Blog

CakraLampung.com – Kabupaten Tulangbawang memiliki bibir pantai sepanjang 50 kilometer lebih, setiap harinya ratusan kapal nelayan hilir mudik mencari tangkapan hasil laut, mulai dari ikan, udang, rajungan dan lain sebagainya sesuai musim yang ada, namun kini para nelayan tersebut mengalami kesulitan mencari Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar untuk kebutuhan mesin kapal mereka guna pergi melaut, Rabu (13/04).

Hal ini sudah berlangsung sejak sebelum bulan suci ramadhan, tentunya ini berdampak buruk bagi perekonomian masyarakat nelayan, karena akibatnya jika tidak mendapatkan solar, maka para nelayan tidak bisa pergi mencari rezeki untuk keluarganya.

Demikian disampaikan Daeng Tapala, salah satu Pembina Nelayan di Kampung Pasiran Jaya Kuala Seputih, yang mengatakan bahwa sejak beberapa waktu belakangan ini para nelayan kesulitan mencari BBM jenis solar.

“Meskipun ada harganya, namun barangnya tidak ada atau tidak mencukupi bagi seluruh nelayan, sehingga bagaimana para nelayan ingin melaut jika tidak ada BBM solar, alhasil para nelayan mencari dan mendapatkan BBM solar dari daerah lain, namun dengan harga yang lebih mahal, itu pun tidak bisa mencukupi dan masih kurang,” keluhnya mewakili para nelayan.

Sementara itu, Sekretaris Kampung Sungai Burung, Mashuri membenarkan bahwa saat ini masyarakat di Kampung Sungai Burung juga mengalami kesulitan akan BBM jenis solar untuk masyarakat gunakan dalam beraktivitas mencari hasil tangkapan di laut.

“Masyarakat selama ini sebenarnya sudah sangat mengeluh akan sulitnya mendapatkan BBM jenis solar, namun tetapi masyarakat tidak berani menyampaikan hal tersebut meski hanya melalui Medsos, karena takut terjadi sesuatu kepada mereka, ya namanya juga terkadang mereka tidak mengerti, jadi lebih baik diam meratapi nasib,” ungkapnya.

“Selama ini juga para pembina nelayan takut kepada aparat dalam persolaan BBM solar, mereka kira itu salah, padahalkan tidak masalah, sebab dari mana lagi nelayan mendapatkan BBM jenis solar, jika bukan dari SPBU, masak nelayan mau pakai Dexlite, bisa-bisa malah merugi nelayan karena harganya yang mahal,” imbuhnya.

Sedangkan di Kampung Kuala Teladas, Bambang salah satu pembina nelayan mengatakan bahwa diwilayahnya juga mengalami kesulitan akan BBM jenis Solar, meskipun sama seperti beberapa Kampung nelayan lainnya di Kabupaten Tulangbawang yang memiliki surat rekomendasi dari Pemda setempat untuk pembelian BBM jenis solar ke SPBU-SPBU yang ada di Tulangbawang.

“Meski begitu pengiriman dari SPBU yang ada, masih jauh dari kata cukup, sangat kurang untuk masyarakat nelayan, alhasil jika ada pengiriman maka akan langsung dibagikan kepada masyarakat nelayan seperti pembagian sembako,” ujarnya.

Sama halnya seperti di Dusun Minak Jebi Kampung Dipasena Abadi, dikatakan Herman, Kepala Dusun setempat, yang menjelaskan bahwa diwilayahnya masyarakat nelayan juga turut mengalami kesulitan dalam mendapatkan BBM jenis solar.

“Masyarakat ditempat kami juga sulit mendapatkan BBM solar, nanti dulu bicara harganya, yang penting ada barangnya, padahal disini dari mana saja solarnya kami ambil, yang penting bisa dapat, tapi meski begitu masih saja kurang,” tuturnya.

“Untuk itu kami berharap kepada Pemerintah dan Pertamina agar bisa juga memperhatikan nasib para nelayan, serta kepada aparat agar dibantu dalam pengawasan pendistribusiannya supaya bisa sampai ketangan masyarakat nelayan,” tandasnya.

Adapun hasil tangkapan para nelayan Tulangbawang setiap harinya dikirim ke berbagai Daerah di Provinsi Lampung hingga ke Pulau Jawa dan bahkan diekspor ke Luar Negeri. (rds/asf)

Cakralampung.com – Gubernur Arinal Djunaidi bersama Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay dan Kapolda Lampung Irjen Pol. Hendro Sugiatno, menemui langsung massa demonstran yang tergabung dalam Aliansi Lampung Memanggil (ALM), di Gerbang Komplek Perkantoran Gubernur Lampung, Rabu (13/4).

Dalam aksi demonstrasi tersebut, Koordinator Gerakan Aliansi Lampung Memanggil Tommy Pasha menyampaikan beberapa poin yang menjadi tuntutan dalam aksi demonstrasi ini.

Diantaranya, menolak kenaikan harga bbm, menuntut perwujudan reforma agraria sejati, menjamin kestabilan harga kebutuhan pokok, mencabut UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Selanjutnya, menuntut kemudahan akses layanan kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia, mengecam keras tindakan represivitas aparat keamanan terhadap aliansi dan menuntut menghentikan kriminalisasi bagi aktivis Gerakan Rakyat Indonesia.

Sementara itu, setelah sebelumnya meminta barikade kawat berduri untuk dibuka, Gubernur Arinal mendengarkan aspirasi dan berdialog secara langsung dengan perwakilan ribuan massa demonstran yang terdiri dari berbagai mahasiswa dan elemen masyarakat.

Sekitar satu jam Gubernur Lampung berdialog mendengarkan aspirasi perwakilan massa. Gubernur menyampaikan beberapa poin yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung. Terkait kenaikan harga BBM, Gubernur menyebutkan bahwa kebijakan tersebut merupakan kebijakan Pemerintah Pusat.

Terkait kelangkaan dan naiknya harga minyak goreng, Gubernur menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan berbagai upaya diantaranya rutin menyelenggarakan operasi pasar murah di seluruh kabupaten dan turun langsung ke bawah melakukan sidak pasar.

“Saya telah melakukan operasi pasar murah seminggu dua kali di seluruh Kabupaten yang dilakukan di Dinas Perindag dalam posisi kemampuan masing-masing,” ujar Gubernur Arinal kepada massa demonstran.

Gubernur juga menjamin kestabilan harga bahan pokok karena Lampung merupakan penghasil terbaik produk-produk pertanian dan perkebunan.

Untuk tuntutan lainnya, Gubernur menjelaskan bahwa dalam tata kelola pemerintahan memiliki mekanismenya sendiri. Namun demikian, Gubernur mengatakan akan berupaya meneruskan dan menyuarakan berbagai tuntutan demonstran yang bukan kewenangan daerah kepada pemerintah pusat.

“Tata kelola pemerintahan itu ada administrasi, ada undang-undang, peraturan, dan lain sebagainya. Sebagai eksekutif, Saya harus mematuhi itu. Yang kewenangan pusat, saya akan berusaha maksimal,” jelas Gubernur.

Selanjutnya, Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay mengatakan bahwa Gubernur sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di daerah akan menyuarakan tuntutan massa demonstran.

“Saya yakin bahwa suara adik-adik adalah bagian yang tak terpisahkan dari suara masyarakat. Yakinlah bahwa suara adik-adik mahasiswa akan disampaikan. Gubernur akan bersurat ke pusat,” ujar Ketua DPRD Provinsi Lampung.

Sementara itu, Kapolda Lampung Irjen Pol. Hendro Sugiatno menyerukan kepada massa demonstran untuk tetap menjaga kondusivitas dan ketertiban aksi. Kapolda juga yakin, apa yang disuarakan oleh Aliansi Lampung Memanggil akan segera ditindaklanjuti oleh Gubernur Lampung.(rls/asf)

Cakra Lampung.com – Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad melaksanakan Pembayaran Zakat Mal Melalui Badan Amil Zakat Nasional ( Baznas ) Kabupaten Lampung Tengah bertempat di Room BJW pada hari Selasa 12 April 2022.

Dalam kesempatan tersebut turut hadir Ketua Baznas Lampung Tengah, Asisten , Staf Ahli dan Kepala Perangkat Daerah serta perwakilan Perbankan.

Dalam acara tersebut pula Bupati bersama tamu undangan melaksanakan Zoom Meting bersama Presiden Joko Widodo dalam rangka pelaksanaan Pembayaran Zakat di Baznas Masing – Masing Daerah. Joko Widodo menghimbau kepada Para Pejabat tak terkecuali petinggi para perusahaan Swasta untuk menunaikan kewajiban membayar zakat melalui Baznas.

Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad dalam kesempatan tersebut pula langsung membayarkan zakat kepada petugas Baznas Lampung Tengah yang langsung hadir dalam acara tersebut.

Musa Ahmad juga mengingatkan bahwasanya zakat merupakan kewajiban bagi umat islam untuk berbagi rezeki dan kebahagiaan antar sesama.

” dana tersebut diharapkan bisa berguna membantu masyarakat terutama masyarakat yang mengalami kesulitan akibat pandemi covid 19,” katanya. (rls/asf)