Cakra Lampung

Blog

  • Gubernur Arinal : Penghargaan WTP Bentuk Tanggungjawab dan Hasil Kerja Keras Seluruh Pihak

    Gubernur Arinal : Penghargaan WTP Bentuk Tanggungjawab dan Hasil Kerja Keras Seluruh Pihak

    Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung mendapatkan Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-8 kali secara berturut-turut.

    Penghargaan tersebut diberikan secara langsung Staf Ahli Bidang BUMN, BUMD, dan Kekayaan Negara/Daerah BPK RI Perwakilan Lampung Novian Herodwijanto kepada Gubernur Lampung pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Lampung Dalam Rangka Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Provinsi Lampung Tahun 2021 dan Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021, di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Kamis (12/05/2022).

    Rapat Paripurna Istimewa tersebut dipimpin Ketua DPRD Provinsi Lampung, Mingrum Gumay, dan dihadiri sejumlah Anggota DPRD Provinsi Lampung.

    Gubernur Arinal Djunaidi dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung yang telah berhasil menyelesaikan tugas melakukan pemeriksaan terhadap tanggung jawab dan pengelolaan keuangan daerah, serta rekomendasi-rekomendasi yang sangat berharga dan sebagai solusi dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah, khususnya penata-usahaan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah secara lebih baik lagi.

    Gubernur Arinal menjelaskan, Opini BPK RI tersebut adalah bentuk dari tanggung jawab dan hasil kerja keras seluruh pihak, baik dari OPD selaku entitas akuntansi, OPD selaku entitas pelaporan dan DPRD sebagai pihak legislatif.

    “Opini WTP terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 yang diberikan oleh BPK RI pada hakekatnya merupakan suatu pencapaian atas kinerja Pengelola Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung yang selama ini kita lakukan,” kata Gubernur Arinal.

    Gubernur juga menerangkan, setelah penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI ini maka dalam waktu dekat akan disampaikan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

    Sementara itu, Staf Ahli Bidang BUMN, BUMD, dan Kekayaan Negara/Daerah BPK RI Perwakilan Lampung Novian Herodwijanto mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada ketua DPRD Provinsi Lampung dan Gubernur Lampung beserta jajaran atas kerjasamanya sehingga mampu melaksanakan amanat konstitusi dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Lampung.

    BPK RI juga mengucapkan selamat atas pencapaian penghargaan tersebut serta berharap DPRD dan Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong perbaikan pengelolaan keuangan dengan menjalankan dan menerapkan praktek-praktek pengelolaan keuangan daerah.

    Novian Herodwijanto menjelaskan, Pemeriksaan atas laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang keuangan daerah yang berisikan laporan keuangan.

    “Opini merupakan pernyataan mengenai sebuah informasi yang akan disajikan dalam bentuk laporan keuangan,” kata Novian.

    Opini tersebut didasarkan dari beberapa penelitian yaitu kesesuaian atas standar undang-undang pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta intensitas sistem pengelolaan daerah.

    Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Lampung termasuk implementasi atas rencana aksi, maka BPK memberikan penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian atau biasa disebut WTP.

    “Atas capaian ini, kami berharap Pemerintah Provinsi Lampung dapat terus mempertahankan dan menerapkan aspirasi masyarakat untuk menjaga transparansi atas laporan keuangan,” pungkas Novian.

    Hadir dalam Rapat Paripurna Istimewa yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay, tersebut yakni Sekretaris Daerah, Inspektur, Staf Ahli, Asisten, Kaban, Kadis, Karo, Kasatker.(rls)

     

     

  • Gubernur Lampung Hadiri Kegiatan Implementasi E-KPB Se Kabupaten Pringsewu

    Gubernur Lampung Hadiri Kegiatan Implementasi E-KPB Se Kabupaten Pringsewu

    PRINGSEWU – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menghadiri kegiatan Implementasi Elektronik Kartu Petani Berjaya (E-KPB) secara serentak Se-Kabupaten Pringsewu, di halaman Gedung Benih Induk Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu, Kamis (12/05/2022).

    Tujuan kegiatan ini, sebagai Percepatan Implementasi e-KPB khususnya dalam penyaluran pupuk bersubsidi pada Masa Tanam II Tahun 2022 dan untuk memotivasi seluruh stake holder terkait dalam pemanfaatan fungsi e-KPB.

    Pada kegiatan implementasi elektronik KPB tersebut dilakukan pemesanan pupuk bersubsibdi melalui Kartu Petani Berjaya secara online oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) serentak di 9 Kecamatan Se-Kabupaten Pringsewu, yakni Kecamatan Pardasuka, Ambarawa, Pagelaran, Pagelaran Utara, Pringsewu, Gading Rejo, Sukoharjo, Banyumas, dan Kecamatan Adiluwih.

    Transaksi pembelian pupuk bersubsidi melalui E-KPB Kabupaten Pringsewu untuk Kecamatan Gading Rejo ada 701 petani, tersebar di 13 poktan, nilai transaksi Rp.161.697.000.

    Kemudian Kecamatan Pringsewu ada 75 petani, di dua poktan, nilai transaksi Rp. 14.855.000,- Kecamatan Banyumas ada 202 petani di 6 poktan, nilai transaksi Rp. 20.972.500,- Kecamatan Pagelaran Utara 126 petani, 3 poktan, nilai transaksi Rp.14.047.500,-

    Lalu Kecamatan Pardasuka 130 petani, 3 poktan, nilai transaksi Rp.40.649.700,- Kecamatan Pagelaran 331 petani, 6 poktan, nilai transaksi Rp. 65.027.000,- Kecamatan Ambarawa 812 petani, 14 poktan, nilai transaksi Rp.149.202.000,- Kecamatan Sukoharjo 309 petani, di enam poktan, nilai transaksi 70.976.000,- Dan Kecamatan Adiluwih, 136 petani, di empat poktan, nilai transaksi Rp.11.383.000,-

    Penebusan pupuk bersubsidi Kabupaten Pringsewu melalui aplikasi e-KPB tahun 2021 oleh 89.146 petani dengan jumlah transaksi 2.589 dengan nilai nominal sebesar Rp.15.004.403.550,- atau 53,5% dari total transaksi melalui E-KPB Provinsi Lampung sebesar Rp 28.042.321.920,-

    Penebusan pupuk bersubsidi Kabupaten Pringsewu melalui e-KPB sejak Januari sampai dengan 10 Mei 2022 telah dilakukan transaksi oleh 4.087 Petani dengan nilai transakasi Rp. 742.425.000,- atau sebesar 39,6% dari nilai total penebusan pupuk melalui E-KPB Provinsi Lampung sebesar Rp. 1.779.238.000,-.

    Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi mengapresiasi Bupati Pringsewu atas inisiasi untuk menyelenggarakan acara tersebut yang merupakan bukti bahwa Program Kartu Petani Berjaya (KPB) telah terlaksana dengan baik di Kabupaten Pringsewu.

    Kartu Petani Berjaya merupakan salah satu program unggulan Gubernur Lampung untuk mendorong kesejahteraan petani melalui visi Rakyat Lampung Berjaya

    Melalui Program Kartu petani Berjaya, para petani akan mendapatkan enam layanan, yaitu pertama, kemudahan mendapatkan Sarana Produksi Pertanian. Kedua, kemudahan akses Permodalan dari Perbankan dan Lembaga Keuangan Lainnya. Ketiga, memberikan bantuan Pembinaan dan pendampingan Manajemen Usaha dan Teknologi. Keempat, Pemasaran Hasil Pertanian; Kelima, Layanan Asuransi;

    Dan keenam Program Beasiswa Pendidikan Bagi Keluarga Petani Miskin.

    Progres implementasi Program KPB sampai dengan bulan April tahun 2022. Pertama, Penebusan pupuk bersubsidi telah dilakukan oleh 9.806 petani dengan jumlah nominal sebesar Rp. 1,7 Miliar.

    Kedua, Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebanyak Rp.112 Miliar dengan jumlah debitur 3.341 petani. Ketiga, Penerima Asuransi Petani Lansia sebanyak 1.176 orang dan keempat, Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) seluas 30.000 ha se- Provinsi Lampung.

    “Dalam perjalanannya, Program Kartu Petani Berjaya berkembang sedemikian pesat hingga pada saat ini pengembangan aplikasi Kartu Petani Berjaya berbasis elektronik (e-KPB) akan saling terhubung dan berbagi pakai dengan sistem lainnya yang ada pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Provinsi Lampung seperti Smart Village dan Sistem Informasi Kependudukan (Disdukcapil),” kata Gubernur Lampung.

    Dengan Program KPB Kementerian Pertanian telah mengapresiasi Provinsi Lampung sebagai salah satu daerah yang terbaik dalam pengelolaan pupuk bersubsidi. “Demikian juga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2021 telah memberikan penghargaan untuk Provinsi Lampung sebagai Provinsi Terbaik Dalam Inovasi Pengembangan Akses Keuangan Sektor Pertanian,” tegas Gubernur.

    Bupati Pringsewu, Sujadi berharap kegiatan ini akan membawa kemajuan bagi kabupaten Pringsewu khususnya di bidang pertanian dengan kartu petani berjaya.

    “Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar dan sesudah ini nanti warga Pringsewu akan semakin aktif untuk mengelola pertaniannya dengan sistem elektronik dan membawa produk yang lebih baik lagi bagi usaha-usaha pertanian secara umum,” kata Bupati Pringsewu.

    Kabupaten Pringsewu berkomitmen untuk menjadikan 8.735 hektar lahannya lahannya menjadi lahan pertanian yang tidak dialih fungsikan dari 13.537 hektar lahan yang ada.

    “Saat ini sudah kami buat pengumuman di beberapa titik sebagai lahan yang tidak dialih fungsikan. Hal ini juga sebagai bentuk pelaksanaan program ketahanan pangan yang sudah kami lakukan sejak tahun 2014 dan sudah diberikan penghargaan oleh bapak Presiden Jokowi sebagai kabupaten di Lampung yang swasembada pangan,” kata Bupati Pringsewu.

    Selain itu sebagai upaya dan komitmen Pemkab Pringsewu untuk menjaga dan mengembangkan pertanian secara umum terus-menerus mengikuti apa yang menjadi program nasional dan juga Program Kartu Petani Berjaya yang sangat ampuh, yang digagas oleh bapak gubernur.

    “Kalau kata orang kecamatan Pardasuka pak, ini Program sapu jagat karena bisa untuk apa saja, dari mulai anak mahasiswa, pembiayaan KUR, benih, pupuk dan lain sebagainya,” tegas Bupati.

    Atas nama warga Pringsewu, Bupati Pringsewu menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dilaksanakannya program E-KPB di Kabupaten Pringsewu. (Rls)

  • Pencapaian SPM Lamteng Tertinggi di Lampung

    Pencapaian SPM Lamteng Tertinggi di Lampung

    Cakralampung.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Tengah (Lamteng), kembali menorehkan prestasi yang membanggakan di Bawah Kepemimpinan Bupati Musa Ahmad meraih Capain Standar Pelayanan Minimal (SPM) tertinggi se Provinsi Lampung atas Penilaian Kemendagri.

    Standar pelayanan minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak di peroleh warga negara secara minimal.

    Lamteng sendiri terdapat 8 dinas yang mendapatakan penilaian yang dirilis langsung di website Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri. Diantaranya Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PPP & CK, Dinas Sosial, Bappeda, BPBD, Satpol PP dan Bagian Pemerintahan.

    Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad merasa bangga apa yang telah diraih, dan dirinya berpesan, agar dinas tersebut yang mendapatkan penilaian dapat mempertahankan prestasi tersebut dan harus menemukam Inovasi terbaru, khususnya pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

    Musa Ahmad juga telah menuangkan program kerjanya yang menyentuh masyarakat dalam RPJMD Kabupaten Lamteng.

    “Sehingga kedepan masyarakat Lampung Tengah bisa sejahtera dan Lampung Tengah Menjadi Kabupaten terbaik se Provinsi Lampung, ” Pungkasnya. (ans/asf)

  • Bupati Musa Tinjau Lokasi Calon Pembangunan Mako Brimob

    Bupati Musa Tinjau Lokasi Calon Pembangunan Mako Brimob

    Cakralampung.com – Bupati Lampung Tengah (Lamteng) Musa Ahmad meninjau lokasi calon pembangunan Mako Brimob di Wilayah Timur.

    Tepatnya di Kecamatan Seputih Surabaya pada Hari Rabu 11 Mei 2022. Dalam kesempatan tersebut hadir Dansarlt Brimob Polda Lampung, Kepala Perangkat Daerah terkait, camat serta tokoh pemuda dan agama.

    Dansat Brimob Polda Lampung Kombes Pol Wahyu Widiarso mengucapkan terimakasih kepada Pihak Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah yang akan menyiapkan lahan guna pembangunan Mako Brimob ini

    ” nantinya dengan adanya Mako Brimob di Wilayah Timur akan menstabilkan keamanan yang ada di wilayah timur, mengingat jarak tempuh dari Ibu Kota Kabupaten cukup jauh, ” Katanya.

    Sementara itu Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad mengatakan dalam 3 bulan kedepan akan melihat antusias masyarakat sekitar.

    “dan Insyallah Pembangunan Mako Brimob tersebut menggunakan lahan Terminal di Sekitar Pasar Seputih Surabaya. Bupati berharap nantinya situasi kambtibmas di wilayah timur masyarakat bisa merasa nyaman dan kondisi perekonomian bisa meningkat dan angka kriminalitas menurun, ” Pungkasnya. (ans/asf)

  • Klinik Utama Bersalin Ibu dan Anak Ummi Athayya Tubaba Layani Pasien BPJS Kesehatan

    Klinik Utama Bersalin Ibu dan Anak Ummi Athayya Tubaba Layani Pasien BPJS Kesehatan

    Cakralampung.com – Direktur klinik utama bersalin ibu dan anak Ummi Athayya Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) dr. Tanti Arianti, Sp.OG mengkonfirmasi bahwa terhitung mulai hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022, klinik yang dipimpinnya akan melayani pasien BPJS Kesehatan.

    Kepada Cakra Lampung, Rabu malam (11/5) melalui sanbungan WhatSaap, dr.Tanti Arianti, Sp.OG mengatakan, pelayanan kepada pasien BPJS kesehatan itu adalah aktualisasi dari kesepakatan kerja sama dengan pihak BPJS Kesehatan yang telah ditanda tangani pihaknya pada Rabu, 11 Mei 2022.

    ” Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak BPJS Kesehatan yang telah memberikan kepercayaan kepada klinik kami,” ungkapnya

    Lebih lanjut dikatakan oleh dr. Tanti Arianti, Sp.OG bahwa, pelayanan kepada pasien BPJS kesehatan itu juga adalah sebuah penegasan komitmen pelayanan prima, optimal dan paripurna dari klinik utama bersalin ibu dan anak Ummi Athayya kepada warga masyarakat kabupaten Tubaba khususnya dan masyarakat di provinsi Lampung umumnya.

    ” Mulai besok (Kamis red) kita siap melayani masyarakat Kabupaten Tulangbawang Barat menggunakan BPJS Kesehatan,” kata dr.Tanti menegaskan.

    Klinik utama bersalin Ibu dan Anak Ummi Athayya lanjutnya, akan terus berkomitmen memberikan layanan terbaik. Saat ini fasilitas layanan kesehatan yang tersedia cukup lengkap diantaranya, ruang perawatan yang luas disertai ruang tunggu yang nyaman, di dukung dengan peralatan kesehatan terbaru dan canggih serta layanan administrasi yang profesional.

    ” Klinik Bersalin Utama Ummi Athayya memiliki tenaga kesehatan yang profesional mulai dari dokter umum hingga dokter spesialis yang kompeten dan berpengalaman,” pungkasnya. (Akb/snr/asf)

  • Pemprov Lampung Ikuti Rapat Penyampaian Hasil Evaluasi Laporan Penerapan SPM Tahun 2021

    Pemprov Lampung Ikuti Rapat Penyampaian Hasil Evaluasi Laporan Penerapan SPM Tahun 2021

    Bandar Lamping– Asisten Administrasi Umum, Minhairin, Mengikuti Rapat Penyampaian Hasil Evaluasi Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2021, yang dipimpin Plh Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Sri Purwaningsih, Melalui Virtual Meeting, di Ruang Video Conference Lt.I Diskominfotik Lampung, Rabu (11/05/2022).

    Plh Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Sri Purwaningsih mengatakan, pembahasan ini juga merupakan perintah dari undang-undang nomor 5 tahun 2014, undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah ditambah lagi ada undang-undang nomor 1 tahun 2002 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

    Undang-undang mewajibkan kepada kita semua pemerintah daerah untuk menjalankan urusan wajib pelayanan di bidang yaitu kebebasan sosial pekerjaan yang diperintahkan untuk menjadi prioritas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, ada tiga fokus yang terkait evaluasi pelaporan SPM melalui aplikasi, ketepatan penyampaian laporan SPM tahun 2000 dari 6 daerah provinsi dan kabupaten kota.

    “Analisa keuangan laporan di Indonesia masih belum optimal sesuai idealisme yang diharapkan oleh undang-undang,” tuturnya.

    Pemerintah Daerah punya kewenangan untuk otonomi seluas-luasnya, untuk pelaksanaan program kegiatan dan anggaran daerah, pemerintah pusat melakukan pembinaan, kebijakan-kebijakan membuat peraturan peraturan, perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan arah dan kebijakan nasional baik dari nasional yang tertuang dalam RPJM.

    Sementara Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Dr M Zamzani B Thenrang, ST MSi, dalam laporannya mengatakan bahwa tujuan virtual bersama pemerintah provinsi untuk mengetahui pelaksanaan anggaran negara tahun berikutnya.

    Hal itu juga agar mengetahui kemajuan tingkat provinsi kabupaten kota tahun 2022, bagaimana meningkatkan komitmen kepala daerah dan DPRD.

    “Hal ini juga mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2022, peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal,” ujarnya.

    Dia mengungkapkan, bahwa koordinasi penerapan SPM pusat dan penerapannya di tingkat provinsi maupun kabupaten kota yaitu dari Kepala Biro tata pemerintahan serta para kepala daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. (Rls)

  • Pembukaan Seleksi Calon Paskibraka 2022, Gubernur Arinal Berharap Peserta Beri Sumbangsih Nyata dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

    Pembukaan Seleksi Calon Paskibraka 2022, Gubernur Arinal Berharap Peserta Beri Sumbangsih Nyata dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

    BANDAR LAMPUNG —–Gubernur Lampung Arinal Djunaidi berharap para pemuda memberi sumbangsih yang nyata dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk salah satunya mewujudankan sumbangsih itu sebagai Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).

    Harapan Gubernur itu disampaikan Asisten I bidang Administrasi Umum Minhairin saat mewakili Gubernur menjadi pembina dalam Upacara Pembukaan Seleksi Calon Paskibraka Tingkat Provinsi dan Nasional Tahun 2022 di GOR Sumpah Pemuda PKOR, Rabu (11/5/2022).

    Dalam arahannya, Minhairin mengatakan pemuda sebagai sumber insani pembangunan dan potensi bangsa harus berpartisipasi dan memberi sumbangsih yang nyata dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara yang salah satu perwujudannya adalah Paskibraka.

    Menurutnya, Paskibraka merupakan salah satu unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa serta merupakan cara efektif dalam membangun dan mengembangkan jiwa dan semangat nasionalisme serta patriotisme pemuda.

    “Paskibraka mendidik dan melatih pemuda untuk disiplin, cinta tanah air dan rela berkorban untuk bangsa dan negara serta menegakkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujarnya.

    Minhairin berpesan kepada seluruh peserta seleksi Calon Paskibraka harus maksimal mengikuti seleksi ini.

    Ia juga berharap kepada semua pihak baik Dispora Kabupaten/Kota, Purna Paskibraka, Pendamping dan peserta seleksi Paskibraka untuk dapat bekerjasama dengan cara tidak melakukan interversi dan memberikan kepercayaan kepada tim seleksi yang ada.

    Seleksi ini akan berjalan selama 3 hari dari tanggal 11- 13 Mei 2022 dan diikuti oleh 90 peserta yang terbagi menjadi 47 putra dan 43 putri.

    Seleksi ini meliputi tes tertulis, wawancara, Perturan Baris Berbaris (PBB), kesamaptaan serta tes kesehatan

    Nantinya akan ada 33 orang yang dibagi menjadi 18 putra dan 17 putri yang akan menjadi petugas Paskibraka di Provinsi Lampung serta 2 orang putra dan putri sebagai utusan Provinsi Lampung menjadi Paskibraka Nasional. (Rls)

  • Gubernur Arinal Direncanakan Lakukan Penerapan Layanan Pupuk dan Distribusi Pupuk Terintegrasi Secara Serentak

    Gubernur Arinal Direncanakan Lakukan Penerapan Layanan Pupuk dan Distribusi Pupuk Terintegrasi Secara Serentak

    Bandar Lampung — Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kusnardi, memimpin Rapat Persiapan Pelaksanaan Implementasi Elektronik Kartu Petani Berjaya (e-KPB) tahun 2022, Rabu (11/05/2022).

    Dalam rapat diungkap mengenai rencana kunjungan kerja Gubernur Lampung Arinal Djunaidi di Kabupaten Pringsewu yang akan dilaksanakan pada Kamis, (12/05/2022) sekaligus melaksanakan penerapan layanan pupuk bersubsidi dan distribusi Pupuk Terintegrasi secara serentak sebagai salah satu fitur dari Program Kartu Petani Berjaya yang diinisiasi Gubernur Lampung.

    Kegiatan direncanakan akan dipusatkan di Kabupaten Pringsewu sebagai salah satu Kabupaten yang memiliki lahan pertanian yang luas dan penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani.

    “Agenda utamanya adalah melaksanakan pemesanan pupuk bersubsibdi melalui Kartu Petani Berjaya secara online serentak dengan target 100 pemesanan.” Ungkap Maryanto, Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu saat menyampaikan agenda kegiatan yang akan dilakukan pada esok hari.

    “100 pemesanan akan terdiri dari 20 pemesanan dilakukan online ditempat acara berlangsung dan sisa 80 melakukan pemesanan dengan jarak jauh. Di acara ini peserta akan difasilitasi Agen BNI46 untuk dibantu sampai dengan pembayaran. ” Lanjutnya.

    Pemesanan yang dilakukan di KPB (kartu petani berjaya) juga akan ditampilkan di Saung Tani dalam acara ini.

    Dalam Acara Pelaksanaan Implementasi Elektronik Kartu Petani Berjaya (e-KPB) di Kabupaten Pringsewu tahun 2022 juga akan dilakukan penyerahan bantuan simbolis dari sektor yang hadir.

    Hadir dalam rapat, Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu, Kadis Perindustrian dan Perdagangan, Kadis Koperasi dan UKM, Kadis Kelautan dan Perikanan, Kadis Peternakan dan Keswan, Kadis Kehutanan, Kadis Kesehatan, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan, Kadis Sosial, Karo Perekonomian, Karo Kesra, Karo Umum, Karo Adpim, Plt Kadis Perkebunan, dan Kabid pada Dinas KPTPH. (Rls)

  • Dugaan Korupsi BOS, Komisi IV DPRD Lamteng Akan Panggil Disdikbud dan Kepsek

    Dugaan Korupsi BOS, Komisi IV DPRD Lamteng Akan Panggil Disdikbud dan Kepsek

    Cakralampung.Com – Terkait masalah adanya dugaan korupsi dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) di SDN 05 Buminabung Ilir, Kecamatan Buminabung, Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng), membuat DPRD Lamteng bergerak.

    Karena itu, melalui Komisi IV DPRD Lamteng akan memanggil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) kabupaten setempat, serta Kepsek dari sekolah tersebut.

    “Tindakan ini sangat memalukan dan merusak dunia pendidikan. Karena itu kita akan mengecek kebenarannya. Kita akan panggil disdikbud dan kepseknya,” Kata Ikade Asian Nafiri, Anggota Komisi IV DPRD Lamteng saat dikonfirmasi Cakra Lampung, Rabu (11 Mei 2022).

    Menurutnya, Komisi IV yang membidangi masalah pendidikan ini sangat berterimakasih kepada media, yang telah ikut membantu mengawasi anggaran negara, khususnya di dunia pendidikan.

    Karena itu juga, dirinya menegaskan bahwa pihak Komisi IV juga akan turun ke sekolah ini, guna mengecek kasus dugaan korupsi dana BOS tersebut.

    “Iya dong, kita akan turun. Jangan sampai dana negara ini digunakan yang tidak tepat, ” Tegas anggota dewan dari Partai PDI Perjuangan ini.

    Diberitakan sebelumnya bahwa Kepala sekolah (Kepsek) SDN 05 Buminabung Ilir, Kecamatan Buminabung, Lampung Tengah (Lamteng), diduga melakukan mark-up (penggelembungan) dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada tahun anggaran 2021 tahap I.

    Berdasarkan hasil tim investigasi media Cakra Lampung, dugaan mark-up dana BOS ini terjadi pada pembangun sekolah. Dimana dana yang dikucurkan untuk pembangunan/perbaikan sekolah tersebut pada tahap 1 tahun 2021 ini mencapai Rpx4.xxx.500.

    Berdasarkan data yang berhasil dihimpun Cakra Lampung, dana tersebut dibelanjakan untuk keperluan berbagai bahan bangunan dan fasilitas gedung sekolah. Dan berdasarkan data, ada dua kwitansi yang digunakan. Dengan jumlah yang berbeda. Yakni kwitansi pertama nilai belanja Rpx.3xx.000,- dan kwitansi kedua berjumlah Rpx.x60.000,- Sehingga total dana adalah Rpx.3xx.000.

    Sementara yang diduga di-SIPLAH (sistem informasi belanja sekolah) oleh Kepsek ini diduga membengkak atau diduga di-mark-up menjadi Rp1x.2xx.500. Atau ada dugaan mark-up dana ini mencapai lebih dari Rpx0 juta rupiah.

    Toko tempat pembelian barang sendiri adalah Toko Yurikho yang berada di desa atau kecamatan lokasi sekolah ini berada.

    Namun anehnya, justru SIPLAH yang digunakan di luar dari kecamatan yang berada di sekolah tersebut yakni Kecamatan Rumbia, Toko Ladang. Padahal kecamatan dimana sekolah ini berada adalah Kecamatan Buminabung.

    Artinya, toko tempat pembelian barang ini berbeda dengan toko SIPLAH tersebut.

    Sedangkan untuk barang-barang bangunan itu sendiri diambil oleh Edi, salah seorang penjaga sekolah dari Toko Yurikho. Namun saat dikonfirmasi Edi membantahnya.

    “Tidak saya tidak pernah mengambil barang (barang bangunan dan fasilitas sekolah, red) di toko itu (Toko Yurikho, red),” bantah Edi kepada Cakra Lampung (23/04).

    Berbeda pengakuan dari pemilik Toko Yurikho Tri. Dimana dia mengakui dan membenarkan jika SDN 05 Buminabung Ilir, Kecamatan Buminabung ini membeli di toko.

    “iya mas, yang mengambil barangnya Pak Edi (penjaga sekolah yang dimaksud, red),” tegas Tri kepada Cakra Lampung (23/04).

    Terpisah, Darma, pengelola SIPLAH dari Toko Ladang membenarkan jika Kepsek Sumiati menggunakan SIPLAH tersebut.

    ya mas pake SIPLAH sini (Toko Ladang, red) sejak 2021. Dan hanya sekolah dia (SDN 05 Buminabung Ilir, Kecamatan Buminabung, red) saja. Ya cuma satu itu saja,” kata Darma kepada Cakra Lampung.

    Sementara itu, saat dikonfirmasi Kepsek SDN 05 Buminabung Ilir, Kecamatan Buminabung Sumiati, S.Pd., membenarkan jika dirinya men-SIPLAH-kan barang bangunan dan fasilitas sekolah itu di Toko Ladang, Kecamatan Rumbia.

    “Ya benar kalau saya (SDN 05 Buminabung Ilir, Kecamatan Buminabung, red) menyiplahkan di Toko Ladang (di Kecamatan Rumbia, red),” kata Sumiati, saat dikonfirmasi Cakra Lampung (23/04).

    Diketahui juga, berdasarkan data yang diperoleh Cakra Lampung, diduga Kepsek ini sudah meng-upload data penggunaan anggaran untuk Tahap I ini ke website bos.kemendikbud.go.id
    Diantaranya barang yang diduga di-upload tersebut adalah : untuk pegawai Rpx2.xx0.000,- Bangunan Rpx4.xx5.500,- ATK Rpx.6xx.000, Naskah soal Rpx.xx1.000,- Koran Rpx.6xx.000,- dan Leptop Rpx.3xx.xx0.

    Sehingga total anggaran Tahap I yang diduga digunakan menggunakan dana BOS mencapai Rpx7.xxx.xxx.

    Terkait adanya dugaan mark-up, Sumiati tidak bisa menerangkan secara detail karena datanya ada di SPJ.

    “kalau datanya yang lain itu ada di SPj,” pungkas Sumiati. (tim)

     

    Disdikbud Lamteng Buta dan Tuli

    DINAS Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Lampung Tengah (Lamteng), belum ada tindakan apapun terkait adanya dugaan korupsi Kepsek di SDN 05 Buminabung Ilir, Kecamatan Buminabung, Lamteng.

    “Sekolah mana dan nama kepala sekolahnya siapa. Saya baru dengar masalah ini, ” Kata Sekretaris Disdikbud Yos Devere saat dikonfirmasi Cakra Lampung, Rabu (11 Mei 2022).

    Disdikbud Lamteng ini seperti “buta tuli” karena belum melakukan apapun. Dengan alasan belum mengetahui masalah ini.

    Padahal masalah ini sudah menyebar sejak kasus ini mencuat sebelum hari Raya Idul Fitri. Terasa aneh jika disdikbud tidak tahu dari persoalan yang mencoreng dunia pendidikan di Kabupaten Lamteng.

    Saat didesak apa tindakan dari dinas yang menaungi dunia pendidikan di kabupaten yang ber-tagline Lamteng Berjaya ini, Sekretaris Disdikbud Lamteng ini hanya akan berkoordinasi dengan kabiddikdas.

    “Saya koordinasi dulu ya sama kabid saya, ” Katanya singkat.

    Terkait masalah ini juga membuat berang Komisi IV. “Dana di dunia pendidikan ini sangat besar. Jadi kalau peruntukannya disalahgunakan kita akan tindak sesuai ranah kita sebagai pengawas anggaran juga, ” Pungkas Anggota DPRD Lamteng Komisi IV Ikade Asian Nafiri. (din/asf)

  • HBH Diskominfotik Lamteng, Rosidi Minta ASN Tingkatkan Etos Kerja

    HBH Diskominfotik Lamteng, Rosidi Minta ASN Tingkatkan Etos Kerja

    Cakralampung.com – Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng) menggelar acara halal bi halal (HBH) hari raya Idul Fitri Rabu ( 11/5/2022 ).

    Acara HBH Idul Fitri 1443 H dilaksanakan di kediaman Kepala Diskominfo di Komplek Perumahan Rajabasa Permai, Bandar Lampung.

    Kepala Diskominfotik Lampung Tengah Rosidi, S.Sos., M.M, menekankan bahwa peran seluruh pegawai Kominfotik itu penting.

    Sebab, pelaksanaan rangkaian kegiatan memang berasas, dari kita, oleh kita, untuk kita. “Maka dengan terselenggaranya acara ini, harapan besar bagi para pegawai agar selalu meningkatkan etos kerjanya, ” Mintanya.

    Kepala Dinas juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota keluarga dan para pegawai yang telah hadir dalam HBH ini.

    Selain acara Halal bi Halal keluarga besar Diskominfotik Lamteng juga melaksanakan perpisahan Kepada ASN Diskominfotik Maskur, S.IP yang telah Purnabakti pada akhir bulan april tahun ini.

    Acara HBH ini bertemakan “Dengan Halal Bihalal, Kuatkan Tali Silaturrahim dan Tingkatkan Etos Kerja” menjadi wadah untuk saling berma’afan dan menguatkan tali silaturrahim antar pegawai dan keluarga besar Dinas Kominfotik Lampung Tengah. (asn/asf)