Blog

  • Mengenal Lebih Dekat Sosok Politisi Muda Perindo Lampung Taufik Hidayatullah

    Mengenal Lebih Dekat Sosok Politisi Muda Perindo Lampung Taufik Hidayatullah

    Bandar Lampung – Politisi muda partai Perindo Lampung, yang merupakan Wakil Ketua 1 DPW Perindo Lampung, Taufik Hidayatullah membulatkan tekad maju sebagai Caleg DPRD Provinsi Lampung Dapil 1 Bandar Lampung.

     

    Bang Taufik biasa ia disapa menyampaikan, niat dia maju sebagai legislastif adalah lahir dari keprihatinannya pada dunia pendidikan, kesehatan dan pedagang kecil.

     

    Menurutnya, dunia pendidikan di Lampung saat ini harus benar-benar dibenahi dan dikembalikan kepada UUD 45, kta dia, negara memiliki kewajiban mencerdaskan bangsa, dan program wajib belajar 12 tahun sudah jelas bahwa pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran pendidikan agar rakyat indonesia bisa menikmati akses pendidikan hingga tamat SMA sederajat.

    “Namun kenyataan di lapangan justru masyarakat dipersulit dengan banyaknya tuntutan dari pihak sekolah, dari uang seragam, komite dan bangunan disekolah yang notabanenya adalah negeri, yang mayoritas guru dan tenaga kependididikannya adalah PNS,” ucapnya, Kamis (1/2/24).

     

    Ia mengaku, bersama rekan Caleg DPRD Kota Bandar Lampung dari partai Perindo berkomitmen jika terpilih, maka Pungli di sekolah akan mengawasi dan menegur pemerintah dan Dinas Pendidikan sebagai badan penyelenggara yang tugasnya membina dan mengelola lembaga-lembaga pendidikan di bawahnya.

     

    “Saya minta sama kepala sekolah jangan buat aturan yang tidak sesuai dengan aturan pusatlah, kemana uang komite, seragam sekolah bahkan sumbangan lainnya itu, untuk apa, Dana BOS ada, BOSDA ada, KIP ada, DAK pun ada, kami terpilih akan kami tanya ke mana dana-dana itu selama ini. Jika tidak jelas maka ini salah satu yang merusak tujuan pendidikan nasional, dan kita tidak akan memiliki generasi unggul karena mereka didik oleh para penjahat dan koruptor,” paparnya.

     

    Ia menambahkan, kemudian masalah kesehatan juga menjadi persoalan yang luar biasa kompleknya, dari pelayanan di faskes dan BPJS yang menurutnya jauh dari manusiawi dan pelayanan yang baik.

     

    “Apalagi tenaga kesehatan honor yang jauh dari kata sejahtera, gimana mereka mau melayani dengan baik, kalau kesejahteraan mereka saja belum dikatakan layak, kami terpilih ini akan kami perjuangkan,” ungkapnya.

     

    Ia memaparkan, program ekonomi kerakyatan juga menjadi faktor utama penunjang kesejahteraan rakyat, para pelaku usaha baik yang mikro sampai yang besar pasti membutuhkan akses permodalan yang memadai dan mudah.

     

    “Kao yang besar-besar saya rasa tidak terlalu sulit mereka mendapatkan akses modal. Nah yang kecil-kecil ini harus dikasih terobosan dari pemerintah daerah agar lebih mudah dan tidak memberatkan mereka, jika akses permodalan mudah maka ada perputaran ekonomi di masyarakat. Ini juga menjadi target kami di legislatif memperjuangkannya,” paparnya.

     

    Ia mengatakan, masyarakat sudah tahu Partai Perindo dan Partai Perindo selalu berbuat bukan hanya janji. Ia juga Calegnya juga terus bekerja untuk rakyat.

    “Saya dan istri yang juga calon legislatif untuk DPRD Kota Bandar Lampung, Rini Mardiani Dapil Teluk Betung. sudah 1500 anak kami khitan gratis. Bentuk komitmen kami bekerja untuk memberikan manfaat buat masyarakat. Kami tidak akan berjanji tanpa bukti. Jadi jika ingin hak dan kebutuhan masyarakat diperjuangkan pilih kami, kalau ada yang pakai politik uang, kasih 100 atau lebih, yakin saja suara anda dibeli dan tidak ada yang diperjuangkan oleh mereka, dan masyarakat tetap susah,” tambahnya.(Rif)

  • Pondasi Roboh, Pembangunan Gedung BPKHTL Wilayah XX Bandar Lampung Nyaris Makan Korban

    Pondasi Roboh, Pembangunan Gedung BPKHTL Wilayah XX Bandar Lampung Nyaris Makan Korban

     

     

     

     

    Bandar Lampung – Pembangunan gedung kantor Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) wilayah XX (20) Bandar Lampung, nyaris memakan korban.

     

    Pondasi gedung kantor yang berada di Jalan Pramuka Langkapura itu, roboh dan menimpa rumah warga.

     

    Runtuhan batu pondasi tersebut roboh saat diguyur hujan, pada Rabu 31 Januari 2024, sekitar pukul 17.00 Wib.

     

    Dari pantauan di lokasi, terlihat runtuhan batu pondasi dan tanah berserakan dihalaman rumah dan menghantam dinding rumah.

     

    Harwaedi pemilik rumah mengungkapkan, peristiwa tersebut membuatnya kaget karena berlangsung sangat cepat.

     

    Menurutnya, sejak jauh hari dirinya sudah menyampaikan kepada pihak proyek untuk membuat drainase aliran air, karena setiap hujan airnya mengalir ke rumahnya dari celah-celah pondasi.

     

    Dirinya juga sudah mengingatkan bahwa, banyak pondasi yang sudah retak dan berpotensi roboh.

     

    “Dari jauh hari sudah saya sampaikan setiap hujan airnya mengalir ke tempat kami dari celah-celah pondasi, dan pondasinya sudah banyak yang retak,” ungkapnya.

     

    Dirinya berharap kepada Instansi yang bersangkutan untuk bertanggung jawab dan memberikan solusi agar peristiwa tersebut tidak terjadi lagi.

     

    Lanjut Edi, ia meminta pondasi yang sudah beridiri setinggi 5.5 meter itu untuk dirobohkan, dikhawatirkan akan kembali roboh, karena tidak ada selop cor besi.

     

    “Selain pondasi itu dirobohkan saja, saya juga minta untuk dibuatkan aliran pembuangan air, sehingga air tidak tumpah kerumah kam,” harap Edi.

     

    Beruntung dalam peristiwa tersebut tidak memakan korban jiwa, karena saat kejadian sedang hujan, tidak ada aktifitas di luar rumah dan dirinya mengaku trauma jika pondasi tersebut masih tetap dilanjutkan pengerjaanya.

     

    “Ini bahaya kalau tidak robohkan, untung saat kejadian cucu saya lagi gak main dihalaman karena sedang hujan,” jelasnya.

     

    Sementara, Hendri Pelaksana lapangan proyek BPKHTL wilayah XX (20) Bandar Lampung mengungkapkan, bawa pihaknya akan bertanggung jawab dan secapatnya membersihkan material yang roboh.

     

    Selanjutnya, terkait solusi agar kejadian serupa tidak terjadi lagi, dirinya belum bisa menjawab, karena akan melaporkan ke pimpinannya.

     

    “Malam ini segera kita bereskan material tersebut, dan kita robohkan pondasi bagian belakang karena sudah miring dan retak,” jelasnya.

     

    Diketahui pembangunan Gedung Kantor Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) wilayah XX (20) Bandar Lampung, pengerjaan dimulai sejak bulan November 2023 lalu.

     

    Pembangunan Gedung kantor BPKHTL dilakukan oleh Kementerian LHK dan PT Pertamina.(rip)

  • Tingkatkan Akses Kesehatan Bagi Santri, Pondok Pesantren Al Hikmah dan BPJS Kesehatan Teken MoU

    Tingkatkan Akses Kesehatan Bagi Santri, Pondok Pesantren Al Hikmah dan BPJS Kesehatan Teken MoU

    BANDAR LAMPUNG – Sebuah langkah besar diambil Pondok Pesantren Yayasan Al Hikmah, Bandar Lampung, dalam meningkatkan akses layanan kesehatan bagi para santrinya.

    Pondok pesantren ini menerima kunjungan istimewa dari Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Siruaya Utamawan, Rabu (31/01).

    Kunjungan ini menjadi titik awal potensial dari kerjasama yang bermanfaat antara lembaga pendidikan dan penyedia layanan kesehatan ini.

    Dalam pertemuan juga dihadiri anggota Komite Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Tubagus Rizky, tokoh masyarakat provinsi Lampung, Syahril, serta jajaran BPJS Kesehatan Pusat maupun Kantor Cabang Bandar Lampung.

    Pimpinan Pondok Pesantren Al Hikmah, Kyai Basaruddin menyampaikan, kondisi terkini lembaganya. Dimana, dengan sejumlah siswa didik 1300 santri dan yang bermukim, sebanyak 700 santri serta 100 guru, yayasan Al Hikmah telah menunjukkan komitmen kuat dalam menyediakan pendidikan berkualitas.

    “Namun, tantangan terbesar yang dihadapi adalah menyediakan layanan kesehatan yang memadai, yang saat ini dibiayai melalui kerjasama dengan Klinik Kosasih dengan biaya hingga Rp10juta per bulan,” kata Kyai Basaruddin.

    Menyikapi kondisi tersebut, Dewan Pengawas BPJS Kesehatan RI, Siruaya Utamawan menyatakan dukungan BPJS Kesehatan terhadap inisiatif pondok pesantren untuk mendaftarkan santri dan guru ke dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

    “Kerjasama strategis ini diharapkan dapat meningkatkan cakupan dan kualitas layanan kesehatan yang dapat diakses oleh santri dan staf pengajar. Dikemukakan bahwa potensi peserta JKN dari pondok pesantren tersebut cukup signifikan, dengan hampir 3000 peserta yang terdiri dari pengurus yayasan, santri, guru, dan keluarga,” ujarnya.

    Menariknya, kerjasama tersebut tidak hanya terbatas pada pendaftaran peserta JKN.

    Siruaya menekankan pentingnya ada Memorandum of Understanding (MoU) antara BPJS Kesehatan dengan Yayasan Al Hikmah, yang akan membantu proses administratif dan memastikan seluruh siswa terdaftar dalam program JKN.

    Lebih lanjut, Siruaya Utamawan mengatakan, ada rencana pembangunan klinik di lingkungan pondok pesantren, yang tidak hanya akan melayani kebutuhan internal, tetapi juga masyarakat sekitar.

    “Kerjasama ini juga mempertimbangkan aspek teknis dan regulasi, termasuk persyaratan pendirian klinik dan kebutuhan tenaga kesehatan yang terakreditasi,” ucapnya.

    Selain itu, Siruaya mengimbau bahwa meski klinik nantinya akan berada di bawah pengelolaan yayasan, tetap dibutuhkan proses akreditasi oleh Kementerian Kesehatan dan pemenuhan standar operasional yang ketat.

    “Langkah ini diharapkan menjadi model kerjasama yang dapat diikuti oleh lembaga pendidikan lain di Indonesia, terutama dalam memastikan kesehatan dan kesejahteraan para pelajar. Dengan kerjasama ini, Pondok Pesantren Al Hikmah diharapkan dapat menjadi pionir dalam integrasi layanan pendidikan dan kesehatan di Indonesia,” tandasnya. (egy)

  • DPRD Minta Pemkab Tubaba Usulkan 496 Guru Honorer Formasi PPPK 2024

    DPRD Minta Pemkab Tubaba Usulkan 496 Guru Honorer Formasi PPPK 2024

    CAKRALAMPUNG,TUBABA–Ratusan guru honorer Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) yang tergabung dalam Forum guru honorer Tubaba menggelar audiensi bersama DPRD Tubaba, Selasa (31/1). Guna memperjuangkan nasib mereka agar diusulkan dalam formasi PPPK tahun 2024.

    Kehadiran Forum guru honorer Tubaba ini dipimpin oleh Endah Suryani ketua FGPPNS yang diterima langsung oleh Wakil ketua II DPRD Tubaba S. Joko Kuncoro dan sejumlah anggota DPRD yakni Paisol, SH ketua Komisi III, Gunawan Agung Kuncoro Anggota Komisi II dan Drs. Sobri, MM anggota Komisi III serta menghadirkan sejumlah kepala OPD antara lain, kepala BKPSDM Novian, PH, SE.,MM Sekretaris dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Abdurrahman, M. Rasydi, SH Asisten bidang Administrasi Umum, Mirza Irawan, S.Sos.,MM kepala BPKAD dan undangan lainnya.

    Dalam penyampaiannya ketua FGPPNS Endah Suryani meminta Pemkab Tubaba dapat mengusulkan kepada Kemenpan RB agar guru honorer Tubaba dapat diusulkan pada formasi PPPK tahun 2024.

    ” Kami meminta kepada Pemkab Tubaba dapat mengusulkan guru honorer Tubaba pada formasi PPPK tahun 2024 ini ke Kemenpan RB guna mengubah nasib kami,” pintanya.

    Sementara itu, Siti Maisaroh guru honorer SDN 11 Tumijajar yang mengaku menjadi guru honorer sejak tahun 2009 dan hanya mendapat gaji Rp300.000 ribu rupiah mengharapkan bantuan Pemkab Tubaba agar dapat merubah nasibnya dan keluarga sekaligus menjawab penatian panjangnya selama ini.

    Hal yang sama juga disampaikan guru honorer SDN 33 Candra Jaya Tulang Bawang Tengah (TBT) Ati Kartika Sari yang mengaku sudah menjadi guru honorer sejak tahun 2020 yang juga mengharapkan Pemerintah Kabupaten Tubaba pada tahun 2024 ini mengajukan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kepada Pemerintah Pusat.

    ” Harapan kami ada kepastian adanya formasi PPPK pada tahun 2024 ini. Hal ini terkait dengan nasib kami dan teman-teman seperjuangan guru honorer yang ada di Tubaba ini,” pinta Ati.

    Dikutip dari berita acara rapat dengar pendapat bersama DPRD Tubaba yang menghasilkan keputusan penting yakni DPRD Tubaba meminta Pemkab Tubaba agar mengusulkan kebutuhan ASN Formasi PPPK prioritas guru sebanyak 496 orang. Berita acara tersebut ditandatangani langsung oleh Wakil ketua II DPRD Tubaba Joko Kuncoro dan sejumlah anggota DPRD yang hadir serta sejumlah kepala OPD terkait yang mewakili Pemkab Tubaba.(SANUR)

     

  • Bupati Dendi Harapkan Peningkatan Iklim Investasi di Kabupaten Pesawaran

    Bupati Dendi Harapkan Peningkatan Iklim Investasi di Kabupaten Pesawaran

    Cakralampung.com, Pesawaran – Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran berupaya tingkatkan pertumbuhan penanaman modal di Kabupaten Pesawaran.

     

    Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona, yang diwakili Asisten Administrasi Umum Setdakab Pesawaran Heriansyah mengatakan, kinerja penanaman modal tahun 2023 sebesar 77,3% dari target yang ditetapkan oleh Kementerian Investasi/BKPM.

     

    “Kinerjanya yaitu sebesar 156,36 milyar dari target yang sebesar Rp202,28 milyar,” kata Heriansyah saat pelaksanaan upacara mingguan di Lapangan Pemkab setempat, Senin (29/01).

     

    Heriansyah mengatakan, pertumbuhan penanaman modal di Kabupaten Pesawaran diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

     

    “Dari realisasi penanaman modal tersebut, disumbangkan dari sektor pertambangan sebesar Rp42,95 milyar atau 27 persen dan sektor listrik, gas dan air sebesar Rp36,3 milyar atau 23,2 persen,” ungkapnya.

     

    Heriansyah menjelaskan Pemerintah Kabupaten Pesawaran melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pesawaran telah melakukan beberapa upaya agar kinerja penanaman modal dapat meningkat.

     

    “Pertama, dengan melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi bagi pelaku usaha,” ucapnya.

     

    Selain itu, Heriansyah mengatakan pelaksanakan pelayanan perizinan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan berbasis risiko dan Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha di Daerah.

     

    “Dan terakhir, menawarkan potensi investasi melalui promosi potensi penanaman modal. Promosi penanaman modal yang berstatus Clean and Clear dan Document Ready to Offer ditawarkan melalui event promosi kepada investor baik pemerintah maupun swasta dari dalam dan luar negeri,” imbuhnya.

     

    Ia pun mengimbau kepada seluruh OPD terkait untuk memberikan dukungan dan selalu berperan aktif agar upaya tersebut dapat berjalan secara efektif.

     

    Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran, para staf ahli, asisten dan seluruh Kepala OPD di lingkup Pemkab Pesawaran, para pejabat administrator, pengawas, ASN, P3K, petugas tenaga kontrak. (egy)

  • Limbah PT Hamparan Bumi Mas Abadi Lampung Tengah Diduga Cemari Sungai

    Limbah PT Hamparan Bumi Mas Abadi Lampung Tengah Diduga Cemari Sungai

     

     

     

     

    Lampung Tengah – Warga Kampung Terbanggi Ilir, Bandar Mataram, Lampung Tengah resah karena limbah perusahaan yang diduga mencemari sungai dan lahan pertanian mereka.

     

    Selain dugaan pencemaran limbah, PT Hamparan Bumi Mas Abadi (PT HBMA) perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan singkong ini juga ditengarai tidak menyalurkan corporate social responsibility (CSR) selama puluhan tahun perusahaan itu berdiri.

     

    Syahrul warga setempat mengatakan, PT HBMA sudah berdiri sekitar dua puluh tahun, namun diduga tidak menyalurkan CSR. Pun diduga mencemari sungai dan lahan pertanian warga.

    Kata dia, pada medio Oktober 2023 lalu, warga menemukan bukti air sungai berwarna hitam, bau air sungai yang menyengat dan ikan banyak yang mati diduga akibat limbah pabrik.

    “Kami ada videonya. Kami sempat dimediasi, ketemu manager, mereka ngelak telah mencemari sungai,” kata Syahrul, Minggu (28/1).

     

    Warga kata dia, melaporkan kejadian ini ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat pada Desember lalu, perwakilan DLH pun mengecek langsung lokasi dan mendatangi perusahaan.

    “Tapi kami tidak boleh masuk ke perusahaan saat pertemuan. Padahal kami bawa pelapor,” ucapnya.

     

    Lalu kata Syahrul, hasil dari pertemuan DLH Lampung Tengah dan PT HBMA keluarlah surat dari DLH yang menyatakan, PT HBMA tidak mencemari sungai dan lahan pertanian warga atau tidak ditemukan masalah dalam masalah limbah. Padahal air sungai keruh diduga akibat limbah pabrik.

     

    “Dugaan pencemaran lingkungan oleh perusahaan sudah berulang, kejadian ini. Mungkin limbah dibuang malam,” paparnya.

     

    Pekerja PT HMBA: DLH Turun Ada ‘Angpau’

     

    Salah satu pekerja PT HMBA mengaku, jika ada masalah limbah atau dugaan pencemaran lingkungan, oknum DLH diduga ‘main mata’ dengan pihak perusahaan.

    Pekerja tersebut mengaku pernah menjadi utusan untuk memberikan ‘upeti’ pada oknum DLH.

     

    “Kalo ada kendala yang berkaitan dengan limbah, itu pasti dikondisikan di bawah. Kalau pun sampe orang DLH turun ya pihak perusahan sudah menyiapkan ampau (uang) untuk mengondisikan situasi. Saya juga pernah disuruh menyerahkan ampau kepada oknum DLH,” imbuhnya.

     

    Ihwal kejadian ini, warga didampingi LSM GPRI Lampung Tengah berencana melaporkan dugaan pencemaran lingkungan oleh PT HBMA ke Dinas Lingkungan Hidup Lampung untuk dapat menelusur dan memberikan tindakan atas pencemaran dan memberikan sanksi kepada oknum DLH Kabupaten Lampung Tengah yang diduga main mata dengan pihak perusahaan.

     

    Kadis DLH: Jangan Ada Main-main

     

    Sementara Kadis Lingkungan Hidup Lampung Tengah, Rony Witono mengaku sudah menindaklanjutinya keluhan warga soal limbah PT HBMA. Pun membantah ada pertemuan ‘main mata’ dengan perusahaan.

     

    “Kami sudah menindaklanjuti secara formal. Semua sudah kita cek. Itu kunjungan, pengawasan, tindaklanjut dari pengaduan warga,” kata Rony.

     

    Mantan Sekretaris Dinas Bina Marga Lampung ini memastikan tidak ada ‘upeti’ yang diberikan pihak perusahaan pada oknum DLH saat melakukan pengecekan atau pengawasan pada perusahaan.

     

    “Saya pastikan ke kawan-kawan jangan ada main-main. Makanya saya tidak mau ada interaksi dengan pengusaha, biar saya kerja enak,” tegasnya.

     

    Rony mengaku sudah bertemu langsung dengan warga dan menjelaskan kondisi perusahaan yang diduga mencemari sungai.

     

    “Bahkan saya sudah ketemu sama warga. Saya paparkan, airnya sudah jernih lagi, ikan mati enggak ada, izin lingkungan (PT HBMA) ada, bahkan ada hal yang buat kita gembira, PT HBMA itu zona hijau untuk Penilaian PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan) yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk PT HBMA masuk kategori kandidat hijau,” ungkap Rony.

     

    Sementara Manager PT HBMA, Anci saat dikonfirmasi di nomor 0813-9970-xxxx belum menjawab pertanyaan wartawan.

     

    CSR Wajib Dikeluarkan Perusahaan

     

     

    Diketahui CSR adalah aktivitas bisnis dimana perusahaan bertanggung jawab secara sosial kepada pemangku kepentingan dan masyarakat luas sebagai bentuk perhatiannya dalam meningkatkan kesejahteraan dan berdampak positif bagi lingkungan

    Besar Anggaran Dana CSR

    Dana CSR adalah sejumlah uang yang wajib dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban tanggung jawab sosialnya.

     

    Berdasarkan Peraturan UU PT dan PP 47/2012 menyatakan bahwa besaran dana CSR adalah tidak spesifik, sesuai kebijakan perusahaan. Meski demikian, biaya CSR wajib tetap dikeluarkan diperhitungkan dan dianggarkan oleh perusahaan sesuai dengan kepatutan dan kewajaran. Hal ini tercantum dalam UU 40/2007 Pasal 74 ayat 2.

     

    Namun tidak dipungkiri, kebijakan ini juga bergantung pada peraturan daerah setempat. Misalnya daerah Kalimantan Timur mengatur besaran dana CSR adalah minimal 3% dari laba bersih perusahaan tiap tahunnya.(tim/ndi)

  • Ini Pesan, Reka Punata Ketua KPU Tuba Saat Pelantikan  KPPS Di Islamic Center Menggala

    Ini Pesan, Reka Punata Ketua KPU Tuba Saat Pelantikan KPPS Di Islamic Center Menggala

    Tulang Bawang,(Cakralampung) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tulangbawang, melalui PPS di wilayah Kecamatan Menggala, secara resmi melantik anggota KPPS untuk pemilu serentak 2024.

    Tercatat, ada sebanyak 1029 anggota KPPS Kecamatan Menggala yang dilantik serentak pada Kamis (25/01/2024). Pelaksanan pelantikan di Islamic Center Menggala.

    Ketua KPU Kabupaten Tulangbawang, Reka Punnata mengatakan bahwa pelantikan KPPS hari ini juga dilakukan serentak di seluruh wilayah kabupaten Tulangbawang maupun Indonesia. Bahkan juga ada beberapa pelantikan yang dilakukan secara live zoom bersama KPU RI.

    Bersamaan dengan pelantikan tersebut, juga dilaksanakan penanaman pohon serentak oleh anggota KPPS di wilayah masing-masing. Penanaman bibit pohon merupakan bentuk kepedulian sekaligus rasa terima kasih kepada bumi, dan ikhtiar reboisasi terhadap pohon yang berkontribusi untuk pemenuhan logistik berupa kertas dalam Pemilu 2024.

    Reka menambahkan, setelah dilantik semua anggota KPPS, akan segera mengikuti Bimtek Pemungutan dan Penghitungan Suara. “Ini tentu berbeda dengan pemilu sebelumnya yang hanya mewakili satu orang untuk bimtek,” jelasnya.

    Ketua KPU Kabupaten Tulangbawang juga berpesan agar anggota KPPS dalam berkerja berpedoman kepada ketentuan perundangan-undangan, kode etik penyelenggara pemilu, berkerja secara profesional, berintegritas, bertanggung jawab dan transparan.

    “Demikian juga anggota KPPS agar berkerja dengan niat kuat untuk meningkatkan kualitas layanan kepada pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya pada kegiatan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS,” pungkasnya. (fay/mad/rds).