Blog

  • Akselerasi Pembiayaan Murah ke UMKM dan IKM, TPAKD Lampung Luncurkan Website Pasar Kredit Murah

    Akselerasi Pembiayaan Murah ke UMKM dan IKM, TPAKD Lampung Luncurkan Website Pasar Kredit Murah

    Bertempat di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur Provinsi Lampung, Sekda Provinsi Lampung, Ir Fahrizal Darminto melakukan soft launching secara resmi website Pasar Kredit Murah Lampung yang dapat diakses melalui www.pakemlampung.id. Pakemlampung.id adalah website yang dikembangkan oleh TPAKD Provinsi Lampung untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi dan sumber pembiayaan produktif yang murah, mudah dan cepat yang telah disediakan oleh berbagai lembaga jasa keuangan.

    “Dengan adanya website pakemlampung.id, masyarakat Lampung khususnya UMKM dapat mencari informasi berbagai skim pembiayaan dan pengajuan awal pinjaman/pembiayaan dengan lebih mudah, hanya dengan menggunakan HP dari mana saja, tanpa harus datang ke kantor bank terlebih dahulu. Pakemlampung.id ini menjadi salah satu inovasi business matching secara online antara pelaku UMKM dan IKM dengan Lembaga Jasa Keuangan”, kata Bambang Hermanto – Kepala OJK Provinsi Lampung sekaligus Wakil Koordinator TPAKD Provinsi Lampung.

    Lebih Lanjut Bambang mengatakan bahwa Pakemlampung.id menjadi website e-finance pertama di Indonesia yang lengkap, tidak hanya tersedia informasi mengenai program Kredit Usaha Rakyat (KUR), tetapi banyak program pembiayaan pemerintah seperti Kredit Ultra Mikro di Pegadaian dan Pembiayaan Khusus Ekspor UKM di Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor (LPEI). Informasi pembiayaan/kredit juga dilengkapi dengan berbagai pembiayaan/kredit dengan karakteristik murah, mudah dan cepat yang ditawarkan oleh berbagai industri jasa keuangan, diantaranya kredit melawan rentenir dari BPRS, kredit cepat dari fintech peer to peer lending dan kredit/pembiayaan berbasis kelompok dari PNM, Pegadaian dan Bank Wakaf Mikro serta linkage dengan informasi mengenai investasi illegal, program Kartu Petani Berjaya, Galery IKM Sikam (display produk dan database UMKM), dan sistem layanan informasi keuangan (SLIK) OJK”

    “Launching website ini sejalan dengan program tematik TPAKD tahun 2022, yaitu akselerasi pemanfaatan produk/layanan keuangan digital. Website ini diharapkan dapat mendorong percepatan akses keuangan di Provinsi Lampung dan kami berharap informasi mengenai website Pakem Lampung dapat meluas hingga ke masyarakat di desa sehingga kebermanfaatannya menjadi lebih terasa. Kedepannya, kami akan terus mengembangkan website ini sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat sehingga kami membutuhkan masukan dan informasi dari masyarakat sebagai pengguna website” ujar Fahrizal Darminto – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung

    Bersamaan dengan kegiatan soft launching Pakem Lampung, TPAKD Provinsi Lampung menggelar rapat koordinasi dengan TPAKD seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung dengan agenda pemaparan perkembangan dan kendala pelaksanaan program kerja di masing-masing kabupaten/kota selama triwulan I tahun 2022.“Rapat koordinasi ini merupakan kegiatan rutin TPAKD Provinsi Lampung sebagai salah satu bentuk sinergi dan keberlanjutan program antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan akses keuangan dan mewujudkan Lampung Berjaya”, tambah Fahrizal Darminto – Koordinator TPAKD Provinsi Lampung. (*).

     

  • Soal Dugaan Penyimpangan Penyaluran Dana PIP, Bupati Pesawaran Terjunkan Tim Investigasi

    Soal Dugaan Penyimpangan Penyaluran Dana PIP, Bupati Pesawaran Terjunkan Tim Investigasi

    Cakralampung.com – Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona menerjunkan tim investigasi guna menyikapi dugaan penyimpangan penyaluran dana PIP di SMP Negeri 19 Pesawaran.

    Hal itu dilakukan guna mengurai benang kusut penyaluran dana PIP, mulai dari alur keluar masuk uang hingga oknum yang terlibat.

    “Kami sudah menurunkan tim investigasi termasuk Inspektorat juga telah turun, kita akan menelusuri seperti apa alur keluar masuk uang, dan siapa saja oknum yang terlibat,” ujar Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona, Selasa (19/4).

    Lanjut Dendi, selain Kepsek Uniroh pihaknya juga akan memeriksa kepala sekolah sebelumnya, mengingat sudah beberapa kali adanya pergantian kepala sekolah di sekolah tersebut.

    “Termasuk kepala sekolah sebelumnya juga akan kami periksa, karena jika ada kasus dugaan penyimpangan dana PIP akan dilakukan investigasi lebih mendalam, bagaimana modusnya dan siapa saja yang terlibat,” ungkapnya.

    Dendi menegaskan, untuk jangan main-main dengan dana PIP, karena itu adalah hak dari siswa siswi yang telah diberikan oleh negara.

    “Tidak menutup kemungkinan persoalan ini juga terjadi di sekolah lainnya, mungkin saja wali murid tidak berani mengungkapkannya. Namun dengan adanya informasi ini kami akan menelusuri ke sekolah lainnya,” tandasnya. (egy/asf)

  • Soal Dugaan Penyimpangan Dana PIP, DPRD Sidak Ke SMP N 19 Pesawaran

    Soal Dugaan Penyimpangan Dana PIP, DPRD Sidak Ke SMP N 19 Pesawaran

    Cakralampung.com – Komisi IV DPRD Pesawaran sidak ke SMPN 19 Pesawaran. Langkah ini menindaklanjuti dugaan ketidaksesuaian penyaluran dana Program Indonesia Pintar (PIP) di sekolah tersebut.

    “Kami sudah melakukan sidak ke SMPN 19 Pesawaran. Fungsi kita selaku pengawasan dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPRD Pesawaran Roliansyah, Senin (18/4).

    Komisi IV DPRD Pesawaran Saat Melakukan Sidak Ke SMP Negeri 19 Pesawaran Guna Menindaklanjuti Dugaan Penyimpangan Dana PIP Di Sekolah Tersebut.

    Roliansyah menuturkan, setelah mengumpulkan keterangan dan informasi di lapangan, pihaknya segera mengagendakan rapat dengar pendapat dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, pihak sekolah, serta wali murid.

    “Kita lagi menentukan jadwal hearing. Karena dalam waktu dekat kami (DPRD) akan kunker ke luar daerah. Segera kita agendakan rapat dengar pendapat dengan tiga unsur tersebut,” ucapnya.

    Kemudian, dikatakannya, jika diperlukan pihak bank juga akan dimintai informasi terkait mekanisme penyaluran dana PIP tersebut.

    “Kita tidak ingin dunia pendidikan di Pesawaran ini salah dalam mengurusnya. Wali murid tidak perlu takut memberikan informasi. Kami akan bertanggung jawab,” tegasnya.

    Lebih lanjut Roliansyah mengatakan, pihaknya berharap Irjen turun melakukan pemeriksaan.

    ”Kami tidak ingin persoalan ini membias ke sekolah lainnya,” tegasnya. (egy/asf)

  • Pusaran Kasus PIP “Goyang” Pemda

    cakralampung.com – Pusaran dugaan penyimpangan dana Program Indonesia Pintar (PIP) “goyang” pemerintah daerah (Pemda), agar tidak berdiam diri.

    Karena itu, pemerintah kabupaten dan DPRD Kabupaten Pesawaran akhirnya bergerak. Yakni, Bupati Pesawaran menerjunkan tim investigasi dan DPRD melalui Komisi IV inspeksi mendadak (Sidak).

    “semuanya harus ikut menuntaskan persoalan ini. Dinas, inspektorat dan dewan juga harus turun tangan,” terang pengamat hukum Dr. Yusdianto kepada Cakra Lampung.

    Karena dana ini diperuntukkan untuk siswa yang ingin sekolah, dengan kondisi ekonomi yang tidak atau kurang mampu.

    “PIP ini program pusat agar siswa tidak putus sekolah. Jadi harus diusut kenapa dana ini bisa hilang. Dan kemana dana itu,” ujar dia.

    Seperti diketahui bahwa PIP melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah usia 6 – 21 tahun yang berasal dari keluarga miskin, rentan miskin.

    Termasuk pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), peserta Program Keluarga Harapan (PKH), yatim piatu, penyandang disabilitas, korban bencana alam/musibah.

    Dikutip dari indonesiapintar.kemdikbud.go.id, PIP merupakan bagian dari penyempurnaan program Bantuan Siswa Miskin (BSM).

    Selain itu, tujuan dan PIP ini adalah mencegah anak putus sekolah. (red)

     

    Terjunkan Tim Investigasi

    BUPATI Pesawaran Dendi Ramadhona menegaskan, menerjunkan tim investigasi guna menyikapi adanya kasus dugaan korupsi dana Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP Negeri 19 Gedongtataan, kabupaten setempat.

    “kami sudah menurunkan tim investigasi, termasuk Inspektorat juga telah turun untuk menyelesaikan kasus ini (PIP, red),” katanya saat dikonfirmasi Cakra Lampung kemarin.

    Tim tersebut, kata Dendi, untuk mengurai benang kusut penyaluran dana PIP, mulai dari alur keluar masuk uang, hingga oknum yang terlibat.

    “kita akan menelusuri seperti apa alur keluar masuk uang, dan siapa saja oknum yang terlibat,” ujar Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona, Selasa (19/4/2022).

    Menurutnya, selain Kepsek Uniroh pihaknya juga akan memeriksa kepala sekolah sebelumnya juga, mengingat sudah berapa kali adanya pergantian.

    “dugaan penyimpangan dana PIP akan dilakukan investigasi lebih mendalam, bagaimana modusnya dan siapa saja yang terlibat,” jelas dia.

    Dendi menegaskan, untuk jangan main-main dengan dana PIP, karena itu adalah hak dari siswa siswi yang telah diberikan oleh negara.

    Dendi juga mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan persoalan ini juga terjadi di sekolah lainnya.

    ” mungkin saja wali murid tidak berani mengungkapkan. Namun dengan adanya informasi ini kami akan menelusuri ke Sekolah lainnya juga,” tutup dia. (egy/asf)

     

    Komisi IV Minta Irjen Kemendikbud Turun

    KOMISI IV DPRD Pesawaran meminta agar Irjen Kemendikbud turun tangan ikut mengecek dugaan penyimpangan dana PIP ini.

    “kita inginkan mereka juga turun (Irjen Kemendikbud, red) karena ini persoalan keberlangsungan siswa dalam menuntut ilmu,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPRD Pesawaran, Roliansyah kepada Cakra Lampung.

    Diakui Roliansyah bahwa Komisi IV sudah melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke SMP Negeri 19 tersebut.

    Hal ini guna menindaklanjuti dugaan ketidaksesuaian penyaluran dana PIP tersebut.

    “Fungsi kita selaku pengawasan, dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah,” tambah dia.

    Dikatakan setelah mengumpulkan keterangan dan informasi di lapangan, pihaknya segera mengagendakan rapat dengar pendapat dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, pihak sekolah, serta wali murid.

    “kita akan hearingkan mereka (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, pihak sekolah dan wakil murid, red) bila perlu Bank-nya juga,” tegas dia. (red)

    GRAFIS

    TINDAKAN PEMERINTAH :

    1. DPRD
    – Komisi IV Sidak
    – Komisi IV akan hearing
    – Komisi IV minta Irjen Kemendikbu turun cek PIP

    2. Pemkab
    – Bupati terjunkan tim investigasi
    – Dinas Pendidikan panggil kepala sekolah

    MASALAH PIP

    1. Dana hilang dari rekening siswa
    2. Dugaan korupsi dana PIP
    3. Dugaan penyaluran PIP tak tepat sasaran.

  • Tingkatkan Kinerja Guru di Buminabung

    Tingkatkan Kinerja Guru di Buminabung

    CakraLampung.com – Satuan Pendidikan Se-Kecamatan Buminabung, Lampung Tengah (Lamteng) gelar rapat koordinasi (Rakor).

    Tujuannya untuk persiapan ujian sekolah serta upaya peningkatan para pendidik, khususnya di kecamatan tersebut.

    “mutu dan kwalitas pendidik harus lebih ditingkatkan, agar kelak anak anak bisa dengan mudah menerima materi materi yang akan diberikan,” kata pengawas Buseri, S.Pd., kepada Cakra Lampung.

    Dia mengatakan bahwa rakor ini juga untuk mempersiapkan keperluan bagi anak didik secara keseluruhan, agar bisa di tata dan disiapkan sebelum ujian di mulai.

    Sementara itu, K3S Puryanto, S.Pd., mengingatkan kepada kepala sekolah agar pelaporan ke dinas ataupun ke K3S harus dijalankan dan tidak bisa ada keterlambatan.

    “semua satuan pendidikan lebih sigap dan tertib, terkait dengan pemberkasan baik secara online atau manual,” ujar K3S Puryanto, S.Pd.

    Laporan Haidar Jiwantara/Cakra Lampung

  • Pemkot Metro Akan Upayakan THR Bagi Honorer dan THL

    Pemkot Metro Akan Upayakan THR Bagi Honorer dan THL

    METRO — Pemerintah Kota (Pemkot) Metro akan upayakan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Honorer dan Tenaga Harian Lepas (THL).

    Walikota Metro, Wahdi Siradjuddin mengaku tengah mengupayakan hal tersebut. Namun, kini pihaknya masih menunggu keputusan.

    “Kami masih mengupayakan, semoga mendapatkan keputusan yang terbaik,” ujar katanya di Pojok Baca Digital (Pocadi) Metro, Selasa (19/04/2022).

    Terpisah, Sekretaris Daerah, Bangkit Haryo Utomo mengatakan, THR honorer sedang dikaji bersama. Dirinya berharap kajian tersebut akan mendapat hasil dalam waktu dekat.

    “Kita berdoa agar diberikan untuk THR pada THL. Karena kemarin BPKAD sudah menghitung dan dilaporkan kepada Walikota,” ungkap Bangkit.

    “Yaa, seyogyanya akan didapatkan. Tetapi itukan kita masih menunggu aturan dari pusat. Kalau tidak menyalahi aturan, kenapa tidak kita bantu,” sambungnya.

    Dirinya mengaku belum mendengar informasi terkait honorer dan THL yang diperbolehkan untuk mendapatkan THR.

    “Nanti kita kumpulkan kembali informasi tersebut. Dikaji oleh BPKAD tetapi tetap kita berupaya memberikannya,” ungkapnya.

    Jika ada, lanjutnya, untuk total anggaran yang akan disiapkan masih dalam proses perhitungan BPKAD.

    “Kita tetap akan upayakan untuk bisa tepat waktu penyaluran THR tersebut. Nanti secara resmi akan diumumkan oleh BPKAD,” pungkasnya.

    Diketahui, aturan THR tahun 2022 tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tanggal 6 April 2022 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2022 bagi pekerja/buruh di perusahaan.

    Menaker menegaskan bahwa THR bukan hanya hak para pekerja yang berstatus tetap. “Pekerja kontrak, outsourcing, tenaga honorer, buruh harian lepas di kebun-kebun, supir bahkan Pekerja Rumah Tangga alias PRT berhak atas THR. Jadi jangan disempitkan cakupan penerimanya,” katanya seperti dilansir dari Menaker.go.id pada Sabtu, 9 April 2022.

  • DPD LPM Lamteng Gelar Acara Berbagi

    DPD LPM Lamteng Gelar Acara Berbagi

    Cakralampung.com – DPD Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Lampung Tengah (Lamteng), mengusung program “Berbagi” pada bulan suci Ramadhan.

    “di Bulan Suci Ramadhan ini kita menggelar acara (program, red) berbagi,” kata Ketua DPD LPM Lamteng Andi Satria.

    Acara berbagi ini, kata Andi -sapaan Andi Satria, diperuntukan bagi mereka yang membutuhkan. Diantaranya, tukang becak, kaum dhuafa, yatim, piatu dan yatim piatu.

    “ya sekitar 200 paket. berupa nasi bungkus,” sambung Andi.

    Program peduli ini sendiri dilaksanakan di Masjid Istilqal, pasar Bandar Jaya, dan di sepanjang jalan Bandar Jaya.

    Tujuannya, sambung Ketua DPD LPM Lamteng ini adalah sebagai bentuk kepedulian lembaga ini kepada mereka yang membutuhkan.

    “ini adalah perhatian kita kepada saudara kita yang membutuhkan. Semoga bantuan ini bermanfaat. Dan juga sebagai ladang amal kita, apalagi di bulan yang penuh rahmad ini,” tegasnya. (asf)

  • Sudah Periksa 25 Saksi, Kejari Metro Belum Tetapkan Tersangka Tipikor DLH 2020

    Sudah Periksa 25 Saksi, Kejari Metro Belum Tetapkan Tersangka Tipikor DLH 2020

    METRO — Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Metro masih menunggu hasil audit badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) Lampung untuk menetapkan tersangka kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) pada tahun anggaran 2020.

    Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Metro, Virginia Hariztavianne melalui Kasi Intel Kejari, Debi Resta Yudha mengatakan, saat ini pihaknya tengah berkoordinasi untuk melengkapi data-data yang diminta oleh BPKP Lampung.

    “Untuk kasus ini tidak kita diamkan. Tetap kita tindak lanjut dan proses juga tetap berjalan,” kata dia, Senin (18/4/2022).

    Dia menambahkan, untuk estimasi kerugian negara yang diakibatkan kasus Tipikor DLH belum selesai dan akan diselesaikan secepatnya.

    “Sampai saat ini estimasi kerugian negara belum bisa diketahui karena memang penghitungan belum selesai. BPKP masih minta data-data untuk melengkapi berkas tersebut,” tambahnya.

    Dia menjelaskan, pada tahap ini juga pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap 25 saksi dari OPD lain yang ada kaitannya pada kasus Tipikor DLH Metro.

    “Awalnya itu 20, sekarang ini menjadi 25 saksi. Itu dari pihak ketiga, ASN di DLH dan dinas lain yang ada keterkaitannya. Ada OPD lain yang berkaitan dengan itu,” ujarnya.

    Pihaknya juga belum bisa menargetkan akan merampungkan kasus ini. Karena memang masih menunggu dari BPKP.

    “Ini masih proses dan menunggu BPKP, kalau kerugian negara sudah muncul nanti kita akan sampaikan kembali. Lebih intinya masih menunggu penghitungan BPKP,” ungkapnya. (Rendi)

  • PMII Cabang Tanggamus Bukber dan Santuni Anak Yatim

    PMII Cabang Tanggamus Bukber dan Santuni Anak Yatim

    Cakralampung.com -Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Tanggamus, menggelar buka bersama (bukber) dan santunan anak yatim di kampus STIT Tangamus.

    Kegiatan itu dilaksanakan dalam rangka peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-62 PMII di Kabupaten Tanggamus, minggu (17/4/22)

    Kegiatan yang dilaksanakan di kampus STIT Tanggamus di hadiri IKA PMII Tanggamus, Pengurus Cabang PMII Tanggamus, Pengurus Komisariat Se-Tanggamus, BEM STIT Tanggamus dan anak yatim penerima santunan.

    Ketua umum Cabang PMII Tanggamus, Dauri Ruansyah mengatakan kegiatan yang dilaksanakan merupakan dalam rangka HARLAH PMII le 62 tahun.

    “Kegiatan ini merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan harlah PMII yang ke-62. Kebetulan Harlah kali ini bertepatan dengan bulan suci Ramadhan. Kita melaksanakan buka bersama dengan IKA PMII Tanggamus dan anak yatim, kita juga malaksanakan bakti sosial memberikan santunan anak,” ujar Day sapaan akrabnya.

    Lanjut Dau sapaan akrabnya, pembagian santunan anak yatim itu merupakan salah satu bentuk kepedulian dan sumbangsih PC PMII Kabupaten Tanggamus terhadap masyarakat umum di bulan Ramadhan 1443 H.

    “Peringatan Harlah yang mengangkat tema Transformasi Gerakan, Merawat Peradaban, PC PMII Tanggamus Tentunya dalam momentum Harlah ini kita jadikan momen untuk saling berbagi kebahagiaan bersama masyarakat,” tandasnya.

    lebih lanjut pihaknya berharap, bahwa kedepan dengan semangat Harlah itu, PMII melalui SDM kader-kadernya dapat berkontribusi dalam pembangunan masyarakat ke arah yang lebih baik,” pungkasnya. (Tyo)

  • Gubernur Arinal Buka Musrenbang RKPD Kabupaten Tanggamus

    Gubernur Arinal Buka Musrenbang RKPD Kabupaten Tanggamus

    CakraLampung.com – Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Tanggamus resmi digelar, pelaksanaan kegiatan Musrenbang bertempat di GOR RATU Tanggamus, dan dibuka secara langsung oleh Gubernur Provinsi Lampung Ir. H Arinal Djunaidi, ditandai dengan melakukan pemukulan gong sebagai tanda dibukanya Musrenbang tahun 2023 secara resmi, Rabu, (16/3/22)..

    Dengan tema, peningkatan produktivitas untuk penguatan ekonomi dan daya saing daerah, dengan visi-misi Tanggamus yang Tangguh, Agamis, Mandiri, Unggul dan Sejahtera.

    Dalam kesempatan ini turut hadir mendampingi Gubernur Provinsi Lampung, Kadis Kesehatan Lampung Dr. dr Reihana, M.Kes, Kepala Bappeda Lampung serta jajaran OPD Pemprov Lampung lainnya.

    Kehadiran mereka di sambut secara langsung oleh Bupati Tanggamus Hj.Dewi Handajani, SE.MM, Wabup H. AM. Syafi’i, S,Ag, Sekretaris Daerah Drs. Hamid Heriansyah Lubis, Kepala Bappelitbang Hendra Wijaya Mega, S.T, M.T, M.M, Wakil Ketua III DPRD Tanggamus Kurnain, Stap Ahli, Asisten I, II, dan III, Dandim 0424 Tanggamus 0424 Tanggamus, Letkol ARH Micha Arruan, S.E., M.M., Perwakilan Polres Tanggamus, Kepala Badan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemkab setempat, kemudian Camat se-kabupaten Tanggamus, serta perwakilan dari berbagai perusahaan yang ada di Kabupaten Tanggamus.

    Dalam sambutannya Bupati Tanggamus Dewi Handajani mengatakan, bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan dasar masyarakat, program kegiatan pembangunan daerah yang dirumuskan dalam rancangan RKPD Tahun 2023, harus disesuaikan dengan kewenangan pemerintah daerah, dalam upaya tercapainya standar pelayanan minimal.

    Sebab hanya dengan cara ini secara komprehensif, dapat memecahkan permasalahan pembangunan daerah, melalui penyediaan infrastruktur dan pelayanan dasar masyarakat, serta pengurangan kesenjangan pembangunan antar daerah yang masih dipengaruhi pandemi Covid-19, sehingga dari itu tema pembangunan tahun 2023 yang diangkat yaitu, “Peningkatan Produktivitas untuk Penguatan Ekonomi dan Daya Saing Daerah,”ujarnya.

    ” Dalam rangka pembangunan tahun 2023 yang akan datang, Kabupaten Tanggamus telah mengidentifikasi isu strategis yang perlu segera dibenahi, salah satunya adalah terkait penguatan ekonomi akibat dampak Covid-19. Awal tahun 2020 ditandai dengan merebaknya pandemi Covid-19, yang mengakibatkan perekonomian dunia terkontraksi termasuk Kabupaten Tanggamus minus 1,77%, akan tetapi pada tahun 2021 mengalami perbaikan dengan berhasil tumbuh positif 2,3%, meskipun masih dibawah Provinsi Lampung yang tumbuh 2,79% dan Nasional 3,69%, oleh karena itu penguatan ekonomi terutama sektor UMKM dan sektor informal lainnya akan menjadi perhatian khusus, guna mendorong daya beli masyarakat, termasuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok, sehingga target pertumbuhan ekonomi sebesar 4% dapat dicapai pada tahun 2023,”Ucap Bupati.

    Bupati Tanggamus juga turut mengajak kepada segenap komponen untuk menatap kedepan, dengan bersama-sama membangun untuk hari esok yang lebih baik, di sertai kekompakan, dengan suasana damai dan kondusif, mudah-mudahan segala usaha tersebut akan bisa dapat berhasil.

    “Di depan kita, tersedia banyak kesempatan dan peluang, yang harus kita jemput dan dapatkan, pekerjaan yang baik tanpa perencanaan hanya akan menjadi sulit, dan perencanaan yang baik tanpa pelaksanaan hanya akan menjadi arsip belaka. Untuk itu marilah kita sekiranya dapat mencurahkan isi pikiran, waktu dan tenaga kita guna meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan bagi seluruh masyarakat di Provinsi Lampung, khususnya di Kabupaten Tanggamus,”Tandasnya.

    Sementara itu Gubernur Lampung Arinal Djunaidi ketika menyampaikan arahannya sekaligus membuka kegiatan Musrenbang RKPD Tahun 2023, memberikan apresiasi dan ucapan selamat untuk Kabupaten Tanggamus, sebab telah terpilih dan lolos penilaian tahap satu serta mewakili Provinsi Lampung, dalam pembangunan daerah tingkat nasional, semua itu bisa tercapai, karena berkat adanya kerja keras dari semua institusi dan perangkat daerah di dalamnya, serta di harapkan bisa menjadi contoh yang lebih baik dari Kabupaten lainnya di Provinsi Lampung.

    Kegiatan pelaksanaan Musrenbang ini diharapkan tetap membuktikan komitmen jajaran Pemerintah Kabupaten Tanggamus, untuk dapat terus melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan secara terbuka, agar rencana pembangunan untuk lebih memperhatikan aspirasi, keinginan dan harapan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Saat ini kondisi situasional terkait Covid-19, semua daerah tengah dalam masa peralihan dari masa pandemi menuju endemi, sehingga dibutuhkan perencanaan untuk penguatan ekonomi dan berdaya saing.

    “Tanggamus memiliki potensi sumber daya alam yang sangat memungkinkan, Kita ketahui bersama bahwa disini memiliki hasil perkebunan salah satunya kopi, saya minta Pemerintah Daerah harus ada keberanian untuk melakukan perubahan, akan tetapi masih merujuk dalam koridor pembangunan daerah, buat keseimbangan dan program dari anggaran APBD, saya menginisiasi kepada para petani bahwa setiap orang bisa mendapat kredit usaha rakyat, untuk membantu mereka dalam mengembangkan usahanya,”Ungkap Arinal.

    Masih kata mantan Sekdaprov Lampung ini, ia menilai ada Kelemahan Pemprov maupun Pemkab, ialah berpikir bahwa cukup dengan membangun infrastruktur saja, padahal sesungguhnya yang terpenting adalah tumbuh perekonomian, mendukung masyarakat membangun ekonomi kerakyatan. Sebagai contoh seperti peternakan Kambing Etawa, dalam waktu dekat akan bekerjasama dengan Baznas dalam bidang peternakan, dan di Kabupaten Tanggamus Pemprov Lampung bakal menjadikan pusat penangkaran dan pembibitannya.

    “Rencananya kedepan di Tanggamus akan ada pembuatan pelabuhan penyebrangan, untuk membantu pelabuhan panjang yang kian padat, juga nantinya agar bisa melakukan pengiriman hasil bumi dan akses transportasi masyarakat, selain itu juga akan didirikan Industri maritim yang siap dibangun oleh PT. Pelindo.

    Masih Kata Arinal, Kemudian akan ada pelaksanaan pembangunan infrastuktur jalan mulai dari Talang Padang-Ulu Belu tembus ke Lampung Barat, untuk itu saya minta segera di selesaikan permasalahan pembebasan lahan dengan cara tetap menguntungkan semua pihak. Saya turut pula berpesan supaya kita selalu menjaga Taman Nasional dan ikut mengendalikan kawasan hutan, guna kelangsungan hidup serta mendukung perekonomian di Provinsi Lampung. Harapan saya Kabupaten Tanggamus ini, mampu melakukan kegiatan pembangunan daerah dari segi apapun, akan tetapi apabila tidak mampu nantinya akan diambil alih oleh Bappeda Provinsi atau langsung kita serahkan ke Pemerintah Pusat,”Pungkas Gubernur Lampung.

    Sebelumnya, dalam laporannya panitia Pelaksana Musrenbang yang di sampaikan oleh Kepala Bappelitbang Tanggamus Hendra Wijaya Mega, dasar pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kabupaten Tanggamus ini berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
    Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

    “Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021.

    Masih kata Hendra, tujuan Musyawarah Perencanaan Pembangunan ini adalah untuk, Mensinkronkan prioritas kegiatan pembangunan yang berasal dari hasil Musrenbang Pekon/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Konsultasi Publik dan Forum Gabungan Perangkat Daerah dengan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2023. Merumuskan dan memformulasikan isu-isu dan permasalahan pokok pembangunan yang berkembang dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. Merumuskan dan menetapkan Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Tanggamus Tahun 2023 yang bersinergi dengan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung dan Nasional.

    “Kegunaan Musrenbang Kabupaten Tanggamus Tahun 2022 ini, adalah sebagai acuan dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Tanggamus Tahun 2023. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Tanggamus Tahun 2022 ini, yaitu tercapainya perencanaan pembangunan yang optimal, dengan memadukan berbagai aspirasi
    masyarakat, setelah dilaksanakan pembukaan pada hari ini, maka akan dilaksanakan desk verifikasi usulan masyarakat melalui Musrenbang dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD melalui aplikasi SIPD Kemendagri,”Tutup Hendra Wijaya Mega. (Adv)