Blog

Cakralampung.com – Kasus dugaan penyimpangan Dana Desa (DD) tahun 2022 Desa Madajaya, Kecamatan Waykhilau, Kabupaten Pesawaran memasuki babak baru.

Dalam hal ini, Inspektorat Kabupaten Pesawaran mulai melakukan pendalaman dengan menghadirkan para saksi pelapor, di kantor Inspektorat Kabupaten setempat, Kamis (24/8/23).

Tim Telaah bagian Investigasi Inspektorat Pesawaran Susi Patminingtyas mengatakan, dari hasil telaah berkas laporan pengaduan warga sebelumnya, masih diperlukan bukti-bukti pendukung terkait dugaan penyimpangan dana desa (DD) tahun 2022 yang dialamatkan kepada Kades Madajaya, Abdul Gofur.

“Mereka (Warga-Red) kita panggil guna melengkapi berkas laporan pengaduannya. Bukti-bukti pendukung terkait penyimpangan DD 2022 supaya dilengkapi,” ucapnya.

Terkait laporan Pengaduan Warga Desa Madajaya, Susi memastikan pihak Inspektorat akan bekerja secara profesional dengan mengedepankan keterbukaan publik.

“Setelah bukti-bukti dari dugaan penyimpangan itu kami terima, kita (Inspektorat-Red) segera turun kelapangan untuk mengkroscek kebenarannya. Ya, semakin cepat semakin bagus,” kata Susi.

Dilain pihak, perwakilan warga desa Madajaya Khobir mengatakan, terkait hal tersebut, dirinya dan beberapa orang perwakilan Warga Desa Madajaya yang turut hadir memenuhi panggilan Inspektorat Pesawaran, memastikan dari bukti-bukti dugaan penyimpangan DD 2022 secepatnya akan dipersiapkan dan diserahkan kepada pihak Inspektorat Pesawaran.

“Bukti data yang diinginkan Inspektorat selambatnya dua hari ke depan sudah kami serahkan ke Inspektorat, baik dari semua item alokasi DD 2022 yang kami ketahui terindikasi adanya penyimpangan dalam realisasinya,” tegas Khobir.

Lebih lanjut, Khobir mengatakan, dalam mengurai dugaan mainan DD yang dikelola Kades (Abdul Gofur-red), pihak Inspektorat Pesawaran tidak hanya berkutat pada pemeriksaan realisasi DD saja. Namun lebih jauh, fungsi keterlibatan perangkat Desa dalam anggaran DD juga mesti dipertanyakan.

“Diantaranya dalam laporan pengaduan, ada perangkat desa yang tidak pernah dilibatkan dan tidak tahu menahu soal anggaran dana desa, padahal di pagu anggaran RABDesa jelas tercatat, tapi kok dianya gak tahu, ada apa itu?,” cetusnya, seraya berharap Inspektorat Pesawaran mampu membongkar benang kusut mainan DD Desa Madajaya yang dikelola oleh Abdul Gofur selaku Kades setempat. (Egy/asf)

Pesawaran – Inspektorat Kabupaten Pesawaran, Lampung merespon cepat atas laporan yang dilayangkan oleh warga Desa Madajaya, Waykhilau atas dugaan penyimpangan Dana Desa (DD) tahun 2022 oleh Kepala Desanya, Abdul Gofur.

Inspektorat setempat mengaku telah membentuk Tim khusus demi mengungkap dugaan seperti yang dilaporkan masyarakat.

“Surat perintah (SP) baru turun, rencananya terlebih dahulu kita akan klarisifikasi dengan memanggil saksi pelapor terlebih dahulu,” kata Ketua Irban Investigasi, Asoka , saat dihubungi melalui ponselnya, Rabu (23/8/23).

Sementara itu, Ketua Tim bagian Telaah Inspektorat Pesawaran, Susi Patminingtyas, memastikan pihaknya telah memanggil pelapor (warga) guna dimintai keterangan terkait laporannya.

“Besok kita sudah menjadwalkan pemanggilan terhadap pelapor, guna dimintai keterangannya. Sekaligus kita juga meminta bukti-bukti dasar dari laporan yang disampaikan mereka (warga),” terang Susi.

Sekedar diketahui, berdasarkan data yang dihimpun sementara, realisasi DD 2022 yang terlihat mencurigakan di antaranya pada item kegiatan pelayanan administrasi umum dan kependudukan. Untuk alokasi yang dianggarkan begitu fantastis mencapai puluhan juta rupiah. Sementara Kasi Pelayanan sendiri mengaku tidak terlibat dan dan difungsikan dalam kegiatan tersebut.

Begitu juga pada kegiatan penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa di tahun 2022. Untuk alokasi DD yang dianggarkan mencapai ratusan juta rupiah. Sedangkan para kelompok Tani Desa Madajaya sendiri mengaku tidak tahu akan realisasi kegiatan tersebut.

Sama halnya dengan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD), masyarakat desa setempat bekerja secara gotong royong tanpa ada upah harian ongkos kerja (HOK). Menyusul realisasi bantuan langsung tunai (BLT) kuat dugaan ada mainan dan kongkalikong alias nepotisme dalam penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM. Dan belum lagi pada pos kegiatan DD 2022 lainnya juga ditengarai mengalami kebocoran.(red/ndi)

Cakralampung.com – Dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-78, masyarakat perumahan Kampoeng Siger Bernung menggelar acara malam puncak HUT RI ke-78 di Perumahan Kampoeng Siger, Desa Bernung, Kecamatan Gedongtataan, Kabupaten Pesawaran.

Dalam kegiatan tersebut, dibuka dengan tari tradisional Lampung Sigeh Pengunten yang dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta Hari Merdeka yang dibawakan anak-anak Perumahan Kampoeng Siger Bernung.

Dalam sambutan Kepala Desa Bernung Deswan, yang diwakili Kadus sukanegeri Komar, mengatakan acara malam puncak Kampoeng Siger dapat menambah kekompakan serta kebersamaan antar warga.

“Kebersamaan dan kekompakan kita kalau kita bersatu akan lebih baik, dan perlu kita dukung. Maka untuk tahun depan akan kita ajukan ke kepala desa guna mendukung acara dusun sukanegeri ini, melalui dana desa,” kata Komar.

Selain itu, Komar mengimbau agar para warga khususnya di perumahan Kampoeng Siger Bernung dapat melengkapi seluruh administrasi kependudukan dan administrasi lainnya.

“Kami mengimbau agar segera mengurus kelengkapan administrasinya sebagai warga di Desa Bernung ini. Semoga di tahun berikutnya acara yang diselenggarakan bisa lebih meriah lagi dan lebih menambah kekompakan antar warga,” ucapnya.

Sementara, Ketua Panitia Pelaksana Khairul Anwar, mengatakan diselenggarakannya acara malam puncak guna memeriahkan HUT RI ke-78 serta mempererat tali silaturahmi dan mempersatukan seluruh warga perumahan Kampoeng Siger Bernung.

“Kami membentuk kegiatan acara ini atas dasar keinginan warga kami untuk mempersatukan seluruh warga khususnya di perumahan Kampoeng Siger, yang dimana malam ini puncak dari serangkaian kegiatan yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Dan untuk sumber dana diperoleh dari urunan para warga dan beberapa donatur untuk memeriahkan malam puncak HUT RI ke-78 di perumahan Kampoeng Siger ini,” ucapnya.

“Dan kegiatan ini merupakan hasil wujud kerjakeras dari seluruh panitia Kampoeng Siger. Terimakasih atas dukungan seluruh warga serta support seluruh panitia Kampoeng Siger, semoga kedepan kita selalu kompak dan solid,” pungkasnya. (Egy/asf)

Cakralampung.com – Kades Madajaya Kecamatan Waykhilau, Kabupaten Pesawaran, Abdul Gofur dilaporkan warganya ke inspektorat dan aparat penegak hukum (APH), Jum’at (18/8/23).

Laporan ini terkait adanya dugaan penyewengan Dana Desa (DD) tahun 2022. “dari sejumlah item penggunaan dan pengelolaan Dana Desa (DD) Desa Madajaya tahun 2022 lalu, realisasinya dinilai tidak sesuai dalam Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa. Hingga berhujung adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan DD oleh sang Kades (A. Gofur-Red), ” Ujar Khobir, mewakili masyarakat Desa Madajaya kepada Cakralampung di Kantor Kajari Pesawaran, jum’at (18/8/23).

Menurutnya, merujuk DPA DD Desa Madajaya tahun 2022 lalu, ada beberapa item kegiatan yang dinilai mencurigakan. Tercatat dalam alokasi anggaran DD, namun dana anggaran tlidak sesuai peruntukkan terindikasi mengalami kebocoran.

Terkait hal ini kata dia,  dirinya meminta kepada aparat penegak hukum (APH) dapat mengusut tuntas terkait penggunaan dan realisasi anggaran DD Desa madajaya pada tahun 2022 tersebut.

” Kami berharap laporan kami ini segera ditindak lanjuti oleh pihak terkait terutama kepada APH untuk dapat segera mengungkap dan memeriksa A. Gofur (Kades-Red), periksa kembali semua kegiatan yang dianggarkan melalui DD tahun 2022. Bahkan dana Bagi Hasil Pajak (BHP) Desa tahun lalu juga mohon diperiksa,” harapnya.

Sementara itu, Kasi Pelayanan Desa Madajaya, Humaidi mengaku, bahwa tufoksi dirinya selaku perangkat Desa dalam hal ini sebagai Kasi Pelayanan tidak pernah difungsikan oleh Kades tersebut.

Baik dalam fungsi pelayanan sosial maupun disemua program kerja pemerintahan Desa. “saya gak pernah dilibatkan dan difungsikan oleh Kades, kalopun katanya ada RAB Desa menyangkut pelayanan masyarakat, meski sebagai kasi saya gak tau apa-apa, bahkan saat dikantor Desa saja saya tidak pernah ditegor oleh dia (Kades-Red),” terang Humaidi.

Senada dikatakan Febrian Fikri (pelapor), ia menyebut, terkait pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) pada tiga Dusun di Desa Madajaya, masyarakat tidak mendapatkan manfaat upah dari kegiatan PKTD.

“padahal dalam RABDesa tercantum pagu anggaran untuk PKTD tersebut, ” Imbuhnya.

Tidak transparannya penggunaa DD 2022, sambung dia, juga pada honor gaji guru, realisasi dana ketahanan pangan, dan realisasi BLT DD 2022 juga ditengarai tidak maksimal.

“karena masih ada keluarga mampu yang menerima dana BLT DD tahun 2022, untuk itu kami minta pihak terkait memeriksa semua kegiatan Desa Madajaya yang bersumber dari anggaran DD Desa 2022,” Ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, kades ini belum bisa dikonfirmasi. (anf/red)