Cakra Lampung

Blog

  • Warga Kabupaten Pringsewu Rindukan Jalan Mulus

    Warga Kabupaten Pringsewu Rindukan Jalan Mulus

    Pringsewu – Warga Kabupaten Pringsewu, Lampung gerah dengan jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki.

    Jalan milik Pemerintah Provinsi Lampung tepatnya jalan penghubung Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Lampung Tengah ini kerap memakan korban. Kendaraan truk bermuatan hasil bumi kerap terguling di jalan tersebut.

    Meeek melakukan aksi, massa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Pringsewu ini melakukan aksi di ruas Jalan Desa Sukoharjo 3 dan Desa Keputran, Kecamatan Sukoharjo Pringsewu, Lampung, Senin 27 Maret 2023. Mereka meminta pemangku kebijakan segera memperbaiki jalan ini.

    Safarudin, atau biasa dipanggil Udin warga desa sukoharjo. Selaku korlap, mengungkapkan kondisi jalan yang rusak kurang lebih 6 atau 7 tahun lamanya.

    “Di jalan tersebut dalam kurun waktu 4 bulan terakhir sudah terjadi 6 kali musibah kecelakaan mobil terguling. Karena sangking lamanya jalan tersebut rusak, kini sudah menjadi rusak parah,” kata Safarudin, Selasa (28/3).

    Ia menjelaskan, dalam minggu-minggu ini hampir semua kendaraan, setiap mobil yang bermuatan kelapa sawit, yang melawati jalan tersebut terguling karena jalan berlubang cukup parah.

    “Hari Minggu kemarin dari tanggal 26 Maret terjadi musibah truk terbalik. Dan akhirnya kami mengadakan aksi pada hari Senin. Eh malah terjadi musibah lagi pada hari ini Selasa pukul 14.00 wib siang hari, mobil yang bermuatan kelapa sawit terguling lagi. Dan terjadinya di ruas jalan yang sama sampai supirnya mengalami patah tangan,” katanya.

    Menurutnya jika jalan itu tidak juga diperbaiki, pihaknya akan mengagendakan aksi kembali dengan massa yang yang lebih banyak.

    “Kami akan kordinasi dulu dengan kawan-kawan dan dengan masyarakat yang peduli, tempat aksinya, caranya, atau teknisnya agar supaya dari anggota dewan, pemangku kebijakan atau dinas terkait bisa respon cepat dan melihat keadaan yang sebenarnya, agar segera dibenahi,” katanya.

    Safarudin juga berharap kepada pemangku kebijakan seperti bupati dan Gubernur Lampung khususnya untuk berkoordinasi memperbaiki jalan tersebut, agar jalan inj dibenahi dulu walaupun hanya sementara sampai menunggu perbaikan yang sebenarnya.

    “Kami dari masyarakat yang peduli dengan keselamatan pengguna jalan mengharapkan kepada bapak pemangku kebijakan. Bapak gubernur, anggota dewan provinsi/daerah, bupati dan dari dinas terkait untuk segera mungkin jalan tersebut diperbaiki dalam waktu dekat ini menjelang hari raya idul fitri, sebab ini jalan pokok, jalan utama, jalan poros penghubung dua Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Lampung Tengah. Yang setiap harinya 24 jam nonstop kendaraan yang melintasinya dan untuk keselamatan menjelang mudik lebaran, meskipun itu  sifat nya hanya solusi sementara sampai pelaksanan pembangunan di tahun ini dilaksanakan,” kata Safarudin.

    Ia mengaku, aksinya sudah ada yang merespon, salah seorang anggota DPRD Kabupaten Pringsewu, yang mengaku telah menelaah kejadian tersebut serta telah menyampaikan ke dinas terkait untuk ditindaklanjuti.

    “Kami menginginkan dari wakil rakyat untuk turun ke lapangan tapi tidak ada, sampai hari ini, saya meminta dari anggota dewan provinsi, daerah sesuai dengan dapil nya untuk turun dan melihat kejadian ini meskipun satu orang saja, tapi tidak ada yang turun, Dan kami pun akan mengadakan aksi lagi dengan massa yang lebih banyak, bila mana dalam waktu dekat ini permintaan kami untuk perbaikan meskipun perbaikan itu sifat nya sementara, agar segera ditindaklanjut,” tutupnya.

    Pemprov Lampung memastikan akan memperbaiki sejumlah ruas jalan yang ada di Provinsi Lampung pada tahun 2023 ini.

    “Sesuai arahan pak gubernur, tahun ini memang ada beberapa ruas prioritas yang bakal diperbaiki. Salah satunya di ruas Simpang Randu sampai Seputih Surabaya,” ucap Kepala Dinas Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung, Febrizal Levi Sukmana, Senin (06/03/2023).

    Untuk percepatan pembangunannya, Pemprov Lampung saat ini sedang melakukan proses tender.

    Dinas BMBK Lampung telah menganggarkan Rp50,8 miliar untuk perbaikan sejumlah ruas jalan di Provinsi Lampung.

    “Sudah kita anggarkan Rp50,8 miliar. Sekarang masih dalam proses tender,” ucapnya.

    Dengan adanya perbaikan jalan tersebut diharapkan dapat mendukung pembangunan sektor pertanian dan sektor lainnya yang berada di wilayah provinsi Lampung. Untuk itu Febrizal berharap masyarakat agar bersabar karena Pemprov memastikan akan memperbaiki jalan tersebut pada tahun 2023 ini.

    Levi menerangkan, perbaikan yang akan dilakukan berupa rigid beton dan aspal.

    “Total panjangnya ada tujuh kilometer. Ada yang dirigid dan diaspal. Tapi mayoritas dirigid,” terangnya.

    Ia menjelaskan, sesuai arahan Gubernur Arinal Djunaidi terdapat 14 ruas jalan yang merupakan prioritas pembangunan untuk tahun 2023.

    Seperti ruas jalan Simpang Soponyono – Serupa Indah di Waykanan, Simpang Trimulyo – Bungin – Tugu Sari di Lampung Barat. Lalu ruas Kotabumi – Ketapang, Ketapang – Negara Ratu, Negara Ratu – Simpang Sonyopo di Lampung Utara.

    Kemudian, ruas Talangpadang – Ngarip, Ngarip – Ulusemong, Ulusemong – Simpang Trimulyo di Tanggamus. Lalu ruas Bujungtenuk – Penumangan Tulangbawang, Penumangan – Tegalmukti Tulangbawang Barat, Serupa Indah – Tajab Waykanan.

    Berikutnya jalan ruas Kotagajah – Simpang Randu, Simpang Randu – Seputih Surabaya dan Seputih Surabaya – Sadewa di Lampung Tengah.(man)

  • Waspada Mafia Umrah

    Waspada Mafia Umrah

  • Dugaan Kasus Penganiayaan di Tubaba di Praperadilankan

    Dugaan Kasus Penganiayaan di Tubaba di Praperadilankan

    CAKRALAMPUNG,TUBABA– Pengadilan Negeri Kelas II Menggala Tulang Bawang, Lampung, menunda sidang Praperadilan permohonan kuasa hukum Tobroni, atas dugaan kasus penganiayaan yang disangkakan. Sidang pertama Praperadilan tersebut, diajukan pemohon kuasa hukum Tobroni, Yulius Sunaruh, SH melawan pihak penyidik Satuan Reserse Kriminal umum Polres Tubaba pada Senin, (27/3/2023).

    Kepada wartawan, kuasa hukum Kepala tiyuh Kibang Budijaya Kecamatan Lambu Kibang, Yulius melalui sambungan telepon selulernya, mengatakana bahwa, sidang Praperadilan ditunda lantaran pihak penyidik sebagai pihak tergugat tidak hadir.

    “ Kenapa sidangnya ditunda, karena ketidak hadiran tergugat, ditunggu sampai jam tutup kantor tidak juga hadir, pada pukul dua sidang dibuka namun di lanjutkan pada pekan depan tanggal tiga Maret 2023,” kata Yulius.

    Pihaknya berharap para pihak dapat kooperatif memenuhi surat panggilan dari pihak pengadilan negeri Menggala.

    “Harapan kami pekan depan semuanya bisa hadir karena perkara ini harus putus dalam satu Minggu sejak dibacakan materi gugatannya,” kata Yulius.

    Dalam kesempatan itu, pihak kuasa hukum Tobroni menjelaskan, kronologi munculnya gugatan terhadap kepala reserse kriminal polres Tubaba, diawali dari adanya laporan polisi nomor LP/B/469/XII/2021/SPKT/Polres Tulang Bawang Barat/Polda Lampung, tanggal 31 Desember 2021 dengan pelapor saudari Kiki Septi.

    Dan yang kedua, terbitnya surat penetapan Klien kami sebagai tersangka dalam surat nomor: S.Tap/92/VIII/2022/Reskrim tanggal 9 Agustus 2022, oleh Reskrim polres Tulang Bawang Barat. “ Saya berharap pihak Polres dalam hal ini pihak kepala kasat Reserse bisa hadir, supaya perkara ini bisa selesai dan putus, mengingat klien saya ini juga kepalo tiyuh menjadi contoh bagi warganya,” pungkasnya.

    Sementara itu, dikonfirmasi melalui telpon, Kasat Reskrim Polres Tubaba, AKP Dailami mengatakan, ketidakhadiran pihaknya lantaran Bidang Hukum (Bidkum) Polda Lampung sedang berhalangan hadir.

    “Kemarin ditunda, karena Bidkum Polda Lampung belum siap, minggu kemarin banyak libur, gak ada waktu,” singkatnya kepada wartawan melalui WhatsApp, Selasa (28/2/2023).

    Ia menyebut, kedepan pihaknya akan menghadiri sidang praperadilan tersebut. “Memang Bidkum yang hadir. Nanti pas sidang mereka akan hadir,” ungkapnya. (Snr/Asf/Tim)

     

     

  • Bayar THR ASN, Pemkot Bandar Lampung Siapkan Anggaran Miliaran Rupiah

    Bayar THR ASN, Pemkot Bandar Lampung Siapkan Anggaran Miliaran Rupiah

    Cakralampung.com — Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung menyiapkan anggaran untuk membayar tunjangan hari raya (THR) atau gaji ke-14 kepada ASN.

    Walikota Bandar Lampung, Eva Dwiana mengungkapkan, pihaknya berjanji untuk menunaikan hak tersebut. THR akan segera dicairkan kepada para pegawai menjelang Idulfitri. Pencairan akan dilakukan sesuai dengan peraturan kepegawaian.

    Selain itu, saat ini pihaknya sedang melakukan penyaluran tunjangan kinerja bagi PNS untuk satu bulan. Pencairan dilakukan bertahap dan ditarget rampung sebelum Idulfitri.

    Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mengaku penyiapkan dana kurang lebih Rp50 miliar untuk THR.

    “Lebih kurang Rp50 miliar. Karena kita belum tahu komponen apa saja yang harus dibayarkan untuk THR,” kata Kepala BPKAD Kota Bandar Lampung, M Nur Ramdhan, Selasa (28/3/2023).

    Menurutnya, Walikota Bandar Lampung, Eva Dwiana telah mengumumkan akan membayar THR sehingga dana tesebut telah disiapkan. Hanya saja penyalurannya menunggu petunjuk teknis (juknis).

    “Biar enggak kesalahan, sehingga menunggu juknis,” ujarnya.

    Selain itu, Ramdhan mengungkapkan bahwa, biasanya THR akan dibayarkan minimal 10 hari sebelum hari raya Idul Fitri.

    Komponennya biasanya gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan beras, dan tunjangan jabatan. “Begitu juknisnya keluar, langsung kita bayar sesuai ketentuan,” pungkasnya. (asr/asf)

  • Aksi Damai Laskar Lampung: Bebaskan Ketua RT Wawan Kurniawan

    Aksi Damai Laskar Lampung: Bebaskan Ketua RT Wawan Kurniawan

    BANDAR LAMPUNG – Kasus penahanan Wawan Kurniawan Ketua RT di Bandar Lampung oleh Polda Lampung mendapat penolakan dari berbagai pihak.

    Kali ini Laskar Lampung mengajak ormas kepemudaan, kemasyarakatan, alim ulama bergabung dalam aksi damai tuntutan pembebasan Wawan Kurniawan oleh Polda Lampung. Ketua RT itu ditahan atas pembubaran kegiatan keagamaan tanpa izin.

    “Titik kumpul sekaligus lokasi aksi di depan Kejati Lampung, Selasa (28/3), pukul 10.00 WIB,” kata Panglima Laskar Lampung Nero Zeli, Minggu malam (26/3).

    Setelah itu, kata Nero, panggilannya, aksi akan dilanjutkan ke Polda Lampung. Dia berharap kebersamaan ormasi-ormas untuk aksi damai dengan koordinator Gunawan Pharrikesit yang juga advokat Wawan Kurniawan.

    Menurut Gunawan, aksi yang diberi nama “Lampung Bergerak” akan diikuti sejumlah ormas. “Insha Allah, Selasa (28 Maret 2023), aksi akbar menyikapi penahanan Wawan Kurniawan,” katanya kepada media ini, Jumat (24/3).

    Gunawan Pharrikesit juga memposting video poster rencana aksi ke sejumlah grup whatsapp (WA). Lampung Bergerak merupakan gabungan dari berbagai ormas Islam, termasuk Forum Suara Masyarakat Lampung (FSML).

    Polda Lampung menahan Wawan, ketua RT 12, Kelurahan Rajabada Lama, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandarlampung, karena menghentikan kegiatan jemaat Gereja Kristen Kemah Daud (GKKD) karena belum ada izin.

    Menurut Gunawan yang baru saja terpilih sebagai tokoh nasional versi Refly Harun Channel, penangkapan Wawan terburu-buru. Apalagi mereka sudah damai, katanya, Rabu (22/3).

    Wawan, menurut dia, memiliki wewenang sebagai RT, aparat terdepan, melakukan tindakan penghentian kegiatan yang tidak ada izin yang berpotensi menimbulkan kerusuhan atau amuk masyarakat sekitarnya.

    Gunawan juga menilai naif pasal yang dikenakan terhadap Wawan Kurniawan, yakni Pasal 156 (a) tentang penodaan agama tapi lapirannya tipe A, kepolisian. “Lantas, siapa yang menjadi korbannya?” tanyanya.

    Apakah nanti akan dihadirkan korban adalah para jemaat yang sudah jelas melakukan pelanggaran dengan tidak memiliki izin melaksanakan kegiatan mereka saat itu? tanyanya.

    Pihak jemaat juga sudah beberapa kali berjanji tidak mengulangi kegiatan keagamaan sebelum mengantong izin dari tahun 2016. “Namun faktanya?” tanya Gunawan Pharrikesit.

    Sebelumnya, Kepala Bidang Humas Polda Lampung Komisaris Besar Zahwani Pandra Arsyad mengatakan penahanan Wawan setelah penyelidikan dan penyidikan telah memenuhi unsur untuk ditetapkan sebagai tersangka.

    Menurut Pandra, ada unsur sebab akibat yang tidak bisa dilepaskan, sejak sebelum hingga terjadinya peristiwa. Perbuatan tersangka yang masuk begitu saja juga tidak bisa dibenarkan, katanya.

    Penyidik Polda Lampung sendiri menetapkan Wawan sebagai tersangka setelah memeriksa 15 saksi. Beberapa saksi yang telah dimintai keterangan merupakan ahli agama dan ahli hukum pidana.

    Kasus ini sempat viral setelah beredarnya video yang memperlihatkan Wawan melarang jemaat GKKD untuk beribadah. Wawan masuk lalu mengusir para jemaat yang sedang beribadah.

    Sempat juga terjadi perdamaian antara Wawan dan jemaat GKKD, Kamis (23/2). Wawan juga meminta maaf atas apa yang dilakukannya. Jemaat GKKD juga disebutkan menerima permintaan maaf dari Wawan dan memeluknya sebagai tanda permasalahan tersebut sudah selesai. Sumber lintaslampung.com.(ndi)

  • Ditkrimum Polda Metro Jaya Bongkar Jaringan Mafia Umrah Kerugian Rp100 M

    Ditkrimum Polda Metro Jaya Bongkar Jaringan Mafia Umrah Kerugian Rp100 M

    Jakarta -Kepolisian Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya mengungkap komplotan mafia penipuan dengan korban para jemaah umrah. Dari ratusan korban, total kerugian mencapai Rp100 miliar. Beberapa orang sudah ditangkap, dan kasusnya masih dalam pengembangan.

    Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi mengatakan kasus ini terungkap setelah pihaknya menerima laporan dari Kementerian Agama (Kemenag).

    “Jadi ada korban yang melapor ke Konjen di Arab Saudi, mereka terlunta-lunta dan tidak bisa pulang ke Tanah Air setelah melaksanakan ibadah umrah,” kata Hengki kepada wartawan, Senin 27 Maret 2023.

    Menurut Hengki, para jemaah yang menjadi korban mayoritas terlantar hingga sembilan hari di Arab Saudi. Para Jemaah tersebut bahkan ada yang tidur di jalanan. “Karena sudah waktu buat check out dari hotel, ada yang tidur di jalanan,” katanya.

    Selain itu, lanjut Hengki ada korban yang tidak dapat berangkat ke Tanah Suci sama sekali. Dari laporan korban ke Kojen tersebut kemudian diteruskan ke Kemenag. “Pihak Kememag kemudian melaporkan hal itu ke Polda Metro Jaya,” katanya.

    Dari hasil penelusuran, para jemaah haji tersebut diberangkatkan oleh travel umrah PT NSWM. Hasil penyelidikan polisi terungkap korban penipuan travel umrah tersebut mencapai ratusan orang. “Total korban masih kami data. Sementara ini ada ratusan orang dengan kerugian mencapai sekitar Rp100 miliar,” katanya.

    Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya saat ini tengah mendalami kasus tersebut. “Saat ini ada dua orang yang sudah diamankan polisi,” katanya.

    Terlantar di Arabia

    Berdasarkan dokumen yang diperoleh kepolisian, salah satu korban bernama Abdus dan 63 orang lain dijadwalkan pulang ke Tanah Air pada 29 September 2022 sekitar pukul 17.50 waktu Arab Saudi.

    Akan tetapi, mereka batal pulang lantaran visa bermasalah. Puluhan jemaah umrah tersebut lantas dibawa ke Hotel Prima dan diinapkan selama tiga hari di sana.

    Setelah itu, mereka dipindahkan ke Hotel Pakons Prime sampai waktu pemulangan pada 29 September 2022. Akan tetapi tidak semuanya bisa pulang dan tersisa 16 anggota jemaah yang akhirnya terlunta-lunta di Saudi Arabia.

    “Saya Abdus salah satu korban PT Naila Safaah dan mewakili 16 jemaah lainnya atas keterlambatan pulang ke Tanah Air selama kurang lebih 8 hari di Mekah kami berkirim surat ke KJRI baru ada tanggapan sehingga kami dipulangkan,” kata Abdus dalam video yang diperoleh wartawan.

    Abdus berharap polisi menindak travel umrah tersebut. “Kami berharap kepada pihak kepolisian agar betul-betul travel-travel yang nakal, khususnya PT Naila, sehingga tidak ada lagi korban-korban berikutnya,” imbuh Abdus.

    Polisi menyidik kedua orang tersebut dengan Pasal 126 jo Pasal 119 UU RI No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana diubah dalam Pasal 126 UU RI No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (red)

  • PKS Menyapa, Ahmad Mufti Salim Berbagi Makanan Berbuka di Lampung Tengah

    PKS Menyapa, Ahmad Mufti Salim Berbagi Makanan Berbuka di Lampung Tengah

    Ketua DPW PKS Lampung Ahmad Mufti Salim bersama kader PKS Lampung Tengah membagikan makanan pembuka puasa di Yukumjaya, Lampung Tengah. Dengan mengenakan atribut khas PKS berwarna oranye, tidak nampak kecangggungan Mufti Salim saat membagikan makan untuk berbuka puasa. Bahkan sesekali Mufti menyapa ramah warga yang melintas.

    Warga yang mendapat makanan semua senang dan mengucapkan terima kasih. Mufti Salim mengatakan, kegiatan ini memang rutin dilakukan PKS saban Ramadan.

    Caleg DPR RI dari daerah pemilihan Lampung II ini menuturkan, kegiatan ini dalam rangka program PKS Menyapa yang telah rutin dilaksanakan setiap akhir bulan. Jika biasanya PKS Menyapa dilaksanakan pada hari Ahad pagi diawali dengan senam bersama, maka pada bulan Ramadhan ini PKS Menyapa dilakukan sambil membagikan makan berbuka puasa.

    “Insyaa Allah kegiatan ini akan menjadi kebaikan dan keberkahan bagi kita semua, apalagi jika kita memberi makanan untuk berbuka puasa, maka Insyaa Allah kita juga akan mendapat keberkahannya. Bagikan disekitar lingkungan kita terlebih dahulu, baru selebihnya dibagikan kepada pejalan kaki yang melintas dihadapan kita,” kata Mufti.

    Alumnus Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta, ini menuturkan, pihaknya juga mendorong semua kader agar lebih banyak melakukan kegiatan sosial. Untuk bisa memenangkan PKS pada Pemilu 2024 maka harus memperbanyak kegiatan kebaikan yang dilakukan seluruh kader PKS.

    “Kita pantaskan diri kita dulu dengan memperbanyak membantu sesama dan berbuat kebaikan, maka nanti Allah yang akan memantaskan PKS untuk meraih kemenangan di Pemilu 2024,” ujar Mufti.

  • Soal Lelang Anggunan, Bank BRI Cabang Tanjungkarang Bakal Digugat

    Soal Lelang Anggunan, Bank BRI Cabang Tanjungkarang Bakal Digugat

    Lelang agunan milik seorang nasabah Bank BRI Cabang Tanjungkarang, Bandar Lampung, Arief Taneko, dinilai sarat kejanggalan. Mulai proses, harga lelang, hingga penetapan pemenang lelang.

    Nasabah telah melakukan upaya mengajukan keberatan bahkan somasi. Namun, bagai dianggap angin lalu saja. Tak ada respons sedikitpun dari pihak BRI Kantor Cabang BRI Tanjungkarang.

    Arief Taneko melalui kuasa hukumnya, Agung Fatahillah, S.H., membeberkan kronologinya.

    Menurut Agung, kliennya, Arief tidak diberikan informasi yang benar dari Bank BRI KC Tanjungkarang terkait pemberitahuan jadwal lelang eksekusi hak tanggungan.

    Arief diberikan informasi pada tanggal 22 Februari 2023 via Whatsapp oleh Za selaku pegawai Bank BRI KC Tanjungkarang terkait surat pemberitahuan jadwal lelang eksekusi hak tanggungan tertanggal 7 Februari 2023.

    Lelang yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2023, dengan alamat tujuan di dalam surat pemberitahuan lelang Ruko di Jalan Puri Maerakaca Blok DD Nomor 7 RT. 03 Kelurahan Way Halim Kecamatan Way Halim bukanlah alamat tempat tinggal Arief dan berbeda dari alamat tujuan Surat Peringatan Ketiga (III) dengan alamat Gg. Masjid No. 06 RT.006 Kel. Bumi Kedamaian, Kecamatan Kedamaian yang sesuai dengan alamat tempat tinggal Arief.

    “Dalam Surat Peringatan Ketiga (III) tertanggal 25 Januari 2022, klien kami diberikan kesempatan untuk menyelesaikan kewajiban selambat-lambatnya pada tanggal 7 Februari 2021 yang mana tanggal tersebut adalah tanggal mundur dari surat diterima sehingga tidak ada kesempatan untuk klien kami menyelesaikan kewajibannya,” jelas Agung.

    Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen menyatakan : “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan konsumen”, dan Pasal 4 ayat 3 menyatakan : “hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”, serta Pasal 4 ayat 8 yang menyatakan : “hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”.

    Kejanggalan selanjutnya, lanjut Agung, objek jaminan berupa ruko dinilai oleh Bank BRI KC Tanjungkarang dibawah harga sesungguhnya dan terlelang dengan harga sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan nilai harga sesungguhnya ruko berdasarkan Nilai Pasar Wajar Agunan yg tertulis didalam Persetujuan Membuka Kredit Nomor. 122 tanggal 28 Februari 2018 sebesar Rp. 1.200.000.000,- ( satu miliar dua ratus juta rupiah), dan pihak Bank BRI KC Tanjungkarang selaku kreditur didalam melakukan appraisal/penilaian jaminan tidak terbuka serta tidak memberi informasi kepada Arief.

    Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen menyatakan : “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan konsumen”, dan Pasal 4 ayat 3 menyatakan : “hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”, serta Pasal 4 ayat 8 yang menyatakan : “hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”.

    Berikutnya yang juga kejanggalan, Jumat 3 Maret 2023, Arief dihubungi seseorang yang mengaku pemenang lelang dan meminta kunci ruko tanpa memberikan surat pemenang lelang. Setelah ditelusuri, nomor ponsel yang menghubungi itu diduga sebagai AP, istri Pegawai BRI Metro-Pringsewu, EP.

    “Atas kejanggalan itun klien kami telah melakukan beberapa upaya dengan itikad baik menanyakan, menghadap dan menyerahkan surat keberatan pelelangan kepada bank BRI KC Tanjungkarang terkait proses lelang jaminan kredit yang menurut hemat kami tidak sesuai dengan Persetujuan Membuka Kredit dan telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum serta Penyalahgunaan Keadaan (misbruk van omstadigheden) yang dilakukan Bank BRI KC Tanjungkarang,” ujar Agung.

    Pada tanggal 15 Maret 2023, terus Agung, telah diserahkan somasi kepada bank BRI KC Tanjungkarang akan tetapi sampai hari ini tidak ditanggapi dan diindahkan.

    “Kami berharap Bank BRI selalu profesional dan mau memberikan kesempatan kepada Debiturnya agar sesuai dengan slogan nya melayani dengan setulus hati,” kata Agung.

    Jika tetap saja tak ada respons dari Bank BRI, Agung menegaskan segera mengajukan gugatan ke Pengadilan. “Kami susun gugatan ke pengadilan,” tambah Agung.

    Sebelumnya, Direktur Bisnis Bank BRI Kantor Cabang Tanjungkarang, Andi Simangunsong, menyatakan lelang telah sesuai prosedur yang berlaku.

    “Jika keberatan, silakan ajukan gugatan,” singkatnya. [JMSI]

  • Kepala UPT SMPN 19 Bandar Lampung Paparkan Sekolah Efektif dan Unggul

    Kepala UPT SMPN 19 Bandar Lampung Paparkan Sekolah Efektif dan Unggul

    BANDARLAMPUNG – Sekolah efektif adalah sekolah yang diterapkan secara disiplin, dengan salah satu meningkatkan kwalitas sekolah yang lebih baik, diantaranya menjadikan siswa-siswinya disiplin.

    Gurunya disiplin, stake holder sekolah juga disipilin, terutama lingkungan sekolah yang bersih, hal ini dikatakan Kepala UPT SMPN 19 Bandarlampung, Yulva Roza.

    Menurut Yulva, dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1444 Hijrah, pihaknya melaksanakan kegiatan pesantren kilat dengan mengatur jadwal tingkatan, dengan pembagian kelas 7-9, yang telah terjadwal sehingga di dalam melaksanakan kegiatan pesantren kilat tersebut, siswa dapat mengambil ilmunya, dan diterapkan baik disekolah maupun di luar sekolah.

    “Di samping itu, banyak yang harus kami lakukan terutama dalam pembelajaran maupun KBM, kita sama-sama tahu dua tahun KBM terhenti dikarenakan pandemi,” ujarnya.

    Lebih lanjut Yulva menambahkan, sekolah merupakan suatu institusi yang di dalamnya terdapat komponen guru, siswa, dan staf administrasi yang masing-masing mempunyai tugas tertentu dalam melancarkan program.

    Sebagai institusi pendidikan formal, sekolah dituntut menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan akademis tertentu, keterampilan, sikap dan mental, serta kepribadian lainnya sehingga mereka dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau bekerja pada lapangan pekerjaan yang membutuhkan keahlian dan keterampilannya.

    Keberhasilan sekolah merupakan ukuran bersifat mikro yang didasarkan pada tujuan dan sasaran pendidikan pada tingkat sekolah sejalan dengan tujuan pendidikan nasional serta sejauh mana tujuan itu dapat dicapai pada periode tertentu sesuai dengan lamanya pendidikan yang berlangsung di sekolah.

    Yulva juga berharap dukungan dari orang tua siswa, dan masyarakat guna memajukan sekolah yang ia pimpin jadi lebih baik.

    “Sekolah efektif adalah sekolah yang dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Sekolah unggul dan efektif adalah sekolah yang dapat mencapai target dengan penetapan target yang tinggi,” ucapnya.(*)

  • Pemerintah Sudan Ajak JMSI Kembangkan Strategi Alternatif

    Pemerintah Sudan Ajak JMSI Kembangkan Strategi Alternatif

    JAKARTA  — Pemerintah Republik Sudan sedang berusaha meningkatkan kerjasama dengan Republik Indonesia, baik kerjasama ekonomi berupa perdagangan dan investasi, maupun kerjasama politik di forum-forum internasional, dan kerjasama kebudayaan yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat kedua negara satu sama lain.

    Untuk itu, Sudan membutuhkan dukungan dari masyarakat pers nasional di Indonesia. Hal ini disampaikan Duta Besar Sudan, Yassir Mohammed Ali, ketika bertemu Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Teguh Santosa, di Kedubes Sudan di Kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat siang (24/3).

    Dubes Ali mengatakan, dirinya menyadari bahwa pemahaman masyarakat Indonesia mengenai Sudan, dan sebaliknya pemahaman masyarakat Sudan mengenai Indonesia masih cukup rendah. Karena itu dibutuhkan strategi khusus untuk meningkatkan saling pemahaman di antara masyarakat kedua negara.

    Ia merasa sangat senang dapat bertemu dengan Teguh yang selain seorang wartawan senior dan pengelola media juga dikenal aktif di berbagai organisasi, seperti di PP Muhammadiyah dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES). Di samping itu, Teguh juga merupakan pengajar di prodi Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

    Teguh juga tercatat pernah menjadi Ketua Bidang Luar Negeri Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Ketua Bidang Luar Negeri Pemuda Muhammadiyah.

    Menurut Dubes Ali, potensi ekonomi kedua negara saling melengkapi. Bagi Sudan, misalnya, Indonesia merupakan sumber bagi sparepart atau sukucadang kendaraan bermotor, obat-obatan, dan berbagai produk furnitur. Salah satu produk unggulan Indonesia yang dikenal luas di Sudan adalah kertas.

    Sementara Sudan dapat menjadi alternatif supplier daging bagi Indonesia. Sudan juga merupakan produsen kacang-kacangan dan gom atau getah Arab yang dibutuhkan dalam industri makanan dan produk olahan lainnya.

    “Tentu hubungan ekonomi, baik perdagangan maupun investasi, membutuhkan banyak aturan pendukung. Sudan berharap Preferential Trade Agreement (PTA) kedua negara dapat segera disusun untuk mempermudah hubungan ekonomi,” ujar Teguh Santosa dalam keterangannya.

    “Terlepas dari itu, menjadi kewajiban bagi kita masyarakat pers nasional untuk ikut mempromosikan hubungan antar bangsa yang positif, saling mengenal dan saling memahami. Hubungan people to people yang baik adalah syarat utama bagi hubungan-hubungan lain kedua negara,” sambungnya.

    Hubungan Indonesia dan Sudan telah terjalin sejak lama. Di awal abad ke-20, ulama Makah yang berasal dari Sudan, Syeikh Ahmed Surkati Al Anshori, berkunjung dan menetap di Indonesia atas undangan Jamiat Kheir di Tanah Abang, Jakarta. Ia datang bersama dua sahabatnya, Syeikh Muhammad Tayyib Al Maghribi dan Syeikh Muhammad bin Abdulhamid Al Sudani.

    Di Indonesia, Syeikh Ahmed Surkati Al Anshori mendirikan organisasi bergerak di bidang pendidikan dan dakwah. Pada tahun 1914 organisasi itu diresmikan dengan nama Al Irsyad Al Islamiyyah, dan masih eksis sampai saat ini. Di antara ulama Indonesia yang mendukung kehadiran Syeikh Ahmed Surkati pada masa itu adalah pendiri Muhammadiyah, KH Ahmad Dahlan, dan pendiri Persatuan Islam (Persis) KH Zamzam dan KH Ahmad Hassan.

    Presiden Sukarno juga memiliki simpati tersendiri pada Sudan. Ketika Konferensi Asia Afrika (KAA) di bulan April 1955, delegasi Sudan yang dipimpin Ismail Al Azhari hadir sebagai bagian dari delegasi Mesir. Di arena KAA, Bung Karno menyediakan meja khusus untuk Sudan yang terpisah dengan Mesir. Di atas meja itu panitia KAA memasang bendera putih bertuliskan Sudan. Setahun setelah KAA, Sudan merdeka dari Mesir dan Ismail Al Azhari menjadi presiden pertama negara di timur Afrika yang bersisian dengan Laut Merah itu. (JMSI)