Blog

Bandarlampung – Pelapor pengrusakan tanaman pisang, M Haeri mengaku melaporkan beberapa pekerja atas inisiatif sendiri.

M Haeri mengatakan ia hanya menumpang usaha pangkalan pasir dan telah menanam pohon pisang di atas lahan yang bersengketa.

“Iya itu tanaman saya. Saya melaporkan ke Polda. Saya lupa kapan,” kata dia, Rabu (28/12/22).

Pun menurut dia, laporan tengah diproses, polisi sudah memangil beberapa saksi. Sumber media ini menyebutkan, M Haeri mendapat ‘suruhan’ dari pihak lain untuk melaporkan beberapa pekerja yang menebang pohon pisang.

“Laporan saya di Polda atas inisiatif saya sendiri, dan ini tidak ada yang menyuruh saya,” ucapnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa pemilik tanah di pangkalan pasir tempat ia menumpang usaha adalah Fitri.

“Statusnya saya hanya menumpanginya saja untuk usaha,” kata dia sembari meninggalkan beberapa awak media dengan dalil ada kegiatan.
Diberitakan sebelumnya, mafia tanah ditengarai masih berkeliaran di Lampung. Meski sudah memiliki surat Sporadik dan telah membayar PBB namun bukti kepemilikan lahan masih ditolak kepolisian untuk melaporkan terduga pemilik lahan yang diklaim memiliki surat sertifikat.

Seorang pemilik lahan, bernama, Heri CH Burmelli (53) warga Kelurahan Bumi Raya, Kecamatan Bumiwaras, Bandar Lampung, memiliki surat Sporadik, ia didampingi Kuasa Hukum, Rojali Umar, kecewa laporannya ditolak petugas Resktimum Polda Lampung, Senin (26/12/2022) siang.

“Sayang laporan kami ditolak oleh penyidik dan disarankan untuk membuat pengaduan masyarakat, dengan alasan menunggu penyelesaian surat sertifikat lahan yang sedang diurus Heri CH Burmelli, di BPN,” kata Rojali Umar, saat di Mapolda Lampung.

Mengenai kronologinya, Rojali Umar menerangkan, dari silsilah lahan seluas 9.254 meter persegi yang terletak di jalan Endro Suratmin, Kelurahan Korpri Jaya, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung, awalnya milik Budiharjo, (Pemilik pertama), kemudian lahan itu beralih kepemilikan menjadi milik RI Jaya (Pemilik kedua), setelah itu lahan tersebut dibeli oleh Heri CH Burmelli dari RI Jaya dengan bukti surat Sporadik.

“Artinya, Heri CH Burmelli adalah pemilik ketiga atas lahan tersebut dan Heri CH Burmelli juga telah memenuhi kewajibannya membayar pajak atas lahan tersebut,” terangnya.

Tapi, tambah bang Rojali panggilan akrabnya, saat Heri CH Burmelli hendak mengelola lahannya tersebut (membangun gubuk di atas lahan), Heri CH Burmelli dilaporkan dengan dugaan pengrusakan oleh pemilik pangkalan pasir yang menumpang usaha di lahan itu bernama, M Haeri (bukan pemilk lahan) dan perkaranya ditindaklanjuti oleh penyidik bahkan sudah naik ke tingkat sidik. Tidak hanya itu, Heri CH Burmelli juga kerap kali diteror oleh oknum aparat ketika hendak mengelola lahan.

“Dari keterangan yang dihimpun, ternyata ada dua orang lagi yang mengakui lahan itu adalah milik mereka. Kabarnya memiliki sertifikat, tapi kita belum melihatnya. Itu sebabnya, kita menduga ada keterlibatan mafia tanah dalam permasalahan ini. Sebab, tidak mungkin BPN selaku yang berwenang menerbitkan sertifikat mau mengurus permohonan Heri CH Burmelli, jika lahan tersebut sudah bersertifikat. Meski kita kecewa atas pelayanan hari ini, tetapi kita akan mengikuti saran penyidik untuk membuat surat pengaduan ke Pak Kapolda, Irjen Pol. Akhmad Wiyagus dan Pak Dirkrimum Polda Lampung, Kombes Pol. Reynold Hotagalung agar ini bisa cepat ditangani dan segera selesai,” ungkapnya.(rmn)

Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menganggarkan dana sebesar Rp300 miliar di APBD tahun 2023, yang akan digunakan untuk memperbaiki 14 ruas jalan dengan panjang mencapai 280 kilometer.

Awalnya 14 ruas jalan tersebut akan digarap dengan dana pinjaman dari PT. Sarana Multi Infrastruktur (SIM) dengan nominal dana sebesar Rp569 milliar, namun pinjaman tersebut dipastikan gagal.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lampung, Joko Santoso mengungkapkan, dana sebesar Rp300 milliar yang dianggarkan dari APBD tahun 2023 akan dipergunakan semaksimal dan seoptimal mungkin.

“Memang sebelumnya itu, perbaikan 14 ruas jalan ini menggunakan dana pinjaman dari PT. Sarana Multi Infrastruktur (SIM), tapi gagal, alhasil perbaikan 14 ruas jalan ini kita mulai di tahun depan, dengan menggunakan dana APBD tahun 2023 sebesar Rp300,” kata dia, Selasa (27/12).

Politisi PAN Lampung ini menambahkan, apabila 14 ruas jalan ini bisa terlaksana, maka jalan mantap untuk Lampung bisa dicapai.

“Karena apabila 14 ruas jalan ini selesai, progres perkembangan jalan mantap Provinsi Lampung bisa mencapai 77-78%,” kata Joko.

Adapun rincian 14 ruas jalan yang akan ditangani di tahun 2023 yaitu ruas jalan Talang Padang – Ngarip Rp32 miliar, Ngarip – Ulusemong Rp40 miliar, Ulusemong – Tri Mulyo Rp6 miliar, Simpang Tri Mulyo – Bungin sampai Tugu Sari Rp8 miliar.

Selanjutnya ruas jalan Kota Bumi – Ketapang Rp15 miliar, Ketapang – Negara Ratu Rp15 miliar, Negara Ratu – Simpang Soponyono Rp25 miliar, Simpang Soponyono – Serupa Indah Rp15 miliar.

“Kemudian ruas Kota Gajah – Simpang Randu Rp40 miliar, Simpang Randu – Seputih Surabaya Rp50,8 miliar, Seputih Surabaya – Sadewa Rp8 miliar,” tutup Joko.(bgs)

Bandar Lampung – Geng motor mulai meresahkan masyarakat. Baru-baru ini di Bandar Lampung terjadi tawuran antar geng motor yang menyebabkan luka cukup serius akibat senjata tajam.

Perlu adanya campur tangan banyak pihak untuk menyadarkan mereka untuk tidak melakukan tindakan anarkis yang membahayakan dan meresahkan banyak pihak.

Anggota Komisi 1 DPRD Lampung, Watoni Noerdin mengatakan, klub motor atau geng motor sekarang ini mengarah kepada perkumpulan yang lebih mempunyai warna tersendiri. Dengan memberikan syarat tertentu kepada setiap anggota baru yang ingin masuk kekeanggotaannya, mereka diberikan beberapa kewajiban tertentu yang harus dilaksanakan.

Tindakan mereka kadang di luar nalar, agar terlihat eksistensi serta keberanian di mata anggota lain.

“Tidak segan dari mereka memberikan kewajiban kepada para calon anggota baru untuk membuat keonaran, melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam berlalulintas, bahkan yang lebih parah lagi ada dari mereka yang mengintruksikan kepada calon anggota barunya untuk berani membacok orang yang tidak dikenal, barulah mereka dapat diterima sebagai anggota resmi, pemaparan ini saya dapatkan dari aparat penegak hukum ketika saya menonton televisi,” kata Watoni.

Politisi PDIP Lampung ini menegaskan, sekarang klub atau geng motor menjadi sangat meresahkan masyarakat, padahal dulu tidak seperti itu, mereka dulu banyak melakukan safari, bakti sosial, tapi sekarang berubah seolah-olah mencari eksistensi, dengan cara yang dapat merugikan masyarakat umum.

“Contohnya seperti tawuran, penyerangan-penyerangan. Jangan sampai hal seperti ini terjadi lagi di provinsi Lampung,” kata mantan pengacara ini.

DPRD kata dia, sepakat dengan langkah kepolisian memberikan tindakan yang tegas dan terukur memberantas geng motor yang mulai meresahkan masyarakat.

“Saya sepakat dengan aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian, untuk melakukan kedisiplinan, dan tindak tegas pelaku anarkis dari geng atau klub motor. Karena anarkisme bukanlah budaya bangsa kita. Saya prihatin anak masih muda, masih remaja, yang rata-rata SMP-SMA, kalau generasi kita sudah seperti itu semua, mau dikemanakan nasib bangsa kita,” tegasnya.

Watoni berharap agar ada kolaborasi antara aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian, pemerintah daerah, Kesbangpol, dan Dinas Sosial, dalam melakukan pembinaan terhadap geng atau klub motor yang anarkis ini.

“Pembinaan bisa berupa pencerahan pola pikir yang positif kepada klub atau geng motor yang anarkis itu, agar pola pemikirannya berubah menjadi lebih positif karena nantinya mereka akan menjadi generasi penerus bangsa, kemudian bisa diajak ikut bakti sosial, kerja bakti, dan ikut serta sosialisasi cara berkendara yang baik, berlalulintas yang patuh yang sesuai dengan aturan,” tutup Watoni.(bgs)

Bandar Lampung – Pembangunan Kota Baru di Jati Agung Lampung Selatan di Provinsi Lampung mangkrak. Beberapa bangunan yang terlihat megah tak terawat. Seyogyanya pembangunan ini harus tetap dilanjutkan oleh Pemerintah yang sekarang menjabat,

Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Lampung, Watoni Noerdin mengungkapkan, pemerintah daerah harus belajar dari pengalaman pemerintahan Presiden Jokowi, pasalnya, begitu peralihan dari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke pemerintahan Jokowi ada beberapa proyek pembangunan yang sinyalir mangkrak pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan dilanjutkan di masa pemerintahan Jokowi.

” Kita ambil contoh tol Becakayu, pembangkit listrik yang sekian banyak, dan banyak lagi pembangunan jalan tol yang pembangunannya terhenti, akhirnya ketika masa pemerintahan Jokowi berjalan, itu semua dapat diselesaikan. Karena mereka melakukan audit, mencari kenapa pembangunan ini dapat terhenti, setelah ditemukan penyebabnya berdasarkan analisis audit, kalau masih bisa dilanjutkan maka dilanjutkan, kalau tidak maka dibuatkan berita acara dengan alasan yang konkrit, semua itu tergantung kepada keputusan pemerintahan,” kata dia.

Politisi PDIP Lampung ini mengatakan, sebagai contoh Tol Becakayu dulu terbengkalai cukup lama, karena memang pengerjaannya butuh komitmen dan kemauan politik yang jelas, mau atau tidak pemerintahan di saat itu, dan di masa pemerintahan Jokowi itu semua dapat diselesaikan, dan menjadi solusi pengurai kemacetan .

” Begitu juga hendaknya di daerah, siapapun pemimpinnya harus melanjutkan pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah sebelumnya. Apalagi kalau sudah ada peraturan daerahnya, harus dilanjutkan tidak boleh diberhentikan. Kalau diberhentikan harus diaudit dengan alasan yang jelas,” jelasnya.

Sebenarnya kata Watoni, filosofi pembangunan Kota Baru yaitu sebagai solusi untuk mengurangi kemacetan di Bandar Lampung, sekitar ,6-7 ribu pegawai negeri sipil akan berpindah tugasnya ke Kota Baru, kemudian bisa membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar sehingga pertumbuhan ekonomi masyarakat bisa tumbuh.

” Maka dari itu peraturan daerah tentang pembangunan Kota Baru ini kenapa dulu bisa disahkan! Karena memang pembangunan Kota Baru membawa manfaat yang cukup besar, terutama dari segi perekonomian,” tutupnya.(bgs)