Blog

Cakralampung.com — Dalam rangka meningkatkan kamseltibcarlantas serta taat pajak, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Bandar Lampung bersama Dispenda Lampung serta Jasa Raharja menggelar Razia gabungan di Jalan Radin Intan Tajung Karang Pusat Kota Bandar Lampung, Senin (19/9/2022).

Hadir dalam kegiatan Kanit Patroli Sat Lantas Ipda Tajudin, Kepala UPTD 1 Samsat Bandar Lampung Ervin Ferdian SH MH dan Kepala Unit Jasa Raharja Samsat Rajabasa Malka, SE.

Ipda Tajudin Mewakili Kasat Lantas Polresta Bandar Lampung AKP M.Rohmawan, SH., M.H. mengatakan, hari ini kita melakukan razia gabungan bagi kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4 yang tidak membayar pajak dengan melibatkan personel dari Dispenda dan Jasa Raharja.

Dalam operasi kali ini berhasil menjaring 30 kendaraan diantaranya 25 R4 dan 5 R2.

Menurutnya, jika ditemukan kendaraan yang mati pajak atau menunggak saat operasi gabungan. Pihaknya langsung mengarahkan untuk membayar pajak di lokasi yang telah disediakan.

“Jadi di lokasi kita juga menyiapkan satu unit mobil Samsat Corner keliling,” ucap Kanit Patroli

“Razia ini akan kita lakukan terus menerus yang tentunya untuk memberikan teguran dan himbauan kepada masyarakat sebagaimana peraturan pemerintah agar membayarkan pajak kendaraannya tepat waktu” kata Ipda Tajudin.

Dalam kegiatan tersebut Ipda Tajudin juga mengimbau para pengendara untuk tetap selalu tetap tertib dalam berlalu lintas. Selalu mengunakan helm dan membawa surat kendaraan saat berkendara. (asr/asf)

Cakralampung.com — Ratusan warga Kampung Kerawang, kelurahan Garuntang, kecamatan Bumi Waras, menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung.

Diketahui, massa aksi menuntut kejelasan sertifikat tanah yang telah ditempati warga hingga puluhan tahun lalu.

“Kampung Kerawang itu sudah ada sejak tahun 1950, namun tiba-tiba saja tahun 1972 ada yang mengatur kan, dan mengakui tanah tersebut,” kata Koordinator massa aksi, Herri Usman, Senin (19/9/2022).

Menurutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2021 tentang penertiban kawasan dan tanah telantar, disebutkan apabila sudah 20 tahun tanah telah dikuasai bisa diajukan sertifikat. Sehingga diharapkan Pemerintah setempat bisa membantu mensertifikatkan tanah tersebut.

Lanjutnya, Herri menyampaikan bahwa saat ini ada lebih dari 200 Kepala Keluarga (KK) yang tinggal di Kampung Kerawang.

“Saat ini penghuni di Kampung Kerawang lebih dari 200 KK dan lebih dari 800 jiwa, yang setiap tahunnya membayar pajak bumi bangunan,” terangnya.

Sementara itu, Pj Sekertaris Daerah Kota Bandar Lampung, Sukarma Wijaya mengatakan terkejut dengan aksi demo yang dilakukan oleh warga, pasalnya dirinya mengaku belum ada komunikasi antara Pemkot Bandar Lampung dan juga warga.

“Kami kaget belum pernah berdialog langsung dengan perwakilan masyarakat, hari ini kami diminta untuk mensertifikatkan,” kata Sukarma Wijaya.

Lanjutnya, Sukarma mengaku tidak ada sejengkal tanah di Bandar Lampung yang tak berpemilik. Sehingga dengan sikap kehati-hatian akan ditindaklanjuti dengan cara yang benar.

“Saya minta para tetua kampung untuk mengahadap saya kembali dengan membawa bukti dan kronologi. Agar langkah yang kita ambil tidak melanggar hukum,” pungkasnya. (asr/asf)

Cakralampung.com — Warganet dihebohkan dengan viralnya sebuah video oknum Pol PP yang meminta jatah kepada pengamen angklung di Bandar Lampung pada, Sabtu (17/9/2022).

Pada video yang berdurasi 1 menit 27 detik itu terlihat seorang pangamen yang memberikan sejumlah uang kepada oknum Pol PP yang menunggu di sebuah mobil.

Menurut informasi yang didapat, oknum Pol PP tersebut sudah melakukan hal yang sama sebanyak dua kali dengan besar 100 – 300 ribu.

Menanggapi hal itu, Plt. Kasatpol-PP Kota Bandar Lampung, Ahmad Nurizki Erwandi mengatakan bahwa oknum satpol PP yang melakukan pungli terhadap pengamen angklung jalanan merupakan salah satu petugas satpol PP kota Bandarlampung, yang merupakan tenaga honorer.

“Karena saya masih baru di Satpol PP dan saya konfirmasi kepada kawan-kawan yang lain terkait siapa yang bersangkutan. Setelah kita melakukan penelusuran ternyata betul yang bersangkutan berasal dari satpol PP kota Bandarlampung,” kata Ahmad Nurizki, saat dimintai keterangan, di Bandarlampung, Senin (19/9/2022).

Ia menambahkan, setelah diketahui keanggotaannya, pihaknya langsung melakukan pemanggilan dan penjemputan terhadap yang bersangkutan untuk melakukan klarifikasi terkait video viral tersebut.

“Malam itu juga sekitar pukul 19.35 wib yang bersangkutan kita panggil, setelah itu kita serahkan ke Kanit PTI (Pengawasan Internal ) untuk melakukan BAP, pada saat di BAP dia mengaku bahwa hal tersebut atas dasar keinginan pribadi sendiri. Jadi tidak ada yang memerintah,” terangnya.

“Kebetulan dia lewat situ, sehingga dia melakukan hal yang memang tidak boleh dilakukan. Selanjutnya, setelah video itu viral, yang bersangkutan mengembalikan uang tersebut ke pihak angklung,” tambahnya.

Kemudian, setelah mendapatkan hasil dari BAP, pihaknya langsung menindaklanjutinya dengan mengkonfirmasi ke pimpinan dan Inspektorat Kota Bandar Lampung.

“Kami langsung konfirmasi ke inspektorat dan wali kota. Kemudian yang bersangkutan kami buatkan surat pemberian sanksi berat sampai dengan pemecatan,” kata dia.

Menurutnya, sanksi tegas terhadap tindakan yang tidak dapat dibenarkan harus dilakukan, hal ini juga agar menjadi efek jera bagi anggota Satpol PP lainnya, sehingga kejadian seperti ini tidak terjadi lagi.

Lanjutnya, dalam kesempatan ini, Ahmad Nurizki mengucapkan permintaan maaf kepada pengamen angklung jalanan yang sudah dimintai uang pungli oleh yang bersangkutan.

“Saya atas nama plt. Kasat Pol PP kota Bandarlampung meminta maaf kepada kawan-kawan yang bertugas atau bekerja sebagai pemain angklung. Mohon maaf lahir dan batin atas kelakuan dari anggota kami. Mudah-mudahan tidak akan terjadi lagi hal seperti ini dan yang bersangkutan sudah kita berikan tindakan tegas,” pungkasnya. (asr/asf)