Cakra Lampung

Blog

  • Tim SAR Gabungan Cari Bocah Terseret Arus

    Tim SAR Gabungan Cari Bocah Terseret Arus

  • Kapolres Tulang Bawang Bersama PJU Kunjungi Kantor Bupati, Ini Tujuan Utamanya

    Kapolres Tulang Bawang Bersama PJU Kunjungi Kantor Bupati, Ini Tujuan Utamanya

    Tulang Bawang (Cakralampung) -Kapolres Tulang Bawang, Polda Lampung, AKBP James H Hutajulu, SIK, SH, MH, MIK, dengan didampingi Wakapolres dan para pejabat utama (PJU) Polres serta Kapolsek Menggala melaksanakan kunjungan kerja (kunker) di kantor Bupati Tulang Bawang, hari Selasa (09/01).

    Saat tiba di kantor Bupati, Kapolres beserta rombongan disambut langsung oleh Pj. Bupati Tulang Bawang, Drs. Qudrotul Ikhwan, MM, dan Pejabat Pemkab Tulang Bawang yang memang telah menunggu kedatangan.

    “Hari ini, saya didampingi Wakapolres, Kompol M Kasyfi Mahardika, SIK, SH, MM, PJU Polres dan Kapolsek Menggala, Iptu Eman Supriatna, SH, MM, melakukan kunker di kantor Bupati Tulang Bawang,” kata AKBP James.

    Lanjutnya, kegiatan yang dilaksanakan ini sebagai bentuk silaturahmi antar Kapolres Tulang Bawang yang baru dengan Pj. Bupati dan Pejabat Pemkab Tulang Bawang, sehingga tidak akan terjadi penyumbatan terkait informasi dan komunikasi.

    “Saya sebagai Kapolres Tulang Bawang yang baru, harus memperkenalkan diri secara langsung kepada Forkopimda yang ada di Kabupaten yang berjuluk Sai Bumi Nengah Nyappur, dengan maksud tidak lain agar silaturahmi yang sudah terjalin dengan sangat baik selama ini bisa terus berlanjut,” papar perwira peraih Adhi Makayasa Akpol 2004.

    Kapolres menambahkan, kegiatan silaturahmi yang dilakukannya ini akan terus berlanjut, bukan hanya dengan Pemkab saja, tapi juga ke Kodim 0426 Tulang Bawang, Lanud Pangeran M Bunyamin, Para Tokoh dan Insan Pers, serta penyelenggara Pemilu 2024.

    “Hal ini kami lakukan, untuk menjaga agar situasi kamtibmas yang ada di Kabupaten Tulang Bawang tetap aman dan kondusif, yang mana kita ketahui bersama bahwa saat ini sedang berlangsung tahap kampanye pada Pemilu 2024,” imbuh perwira dengan melati dua dipundaknya. (rds)

  • Audiensi Bersama PJ Bupati, DPD KNPI Siap Dukung Pemkab Tulangbawang.

    Audiensi Bersama PJ Bupati, DPD KNPI Siap Dukung Pemkab Tulangbawang.

    Tulang Bawang (Cakralampung) – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Tulangbawang melakukan audiensi dengan Pejabat (PJ) Bupati Tulangbawang Qudrotul Ikhwan, Selasa (09/01).

    Adapun tujuan audiensi rombongan Ketua KNPI Tulangbawang, Dian Prayoga, dalam rangka berkoordinasi sekaligus menyampaikan sejumlah program DPD KNPI Tulangbawang kepada PJ Bupati Tulangbawang Qudrotul Ikhwan.

    Dian Prayoga menyatakan, audiensi ini juga dalam rangka silaturahmi dengan pemerintah kabupaten Tulangbawang. Ada sejumlah hal yang disampaikan rombongan DPD KNPI Tulangbawang, selain persiapan pelantikan.

    Salah satunya, DPD KNPI Tulangbawang menyatakan siap membantu dan mendukung program pemerintah kabupaten Tulangbawang, dalam kemajuan pembangunan kabupaten yang ber-tagline Udang Manis.

    “Kehadiran kami selain silaturahmi, kami menyampaikan sejumlah program DPD KNPI selama satu periode. Program ini terkait persiapan pelantikan DPD KNPI kabupaten Tulangbawang dan persiapan sekretariat tempat Ngopi Pemuda,” jelas Bung Dian Prayoga sapaan akrab ketua KNPI Tulangbawang.

    Selain itu, “Kami juga meminta izin foto pak PJ Bupati Tulangbawang dan logo pemerintah kabupaten ingin kami pasang dengan DPD KNPI untuk dibuatkan reklame untuk dipasang di Menggala dan Banjar Agung. Kami harap juga seluruh program PJ Bupati Tulangbawang Qudrotul Ikhwan bisa berkolaborasi dengan kami pengurus DPD KNPI Tulangbawang,” tambahnya.

    Selain itu, Bung Dian Prayoga menjelaskan bahwa ia beserta jajarannya memiliki program unggulan Road Show KNPI masuk sekolah, untuk memberikan memberikan pengetahuan kepada adik-adik disekolah dan arahkan untuk menjauhi narkoba.

    “Kami punya program unggulan Road Show KNPI masuk sekolah, untuk memberikan pengetahuan Entrepreneurship kepada adik-adik disekolah dan mengarahkan untuk menjauhkan narkoba sejak dini,” ungkapnya.

    Menanggapi hal ini, PJ Bupati Tulangbawang Qudrotul Ikhwan mengucapkan terimakasih kepada pengurus DPD KNPI Tulangbawang yang telah hadir dalam rangka bersilaturahmi. Qudrotul berharap, agar KNPI Tulangbawang dapat bersinergi dengan pemerintah Tulangbawang.

    “Harapan kami tentunya kepada KNPI Tulangbawang dapat tegak lurus mendukung visi, misi, program dan kegiatan pemerintah kabupaten Tulangbawang. Selain itu, KNPI hendaknya mendukung program-program seperti Kabupaten Layak Anak (KLA), Stunting serta pembinaan kepada para pemuda dalam menjawab tantangan pembangunan masa yang akan datang di Indonesia emas 2045,” papar Qudrotul Ikhwan.

    Qudrotul menegaskan, agar seluruh pengurus KNPI Tulangbawang dapat bijak dan fokus dalam menjalankan perannya mengembangkan organisasi serta kepemudaan. Qudrotul juga berharap, mengaktifkan kembali marwah DPD KNPI kedepannya agar selalu mengudara.

    “Bersama pemerintah kabupaten Tulangbawang, mari kita bersinergi guna memberikan perubahan sehingga kabupaten Tulangbawang menjadi kabupaten Udang Manis,” pungkasnya. (fay/mad/rds).

  • Memasuki Awal Tahun 2024 PWI Tuba Gelar Rapat Progja dan Bahas HPN 2024.

    Memasuki Awal Tahun 2024 PWI Tuba Gelar Rapat Progja dan Bahas HPN 2024.

    Tulang Bawang (Cakralampung)– Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Tulangbawang (Tuba) menggelar Rapat Program Kerja (Progja) 2024 dihelat di Aula Balai Wartawan Sai Bumi Nengah Nyappur, Menggala, Kabupaten setempat, Selasa (09/01).

    Rapat yang digelar oleh organisasi Pers tertua di Indonesia itu, dihelat guna memaksimalkan Progja dalam menjaga eksistensi jalannya roda organisasi serta membahas mengenai pelaksanaan Hari Pers Nasional (HPN) rencananya akan dipusatkan di Jakarta pada Februari mendatang.

    Ketua PWI Tulangbawang, Alamsyah, dalam sambutannya mengatakan hasil rapat PWI Pusat yang digelar di Bogor adanya penambahan dan perubahan terkait struktur organisasi di tubuh PWI.

    “Struktur organisasi untuk PWI Tulangbawang ada penambahan yakni wakil ketua dan wakil sekretaris serta wakil bendahara,”kata dia.

    Dirinya menyebut terkait Hari Pers Nasional seyogyanya jatuh pada 09 Februari 2024. Namun hasil rapat dan instruksi dari PWI Pusat puncak HPN tersebut diundur pada 17-20 Februari mendatang.

    “Diundurnya Puncak Perayaan HPN lantaran berkaitan Pemilu 14 Februari. PWI ingin berpartisipasi menciptakan Pemilu yang kondusif,”pungkas dia.(rds)

  • Tinjau Logistik Pemilu, Bupati Pesawaran Minta Peningkatan Pengamanan di Gudang Logistik

    Tinjau Logistik Pemilu, Bupati Pesawaran Minta Peningkatan Pengamanan di Gudang Logistik

    PESAWARAN – Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona bersama dengan Forkopimda, KPU dan Bawaslu melakukan pemantauan, proses pelipatan surat suara Pemilu tahun 2024 di Desa Taman Sari, Kecamatan Gedongtataan, Kabupaten Pesawaran, Selasa (9/1/24).
    Bupati Dendi menilai agar gudang logistik pemilu KPU Pesawaran perlu adanya peningkatan pengamanan.
    Dirinya mengatakan ada sedikit kendala terkait logistik pemilu, karena KPU Kabupaten Pesawaran belum memiliki gudang logistik definitif.
    “Saat ini (gudang logistik,red) harus sewa, tentu hal ini dalam segi keamanan perlu ada peningkatan baik pengawasan maupun pemantauannya, makanya tadi juga ibu Kapolres dan TNI menambah jumlah personil untuk pengamanannya,” ungkap Dendi.
    Kendati demikian, sambung orang nomor satu di Kabupaten Pesawaran itu, untuk proses pelipatan dan sortir surat suara berjalan dengan baik.
    “Sejauh ini tidak ada kendala proses pelipatan suaranya, namun memang ada surat suara yang rusak, tapi tidak bisa kami sebutkan. Karena prosesnya masih berjalan dan secara resmi nanti setelah selesai pemilu akan ada laporan dari KPU, untuk nantinya dimusnahkan,” imbuhnya.
    Dendi menambahkan, untuk hari ini sudah memasuki hari ke empat dan direncanakan akan selesai sampai 10 hari.
    “Sekarang sudah masuk pelipatan kertas suara untuk DPR RI, yang sudah selesai DPRD Kabupaten dan Provinsi, kalau Capres dan DPD belum,” timpalnya.
    Lebih jauh, Dendi menjelaskan pada Pemilu 2024 setidaknya ada jutaan surat suara yang dikirim ke KPU Pesawaran.
    “Total surat suara yang masuk ke Kabupaten Pesawaran untuk Pemilu 2024 berjumlah kurang lebih hampir 1,8 juta lembar untuk semua tingkatan mulai dari DPRD Kabupaten, Provinsi, DPR RI, DPD RI dan Presiden. Itu juga sudah termasuk untuk Pemilihan Suara Ulang (PSU) jika nanti ada TPS yang akan melakukan PSU,” jelasnya.
    Dendi mengimbau agar penyelenggara dan pengawas Pemilu dapat menjaga kesehatan serta bertugas sesuai peraturan.
    “Harapan saya semua yang terlibat dalam proses Pemilu 2024 bisa menjaga kesehatan, makanya kami selalu berdiskusi dengan KPU maupun Bawaslu mulai dari perekrutan baik itu PPS maupun KPPS perlu adanya skrining kesehatan meskipun sudah dimandatkan oleh peraturan KPU dan sudah tercover BPJS,” tandasnya.
    Sementara itu, Kapolres Pesawaran AKBP Maya Heni Hitijahubessy mengatakan, Polres Pesawaran akan menambah jumlah personil yang ditempatkan di gudang logistik pemilu.
    “Untuk di gudang KPU ini kita ada empat personil polisi dibantu TNI dan Pemda, tapi akan ada penambahan 10 personil polisi yang melekat sisanya preventif dua jam sekali juga dilakukan patroli oleh enam orang polisi,” tuturnya.
    Kapolres juga menjelaskan, ada standar operasional prosedur khusus bagi pengamanan gudang logistik pemilu selama proses pelipatan dan sortir surat suara.
    “Kami juga menempatkan tiga Polwan yang nantinya akan melakukan penggeledahan kepada petugas pelipatan suara sebelum masuk kedalam gudang karena memang didalam gudang harus steril, termasuk larangan penggunaan handphone, jam tangan ataupun benda lainnya, agar tidak merusak surat suara,” ucapnya.
    “Dan melalui Dokkes Polres Pesawaran akan melakukan pemeriksaan kesehatan untuk mengantisipasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan,” tutup Kapolres. (egy)
  • Ketum PWI Pusat Umumkan Perubahan Jadwal HPN Menjadi Tanggal 20 Februari 2024

    Ketum PWI Pusat Umumkan Perubahan Jadwal HPN Menjadi Tanggal 20 Februari 2024

    CAKRALAMPUNG,TUBABA–Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun mengumumkan perubahan jadwal peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2024 sebagai upaya membantu menciptakan suasana kondusif jelang pelaksanaan Pemilu Serentak tanggal 14 Februari 2024 mendatang.

    ” PWI ingin HPN 2024 berjalan sukses, sekaligus berpartisipasi membantu pemerintah menciptakan Pemilu Damai,”ujar Hendry Ch Bangun dalam Rapat Pleno Pengurus Harian PWI Pusat di Kantor PWI, Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Senin (8/1).

    Dikatakan, semula HPN 2024 akan dilaksanakan di Jakarta tanggal 7-9 Februari, namun mempertimbangkan kepentingan nasional yang lebih besar, jadwalnya digeser menjadi tanggal 17-20 Februari 2024 mendatang.

    ” Meskipun jadwal HPN 2024 digeser, tapi pengurus PWI tetap mengadakan peringatan hari ulang tahun PWI tanggal 9 Februari dengan mengadakan acara tumpengan dan doa untuk kemajuan PWI di masa mendatang serta kelancaran Pemilu Serentak tanggal 14 Februari 2024,” tambah Hendry Bangun.

    Hari Pers Nasional (HPN) setiap tahun diperingati pada tanggal 9 Februari. Tema HPN 2024 adalah “Mengawal Transisi Kepemimpinan Nasional dan Keutuhan Bangsa”. Itu artinya, peringatan HPN 2024 sangat dekat dengan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.

    Menurut Hendry, setelah dievaluasi pelaksanaan HPN tanggal 7-9 Februari 2024 dinilai kurang kondusif, dengan dua alasan: (1) Dapat menganggu wartawan anggota PWI yang akan meliput pelaksanaan Pemilu 2024 di daerahnya masing-masing. (2) PWI ingin berpartisipasi untuk menghadirkan Pemilu Damai, sesuai dengan tema HPN 2024.

    ” Untuk itu, PWI ingin menahan diri agar tidak mengadakan pesta HPN pada saat semua pihak fokus pada pelaksanaan Pemilu,” ujar Ketum PWi Pusat.

    HPN 2024 dijadwalkan akan dihadiri pengurus dan anggota PWI dari 38 provinsi dari seluruh Indonesia dan cabang khusus Solo, kota kelahiran PWI. Serta sejumlah wartawan dari negara tetangga, seperti Malaysia, sebagaimana HPN sebelumnya. Setelah pelaksanaan Pemilu dan hasilnya mulai diketahui, diharapkan tensi politik juga mereda. Itulah saat yang tepat untuk mengadakan HPN 2024.

    ” Pengurus PWI Pusat menetapkan tanggal yang tepat, yakni dari tanggal 17-20 Februari. Acara puncaknya jatuh pada 20 Februari 2024. Sekali lagi, alasan pergeseran jadwal HPN demi kepentingan nasional yang lebih besar,” ujar Ketum PWI Pusat Hendry Ch Bangun.(rls/SANUR)

  • Kunjungan Siti Atiqoh Di Lamsel di Warnai Pemasangan Atribut Partai Lain

    Kunjungan Siti Atiqoh Di Lamsel di Warnai Pemasangan Atribut Partai Lain

    Lampung Selatan : Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Lampung Selatan siap menyambut kunjungan Ibu Siti Atiqoh di Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan pada, Selasa (9/01/2024).

    Beliau merupakan isteri dari calon presiden (capres) Ganjar Pranowo berpasangan dengan Mahfud MD sebagai calon wakil presiden (cawapres) yang diusung PDIP pada pemilihan umum (pemilu) tahun 2024.

    Kunjungan isteri dari Capres Ganjar Pranowo tersebut terpusat di lapangan Sri Tanjung Desa Jati Baru Kecamatan Tanjung Bintang yang bakal dipadati sejumlah kader, simpatisan dan pengurus partai maupun partai pendukung.

    Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) Kecamatan Tanjung Bintang Amal menjelaskan, mengenai persiapan penyambutan 99 persen selesai, seperti atribut partai serta perlengkapan penunjang kegiatan.

    “Alhamdulillah untuk kegiatan besok (Selasa_red) kami sudah 99 persen,” kata dia dihubungi melalu pesan singkat WhatsApp.

    Dijelaskannya, kunjungan Ibu Siti Atiqoh sendiri bakal mengusung tema UMKM Unggul Ekonomi Berdikari. Sebab, kunjungan yang dilaksanakan tersebut mengadakan stan -stan bazar produk (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang diikuti 17 kecamatan di Lampung Selatan.

    “Kunjungan ibu Siti Atiqoh ke Lampung Selatan, juga dalam rangka silaturahmi bersama kader dan simpatisan partai pengusung Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang ada di Lampung Selatan,” bebernya.

    Dilain sisi, disinggung mengenai banyaknya atribut bendera partai Gerindra, padahal bukan partai pengusung capres dan cawapres Ganjar – Mahfud dan terkesan seperti ajang tandingan pemasangan atribut partai yang bertepatan dengan kunjungan Ibu Siti Atiqoh. Amal mengaku, menyayangkan hal tersebut.

    “Iya bang, saya selaku ketua PAC sangat menyayangkan kenapa dipasangnya menjelang kunjungan Ibu Atiqoh. Seharusnya kita saling menghargai,” sesal Amal.

    Sementara itu dikutip dari salah satu media online infokus, banyaknya atribut bendera Partai Gerindra yang terpasang, ketua Bapilu Partai Gerindra Lampung Selatan Fahrurrozi mengatakan, bendera Partai Gerindra tersebut di pasang dalam rangka menyambut kunjungan Khofifah Indar Parawansa, M.Si ke Lampung Selatan.

    ”Besok (selasa_red), ada kunjungan ibu Khofifah Indar Parawansa dari Partai PKB, karena itu kami pasang bendera partai Gerindra, tidak ada hubungan dengan kedatangan istri Ganjar Pranowo,” ujar Fahrurrozi saat di hubungi melalui telepon selulernya, Senin (08/01/2024) dikutip dari infokus.web.id

    Sementara itu informasi dari pihak kecamatan dan Panwascam Tanjung Bintang dari jadwal yang masuk di kecamatan hanya ada kunjungan ibu Siti Atigoh Supriyanti, tidak ada jadwal kunjungan ibu Khofifah Indar Parawansa.

    ”Belum ada kami terima pemberitahuan kalau ada kunjungan Khofifah Indar Parawansa, kalau Siti Atigoh Supriyanti istri capres Ganjar Pranowo, memang ada dan sudah terjadwal,” ujar pihak kecamatan tanjung bintang. (Rls)

  • PT Cipta Artha Nadya (New Connected) Lampung Sosialisasikan Pemadanan NIK-NPWP

    PT Cipta Artha Nadya (New Connected) Lampung Sosialisasikan Pemadanan NIK-NPWP

    Cakralampung.com – PT Cipta Artha Nadya (New Connected) Lampung sosialisasikan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) – Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada para karyawan.

    Diketahui, pemadanan data NIK sebagai NPWP berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 112/PMK.03/2022 tentang nomor pokok wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan dan wajib pajak instansi pemerintah.

    Dimana, peraturan tersebut diterbitkan untuk memperbaharui aturan perpajakan yang mana menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan untuk Warga Negara Asing (WNA), badan dan instansi pemerintah cukup menambahkan angka 0 (nol,red) di depan NPWP sehingga akhirnya semua NPWP nanti akan memiliki 16 digit.

    Business Development Manager PT.Cipta Artha Nadya (New Connected) Lampung, Moris Rinaldo mengatakan, sosialisasi yang dilakukan guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan serta mengedukasi para karyawan yang tergabung didalam perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

    “Sebagai wajib pajak kita tetap harus melakukan pelaporan SPT tahunan tahun 2022 walaupun belum melakukan validasi NIK menjadi NPWP. Dan bagi karyawan yang belum ada EFIN atau ingin melakukan validasi, maka bisa daftar secara online melalui website pajak.go.id,” kata Moris di Kantor PT.Cipta Artha Nadya (New Connected) Lampung, Kota Bandarlampung, Senin (08/02/2024).

    Selain itu, Moris Rinaldo mengimbau, agar seluruh para karyawan bisa mentaati peraturan perusahaan maupun peraturan perundang-undangan khususnya dalam hal perpajakan dengan melakukan pelaporan SPT tahunan tepat waktu .

    “Kami mengimbau agar karyawan selalu melaporkan SPT Tahunan tepat waktu atau sebelum jatuh tempo pada tanggal 31 Maret, untuk meminimalisir terjadinya kekurangan pajak terutang sesuai dengan SPT tahunan yang dilaporkan,” pungkasnya. (egy)

  • Pantau Pelipatan dan Penyortiran Surat Suara Pemilu 2024, Begini Pesan Sulpakar

    Pantau Pelipatan dan Penyortiran Surat Suara Pemilu 2024, Begini Pesan Sulpakar

    MESUJI – Penjabat (Pj) Bupati Mesuji, Lampung, Sulpakar didampingi beberapa pejabat eselon dua dan tiga Pemkab Mesuji melakukan pemantauan kegiatan sortir dan lipat suara Pemilu 2024 di Gedung Olahraga (GOR) Mesuji, Senin (08/01/2024).

    Sulpakar berpesan kepada sejumlah kelompok sortir dan lipat surat suara untuk jeli dan kompak dalam melakukan penyortiran dan pelipatan kertas suara. Selain itu, pengawas juga harus mengawasi kerja dari tim sortir dan lipat agar sesuai dengan SOP dari KPU.

    “Penyortiran itu benar-benar membutuhkan tenaga ekstra dan harus jeli. Pengawas juga harus setiap saat melihat dan memantau langsung, penyortiran ini sangat penting, karena harus sesuai dengan standar operasional prosedur yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum,” jelas Sulpakar.

    Untuk diketahui, proses penyortiran dan pelipatan kertas suara melibatkan sebanyak 120 orang, berasal dari masyarakat sekitar dan sebanyak 876.590 lembar Surat Suara yang akan dilakukan pelipatan sampai dengan tanggal 13 Januari mendatang.

    Jumlah tersebut terdiri dari surat suara DPR RI sebanyak 173.718 lembar, DPRD Provinsi sebanyak 174.718 lembar, DPRD Kabupaten Dapil satu sebanyak 47.093 Lembar, Dapil dua 20.949 lembar, Dapil tiga 35.223 lembar, Dapil empat 36.852 lembar, Dapil lima 38.601 lembar, surat suara presiden sebanyak 174.718 lembar dan DPD sebanyak 174.718 lembar surat suara.(fan)

  • Hari Pertama Menjabat, Kapolres Tulangbawang Cek Langsung Pelayanan Publik

    Hari Pertama Menjabat, Kapolres Tulangbawang Cek Langsung Pelayanan Publik

    Tulang Bawang – Hari pertama menjabat sebagai Kapolres Tulang Bawang, Lampung, AKBP James H Hutajulu, langsung bergerak cepat melakukan pengecekan bangunan terutama pada pelayanan publik yang ada di Mako Polres setempat, Senin (08/01/2024) pagi.

    Ada sejumlah gedung dan pelayanan publik yang dilakukan pengecekan langsung oleh Kapolres diantaranya gedung SPKT, gedung pelayanan SKCK dan Sidik Jari, gedung Sat Intelkam, gedung Sat Reskrim, gedung Sat Lantas, serta pelayanan untuk penerbitan SIM.

    “Pengecekan yang saya lakukan di hari pertama menjabat sebagai Kapolres ini, sebagai bentuk perhatian agar warga yang datang ke Mapolres untuk mendapatkan pelayanan benar-benar terlayani dengan baik dan merasa nyaman,” ucap AKBP James.

    Menurutnya, semua pelayanan publik yang dimiliki oleh Polres harus benar-benar sesuai dengan standar pelayanan prima, dan tentunya sangat ramah serta bersahabat dengan kaum difabel apabila mereka nantinya datang ke Mapolres Tulang Bawang.

    “Resolusi di tahun 2024 ini harus sesuai dengan kebijakan Kapolda Lampung untuk meraih dua legitimasi, yakni legitimasi sosial dan legitimasi penegakan hukum. Untuk mewujudkan legitimasi sosial guna meraih public trust harus dimulai saat ini, sekarang juga, dan dari diri kita sendiri,” papar perwira peraih Adhi Makayasa Akpol 2004.

    Ia menambahkan, salah satu syarat untuk meraih predikat wilayah bebas korupsi (WBK) adalah setiap pelayanan publik yang dimiliki, harus sudah sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetap oleh Kementerian PANRB.

    “Kalau Polres Tulang Bawang benar-benar ingin meraih predikat WBK tersebut, dan menjadi yang pertama di jajaran Polda Lampung, apa yang dirasa masih belum pas agar kiranya segera kita perbaiki, serta dilakukan renovasi,” imbuh perwira dengan melati dua di pundak ini. (fay/mad)