Cakra Lampung

Blog

  • Bupati Lamsel Nanang Ermanto Berikan Ucapan Selamat Atas Capain Kejari Lamsel Dapat Predikat WBK

    Bupati Lamsel Nanang Ermanto Berikan Ucapan Selamat Atas Capain Kejari Lamsel Dapat Predikat WBK

    Kalianda– Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto berikan ucapan selamat kepada Kejaksaan Negeri Kalianda atas capain prestasinya,sehingga mendapatkan predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada tanggal 9 Desember 2023 yang diberikan langsung Jaksa Agung Republik Indonesia Burhanuddin di Jakarta 14/12/23.

    Menurut Bupati Lamsel Nanang Ermanto capain untuk dapat predikat WBK ini tidaklah mudah,dan butuh kerja keras serta kerjasama tim tentunya.

    ” Saya ucapkan selamat kepada Kejaksaan Negeri Kalianda,Mudah-mudahan capaian ini dapat terus di pertahankan sehingga Kejaksaan Negeri Kalianda dapat menjadi contoh dan tauladan bagi Kejaksaan yang belum mendapatkan predikat WBK ini”ucap Nanang.

     

  • Head To Head LSI: Prabowo-Gibran Unggul

    Head To Head LSI: Prabowo-Gibran Unggul

  • Red Brother KalahKan Dinkes Lamsel 3-2 Di Putaran Pertandingan Pertama

    Red Brother KalahKan Dinkes Lamsel 3-2 Di Putaran Pertandingan Pertama

    NATAR- Club sepak bola Red Brother asuhan Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto kembali gelar pertandingan dengan kepala unit pelayanan teknis (UPT) Dinas Kesehatan (Dinkes) Lamsel Kecamatan Natar Jumat 8/12/23.

    Pertandingan sepak bola antara Red Brother dan UPT Dinkes Lamsel ini disaksikan juga oleh sekertaria daerah Lamsel Tamrin dan unsur pimpinan Kecamatan dan Desa.Pertandingan yang berlangsung seru ini berakhir dengan skor 3-2 untuk kemenangan Red Brother.

    Menurut Bupati Lamsel Nanang Ermanto pertandingan sepak bola hari ini dengan UPT Dinkes Lamsel memang sudah terjadwal dan ini adalah agenda pertandingan sepakbola persahabatan yang kami gelar, selain itu juga dengan adanya pertandingan ini juga selain menyalurkan hobi dan bakat, kita juga dapat berinteraksi langsung dengan sejumlah tenaga medis yang ada di Kecamatan Natar.

    “Hari ini pertandingan pertama kami dengan UPT Dinkes Kecamatan Natar, yang mana sebelumnya sudah kami laksanakan juga di 17 Kecamatan pertandingan yang sama dengan Dinas Pendidikan, kami bermain dengan para guru olah raga, Alhamdulillah Jumat yang lalu sudah selesai”, jelas Nanang.

    Di tempat yang sama kepala dinas kesehatan lamsel Devi Arminanto mengatakan, pertandingan persahabatan antara Red Brother dan Dinkes Lamsel ini akan di gelar di empat Kecamatan, karena pemain sepak bola UPT Dinkes Lamsel tidak begitu banyak jadi mungkin akan kita gelar di empat Kecamatan saja.

    “Alhamdulillah hari ini pertandingan perdana anatara tim sepakbola UPT Dinkes Lamsel dengan tim Red Brother pak Bupati berjalan lancar walaupun kami kalah dengan skor 3-2,untuk di hari Jumat berikutnya nanti akan kami agendakan lagi tempat bermainnya di Kecamatan mana” tutup Devi.

  • Anies Yakin Menang Di Lampung

    Anies Yakin Menang Di Lampung

  • Winarni Nanang Ermanto Dapat Penghargaan Dari IPEMI

    Winarni Nanang Ermanto Dapat Penghargaan Dari IPEMI

    JAKARTA – Penghargaan tingkat nasional kembali diperoleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan. Kali ini, Ketua Tim Penggerak PKK Lampung Selatan, Hj. Winarni Nanang Ermanto yang memperoleh penghargaan Perempuan Inspirasi Indonesia 2023 dari Ikatan Pengusaha Muslim Indonesia (IPEMI).

    Penghargaan tersebut, diserahkan langsung oleh Menteri Penrindustrian Republik Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita kepada Hj. Winarni Nanang Ermanto di Auditorium Kementrian Perindustrian RI, Jakarta, Rabu (6/12/2023).

    Ketua IPEMI, Ingrid Tansil menegaskan, pemberian penghargaan kepada sejumlah wanita inspiratif itu merupakan salah satu rangkaian kegiatan IPEMI dalam rangka hari ibu tahun 2023. Atas dedikasi dan kontribusi serta perannya yang dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat banyak.

    “Salah satu kriteria terpilihnya pemenang penghargaan ini adalah kontribusi dan perannya dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat banyak. Kita menilai Hj. Winarni masuk dalam kriteria itu dan layak mendapatkan penghargaan ini,” ungkap Ingrid Tansil dalam kegiatan tersebut.

    Dia menjelaskan, tujuan dari pemberian penghargaan itu adalah untuk mendorong perempuan muslimah di Indonesia untuk terus berprestasi, berkarya, dan berkontribusi.

    “Dengan penghargaan ini tentu kita berharap mereka tetap menunjukan dedikasinya. Dan terus berkarya sehingga berkontribusi kepada daerah,” tukasnya.

    Dikonfirmasi terpisah, Ketua TP-PKK Lamsel, Hj. Winarni Nanang Ermanto mengaku, sangat bersyukur dan bangga atas penobatan dan penghargaan yang diberikan IPEMI. Menurutnya, hal ini menjadi salah satu pemecut semangat dan berkomitmen terus memberikan kontribusi bagi daerah.

    “Ini berkah yang sangat luar biasa. Tentu dengan penghargaan ini kita tidak boleh berbangga diri. Tapi bagaimana kita bisa terus memberikan kontribusi dan terus berkarya untuk masyarakat,” pungkasnya.

  • Akses Pendidikan dan Pekerjaan Disabilitas Jadi Persoalan

    Akses Pendidikan dan Pekerjaan Disabilitas Jadi Persoalan

  • Pj. Bupati Firsada Resmi Tetapkan Perda RTRW Tubaba 2023-2043

    Pj. Bupati Firsada Resmi Tetapkan Perda RTRW Tubaba 2023-2043

    CAKRALAMPUNG,TUBABA–Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) 2023-2043 akhirnya resmi ditetapkan dan diundangkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

    Perda RTRW Tubaba tersebut diresmikan Penjabat (Pj) Bupati Tubaba Drs. M. Firsada pada 22 November 2023 dan diundangkan oleh Sekretaris Daerah Tubaba Ir. Novriwan Jaya pada 23 November 2023.

    Hal ini didasarkan dengan adanya pemberian Nomor Register oleh Gubernur Lampung dengan Nomor : 03/1436/TBB/ 2023, serta Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Kementerian Dalam Negeri Nomor : 100.2.2.6/8023/OTDA tangga 21 November 2023.

    Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setdakab Tubaba Budi Sugiyanto, S.H., M.H. mengungkapkan penyusunan Raperda RTRW Kabupaten Tubaba 2023-2043 ini telah dinantikan pihaknya sejak lama dan melalui proses yang cukup panjang.

    ” Penyusunan Raperda RTRW Tubaba ini telah melalui proses panjang, yakni kurang lebih selama lima tahun yang diawali dengan pelaksanaan peninjauan kembali RTRW oleh Pemerintah Kabupaten Tubaba pada Tahun 2017, kemudian dilanjutkan mulai dari penyusunan peta dasar, materi teknis, dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RTRW,” ungkap Budi.

    ” Muatan Perda RTRW Kabupaten Tubaba telah mengakomodir kebijakan strategis provinsi dan nasional, serta sudah melakukan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor baik vertikal maupun horizontal,” tambahnya.

    RTRW adalah faktor yang bisa dikatakan sangat penting. Sebab, RTRW dapat mempengaruhi percepatan investasi dan sebagai dasar kegiatan pemanfaatan ruang. Pasalnya, jelas Budi, RTRW bisa memberikan kepastian investasi bagi calon investor yang hendak menanamkan modalnya di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

    ” Dengan skema tata ruang yang berlaku, bukan berarti tata ruang tidak fleksibel terhadap rencana investasi. Tata ruang justru mengatur fungsi peruntukan ruang, sehingga berbagai kegiatan pembangunan selama tidak berlawanan dan menurunkan fungsi ruang tersebut dapat diperbolehkan. Ketentuan boleh atau tidak, terbatas atau bersyaratnya kegiatan usaha memanfaatkan ruang ditetapkan dalam peraturan zonasi yang merupakan bagian dari produk RTRW,” jelasnya.

    Budi menambahkan, terbitnya produk hukum daerah berupa Perda Kabupaten Tubaba Nomor 3 tahun 2023 tentang RTRW tahun 2023-2043 untuk 20 tahun kedepan, dengan tujuan mewujudkan Kabupaten Tulang Bawang Barat yang adil dan makmur melalui pengembangan agropolitan yang berdaya saing, aman dan berkelanjutan.

    ” Dengan adanya Perda RTRW ini, kami harap dapat lebih memberikan kepastian hukum dalam pembangunan yang berkelanjutan, seimbang, merata dan tentunya terintegrasi di seluruh sektor, sehingga mampu menciptakan kesejahteraan seluruh masyarakat khususnya di Tubaba,” pungkasnya.(SANUR)

  • Kalah Lagi, Pensiun!

    Kalah Lagi, Pensiun!

  • Dosen Prodi Akuntansi Perpajakan Telah Melakukan Penelitian Penerapan UU Harmonisasi Perpajakan No. 7 Tahun 2022 Pada Penyelesaian Pemeriksaan Pajak Wajib Pajak Badan

    Dosen Prodi Akuntansi Perpajakan Telah Melakukan Penelitian Penerapan UU Harmonisasi Perpajakan No. 7 Tahun 2022 Pada Penyelesaian Pemeriksaan Pajak Wajib Pajak Badan

    Cakralampung.com – Penelitian merupakan aktivitas penting bagi seorang dosen, selain mengajar dan pengabdian masyarakat, karena merupakan salah satu darma dari tri darma perguruan tinggi.

    Begitupun yang dilakukan oleh tim peneliti dari Prodi Akuntansi Perpajakan yang terdiri dari Damayanti, Reja Zuang Riansyah, dan Umarudin Kurniawan telah melakukan penelitian pada tanggal Agustus s.d Oktober 2023 tentang Penerapan UU Harmonisasi Perpajakan No. 7 Tahun 2022 pada Penyelesaian Pemeriksaan Pajak Wajib Pajak Badan yang baru-baru ini telah diberlakukan oleh pemerintah.

    Menurut Damayanti “UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan No 7 tahun 2022 yang mulai diterapkan pada 1 Januari 2022 telah membawa perubahan signifikan terkait sistem perpajakan.

    Perubahan-perubahan ini terlebih mempengaruhi wajib pajak badan yang memerlukan banyak penyesuaian mulai dari PPh, PPN, hingga Pajak Karbon.

    Sehingga kami ini ingin menguji secara komprehensif apakah terdapat implikasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan No 7 tahun 2022 terhadap aspek pemeriksaan pajak wajib pajak badan.

    Sampel dari penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yang akan/sedang dan sudah dilakukan pemeriksaan pajak dengan dibuktikan wajib pajak badan tersebut mendapatkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak dari KPP yang menjadi mitra di PT Juang Inti Sejahtera dari tahun 2020 s.d. 2023. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Tindakan atau action research (AR).

    Berdasarkan dari hasil penelitan disimpulkan bahwa penerapan UU HPP berdampak pada proses dan hasil pemeriksaan pajak dimana sanksi dan denda yang diberikan kepada WP menjadi lebih besar dikarenakan adanya perubahan aturan pajak berupa penambahan objep pajak atapaun perubahan tarif denda administrasi pajak.

    Saran untuk penelitain selanjutnya diharapkan untuk menambah sampel dan tahun penelitian karena dalam penelitian ini tidak semua perubahan aspek-aspek perpajakan dalam UU HPP bisa diteliti. (*)

  • SDN 1 Sriwijaya Lampung Tengah lmplementasikan Karya P5

    SDN 1 Sriwijaya Lampung Tengah lmplementasikan Karya P5

    Lamteng – Sebagai motivasi dan mendukung kemajuan dunia pendidikan, SDN 1 Sriwijaya Kecamatan Bandar Mataram, Kebupaten Lampung Tengah, Gelar Karya Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) hasil karya guru dan siswa.

     

    Kepala SDN 1 Sriwijaya, Taty Kasanah Susilowati mengatakan, acara P5 ini adalah tujuannya untuk mengapresiasi hasil karya guru-guru dan siswa.

     

    “Dimana para guru selama ini, mereka ajarkan satu semester tujuannya melatih anak-anak itu mempunyai jiwa kewirausahaan dengan tema-tema yang ada di kampung ini, seperti ada makanan-makanan tradisional, tentunya berbagai macam makanan, nantinya bisa menumbuhkan jiwa anak-anak itu mandiri, kemudian juga mempunyai keterampilan, kreatifan dalam mengolah makanan,” ujar Taty, Kamis (30/11).

     

    Ia juga berterima kasih atas partisipasi semua orang tua murid SDN 1 Sriwijaya sangat mendukung kegiatan tersebut.

     

    “Sehingga kegiatan ini terlaksana dengan sempurna, meskipun masih ada kekurangan, wajar kita masih belajar,” katanya.

     

    Ia menambahkan, Gelar Karya P5 sebenarnya merupakan sebagian penilaian yang termasuk asesmen, dalam pembelajaran di kelas itu guru-guru sering mengajarkan karakter, kemudian literasi, dan ekskul. Jadi lanjut dia, itu dituangkan di hari ini untuk mewujudkan hasil-hasil sekolah yang selama ini diperoleh dari guru yang sudah banyak membimbing mengajarkan, sehingga anak-anak semakin semangat antusias untuk mengikuti pembelajaran dengan hati yang gembira.

     

    “Kegiatan ini merupakan program sekolah penggerak, kebetulan kami sekolah penggerak angkatan 1, jadi harus mengimplementasikan dan mengimbaskan ke sekolah-sekolah lain, maka kami mengundang semua sekolah yang ada di kecamatan ini, khususnya kepala sekolah, kemudian ada camat, lurah ada komite dan pengawas,” pungkasnya. (Haidar)