Blog

 

 

Lampung Utara – Selama masa kampanye, hingga hari ini, Selasa (6/2), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lampung Utara menangani dua kasus pelanggaran kampanye.

 

Kedua kasus tersebut merupakan dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh oknum caleg Kabupaten Lampung Utara.

 

“Sejauh ini, kita (Bawaslu Lampura) menangani dua kasus dugaan pelanggaran,” ujar Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Utara, Divisi Penanganan Pelanggaran, Dedi Suardi, Selasa (6/2/2024).

 

Ia memaparkan, dua kasus dugaan pelanggaran kampanye tersebut.

 

“Sejauh ini, kita menangani satu laporan dugaan pelanggaran atas nama JB dari partai Demokrat,” jelasnya.

 

“Kemudian satu lagi kasus, temuan atas nama RA, yang merupakan oknum Caleg dari partai Buruh,” sambungnya.

 

Ia menjelaskan, untuk kasus oknum Caleg RA, saat ini sudah berada di Polres Lampung Utara.

 

“Untuk kasus oknum RA, sekarang masih dalam tahapan penyelidikan di kepolisian,” katanya.

 

Sementara, satu kasus lainnya, sedang dalam penyelidikan di Gakumdu Lampung Utara.

 

“Sedangkan untuk oknum Caleg JB, hari ni sudah mulai masuk kepenyelidikan kita juga,” imbuhnya.

 

Kemudian, saat ditanyai terkait upaya yang dilakukan oleh Bawaslu menjelang masa tenang kampanye, pihaknya juga melakukan pencegahan terhadap para peserta pemilu.

 

“Upaya kita, masih melakukan pencegahan-pencegahan terhadap parpol dan caleg, dan meningkatkan patroli lapangan dan juga patroli media masa,” jelasnya.

 

“Selain itu juga, kita mengawasi jangan sampai parpol dan calek melakukan kampaye dimasa tenang,” tambahnya.

 

Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan instansi terkait, untuk dilakukan pembersihan Alat Peraga Kampanye (APK) di masa tenang kampanye nanti.

 

“Dan kita sedang berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, untuk pembersihan alat praga kampaye (APK),” pungkasnya.

 

Diketahui sebelumnya, Bawaslu Kabupaten Lampung Utara (Lampura), menemukan dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh salah satu caleg Kabupaten di Lampung Utara inisial RA yang merupakan salah satu Oknum Caleg Kabupaten Lampung Utara, yang diduga menggunakan fasilitas ibadah, sebagai tempat menggelar kampanye.

 

Kemudian, ada juga salah satu oknum Caleg di Kabupaten Lampung Utara, diduga melakukan aksi bagi-bagi uang kepada masyarakat, yang dilakukan oleh oknum caleg JB (Joni Bedial), yang merupakan caleg Kabupaten Lampung Utara, dapil 5.

 

Diketahui, JB juga merupakan petahana, sebagai ketua komisi III DPRD Kabupaten Lampung Utara dari Partai Demokrat.(Hasan)

 

 

Cakra Lampung , Lampung Utara – Lantaran ketersediaan pupuk subsidi di Kabupaten Lampung Utara (Lampura) dirasa kurang dari kebutuhan, pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampura meminta petani untuk menggunakan pupuk organik.

 

Hal ini diungkapkan oleh Kabid Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Utara, Muntofik, saat diwawancarai di ruangannya, Selasa (6/2/2024).

 

“Kalau untuk kebutuhan pupuk kita, kalau secara keseluruhan tentu kurang,” ujarnya.

 

Saat ditanyai terkait adanya kelangkaan pupuk, Muntofik menyangkal hal tersebut.

 

“Tapi ini bukan karena tidak ada atau langka, tapi hanya kurang dari yang dibutuhkan,” katanya.

 

Ia menjelaskan, jika jumlah pupuk organik untuk Urea hanya terserap sebesar 52 persen.

 

“Pupuk subsidi itu bukan langka, tapi kurang. Untuk pupuk Urea hanya terserap sebesar 52 persen, atau 15.583 ton, untuk Kabupaten Lampung Utara dan tersebar di seluruh kecamatan,” paparnya.

 

Sementara, lanjutnya, untuk pupuk NPK hanya terserap sebesar 29 persen.

 

“Kalau untuk NPK sendiri, itu ada 15.777 ton, atau hanya terserap 29 persen,” tuturnya.

 

Pihaknya juga menyebutkan, pupuk subsidi hanya diberikan untuk sembilan komoditi, dan tidak termasuk singkong.

 

“Kalau pupuk subsidi itu, untuk komoditas padi, jagung, kedelai, dan untuk tanaman pangan. Kemudian cabai, bawang merah bawang putih dan untuk perkebunan sendiri, itu kopi, kakao dan tebu,” jelasnya.

 

“Jadi pupuk subsidi ini untuk sembilan komoditi. Kalau singkong itu tidak masuk pupuk subsidi,” sambungnya.

 

Ia meminta, agar petani dapat beralih menggunakan pupuk organik.

 

“Kalau untuk imbauan kami, agar para petani Lampung Utara harus bergeser sedikit dari pemakaian pupuk kimia ke pupuk organik,” ucapnya.

 

“Karena pupuk organik yang dibuat secara tradisional kan sudah ada, ada pupuk cair biosaka, dan alat serta bahannya lebih mudah didapat,” lanjutnya.

 

Selain itu, pihaknya juga akan berupaya untuk menambah kebutuhan pupuk subsidi yang ada di Kabupaten Lampung Utara.

 

“Tentu kami berupaya untuk menambah kebutuhan pupuk yang ada di Kabupaten Lampung Utara ini, apalagi sudah ada penyampaian dari presiden, ada tambahan Rp 14 triliun untuk kebutuhan pupuk atau 2,5 juta ton untuk seluruh Indonesia,” kata Muntofik.

 

Pihaknya juga masih menunggu hasil dari kementerian terkait adanya penambahan pupuk tersebut.

 

“Dan juga itu belum tau, apakah untuk Lampung Utara mendapat tambahan pupuk atau tidak, kita menunggu dari kementrian,” pungkasnya.(Hasan)

Cakra Lampung, Lampung Utara — Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Utara (Lampura) berhasil meraih penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia.

Pemberian Perhargaan tersebut melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Lampung Utara. Penghargaan itu diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dalam pembayaran pajak pusat atas belanja daerah.

Penghargaan itu diserahkan langsung Melalui Muhammad Syaifuddin Luthfi, Selaku Kepala KPPN Lampung Utara. Kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mikael Saragih, Rabu, 31 Januari 2024.

Muhammad Syaifuddin Luthfi mengucapkan selamat kepada Mikael Saragih dalam hal ini mewakili pemerintah Lampung Utara. yang telah menunjukkan kedisiplinan dan kepatuhan dalam membayar pajak pusat.

“Selamat kepala BPKAD Mikael Saragih. Yang telah menunjukkan kedisiplinan dan kepatuhan dalam membayar pajak. Semoga pemberian penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi Pemkab Lampung Utara untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat,” ucap Muhammad Syaifuddin Luthfi

Saat dikonfirmasi atas diraihnya perhargaan tersebut, Mikael Saragih mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Keuangan dan KPPN Lampung Utara yang telah memberikan penghargaan ini.

“Pemberian penghargaan ini bukan semata-mata atas kerja BPKAD saja. Pemberian pada tanggal 31 Januari itu merupakan hasil kerjasama dan koordinasi yang baik antara Pemkab Lampung Utara dengan instansi terkait. Semoga dengan pemberian penghargaan ini akan lebih baik lagi sehingga dapat memperbaiki kualitas pembayaran pajak pusat atas belanja daerah,” ucapnya, Jum’at (2/2/2024).

Kata dia, pembayaran pajak pusat atas belanja daerah merupakan salah satu indikator kinerja keuangan daerah yang diukur oleh Kementerian Keuangan.

“Sehingga dapat menggambarkan seberapa besar kontribusi daerah dalam mendukung pembangunan daerah. Dengan meraih perhargaan ini pemerintah kabupaten Lampung Utara telah menunjukkan tanggung jawab dan partisipasi dalam pembangunan serta perekonomian nasional,” pungkasnya.(Hasan)