor Disdukcapil. Hal ini untuk mempermudah pelayanan untuk masyarakat,” kata tegas Bupati Parosil Mabsus melalui Kepala Disdukcapil Lambar Ruspan Anwar, kemarin.

    Menurut Ruspan Anwar melalui Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Burwati mengatakan, saat ini masyarakat sudah dimudahkan dalam mendapatkan pelayanan Administrasi Kependudukan.

    Saat ini Disdukcapil Pusat atau pun daerah terus berbenah dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat, termasuk menyederhanakan pelayanan.

    “Pelayanan publik mutlak harus diperbaiki agar masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik dari negara, sehingga masyarakat tidak disulitkan dalam mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan. Bukan hanya cetak KK tetapi juga pelayanan lainnya,” kata dia.

    Untuk proses cetak KK sendiri, masyarakat bisa mengakses webseit https://pelandukhebat.lampungbaratkab.go.id/ atau bisa langsung datang ke kantor Disdukcapil wilayah masing-masing.

    “Pada website tersebut terdapat beberapa pelayanan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, diantaranya cetak KK, mengurus E-KTP, KIA dan pelayanan lain nya sesuai kebutuhan masyarakat,” terangnya.

    Terkait keamanan data pada KK yang dicetak sendiri tetap terjaga, sebab pada KK yang dicetak terdapat kode quick response (QR) sehingga data di dalamnya terjamin keamanannya dan tetap memilki kekuatan hukum.

    “QR Code yang ada pada KK bisa dikatakan sebagai pengganti TTD pemilik, sehingga masih sah dan memiliki kekuatan hukum. Jadi tidak bisa sembarangan disalahgunakan oleh orang lain,” tuturnya.

    Proses cetaknya pun aman karena diharuskan menggunakan pin rahasia untuk membuka layanan cetak KK online pada website, dan setelah mendapatkan Soft File Pdf KK bisa disimpan untuk dicetak kembali ketika dibutuhkan.

    Masih kata dia, kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah terhadap layanan Administrasi Kependudukan bisa di manfaatkan sebaik mungkin oleh masyarakat.

    “Sehingga masyarakat tidak harus jauh-jauh datang ke Kantor Disdukcapil untuk mengurus Administrasi Kependudukan terlebih masyarakat yang akses menuju kantor Disdukcapil jauh dan sulit,” pungkasnya. (edi/asf)

  • BKPP Tuba Diduga Kangkangi Peraturan Menteri PANRB

    BKPP Tuba Diduga Kangkangi Peraturan Menteri PANRB

    Cakralampung.com (Tulangbawang) – Saat ini penyederhanaan jabatan yang berlaku di seluruh Indonesia sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019. Yang mana, menurut Permen ini ketentuan penyetaraan jabatan berlaku sampai dengan 30 juni 2020. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diperundangkan pada pasal 17 peraturan Menteri PANRB, Senin (4/4/2022).

    Apalagi, mengingat Pada Tahun 2021 bulan desember sudah terlantik seluruh pejabat eselon 4 menjadi pejabat fungsional, terkecuali empat instansi yang belum melantik eselon empatnya menjadi fungsional.

    Namun, dengan dilantiknya 52 pejabat esellon 4 oleh Bupati Tulangbawang Winarti pada Jumat kemarin, terkesan mengangkangi UU ASN dan Menpan Nomor 28 Tahun 2019 tentang penyetaraan jabatan administrasi kedalam jabatan fungsional.

    Berbeda dari pandangan itu, Menurut BKPP Tuba Karmini Utari menuturkan saat ini ada beberapa administrator pengawasan, pelaksana eselon empat mengalami kekosongan orang, sehingga dilakukan pelantikan beberapa kasi/pejabat eselon empat Jumat lalu.

    “Untuk jabatan fungsional kita sudah meminta izin ke pusat, kemarin pelantikan struktural yang mana nanti akan kembali dilantik menjadi fungsional, akan tetapi tidak semua kantor di Tulangbawang fungsional,” ucap Kepala BKPP Tuba Karmini Utari. (Tim)