Blog

Sejumlah Tokoh Diprediksi Maju 

PEMILIHAN Gubernur (Pilgub) Lampung mendatang dijadwalkan dilaksanakan pada 27 November 2024. Meski tergolong cukup lama, namun bagi orang politik saat inilah momentum yang tepat untuk mensosialisasikan diri, dan menunjukan kinerja bagi petahana untuk menarik simpati masyarakat.

Dinamika Pilgub Lampung 2024 mendatang dirasa cukup menarik. Diprediksi ada calon jalur independen, ada pecah koalisi parpol di pusat atau daerah yang turut mempengaruhi suhu politik. Kemudian ada kemungkinan koalisi petahana pecah, serta bakal ada pejabat sementara (Pjs) gubernur yang akan mengisi kekosongan gubernur karena habis masa jabatan, yang juga akan ikut mengubah peta politik, serta dinamika lainnya.

Sejauh ini Harian Cakra Lampung melalui edisi khusus ini mencoba mengulik sejumlah tokoh yang diprediksi bakal maju di Pilgub Lampung 2024. Namun ini hanya sebuah prediksi yang dilihat kasat mata, alat peraga yang tersebar, kabar di media, obrolan di warung kopi dan tingkat popularitas serta elektabilitas para calon, yang dirasa memiliki potensi tiket di Pilgub Lampung 2024.

Mereka adalah petahana sekaligus Ketua DPD 1 Golkar Lampung Arinal Djunaidi (Gubernur Lampung), dan petahana yang juga Ketua DPW PKB Lampung Chusnunia Chalim (Wakil Gubernur Lampung). Kemudian, Ketua DPW NasDem Lampung Herman HN; Ketua DPD PDI Perjuangan Sudin; Ketua DPD Gerindra Lampung Rahmat Mirzani Djausal; Ketua DPD Demokrat Lampung Edy Irawan Arief; Mantan Bupati Tulang Bawang Barat (Tubaba) Umar Ahmad; Politisi PKS Hantoni Hasan; serta Mantan Kapolda Lampung Edward Syah Pernong.

Banyaknya tokoh-tokoh yang diprediksi maju pada pesta demokrasi lima tahunan ini, membuat suasana politik mulai “memanas”. Setidaknya ada sejumlah tokoh yang sudah mulai pasang kuda-kuda. Baik dalam meningkatkan popularitas maupun elektabilitasnya di masyarakat.
Menurut Pengamat Politik sekaligus akademisi Universitas Lampung, Dermawan Purba, S.IP., M. IP., Darmawan Purba, menilai, untuk Pilgub Lampung 2024 sudah ada beberapa calon muncul Namanya. Tapi kata kata dia, dibedah dulu, syarat menjadi calon kepala daerah ada dua, harus kombinatif yang komplit.

Pertama syarat electoral. Harus ada dukungan parpol, jika dilihat dari peta partai politik Lampung yang memungkinkan tanpa koalisi yaitu PDIP karena perolehan suaranya di atas 20 persen (pemilu 2019), tanpa koalisi PDIP bisa mengusung calon sendiri.

“Artinya punya dukungan dari partai politik, calon-calon pimpinan parpol bisa kita seleksi,” kata dia baru-baru ini.
Kemudian kata Dosen FISIP ini, syarat partai lain harus koalisi, seperti Ketua DPD 1 Golkar Arinal Djunaidi, Ketua DPW PKB yang juga Wagub Lampung Chusnunia Chalim dan lainnya, mereka memenuhi seperempat karena harus koalisi dengan partai lain, tidak cukup syarat elektoral dukungan parpol.

Kemudian harus ada dukungan publik, karena tidak cukup dukungan parpol tanpa dukungan publik, karena itu bicara Pilgub ke depan, sosok ideal itu harus punya dukungan politik dari parpol dan popularitas dan elektabilitas di masyarakat.

“Ini rumusnya. Kalo populer banget dikenal rakyat enggak ada dukungan partai enggak bisa, atau punya parpol enggak dapat dukungan rakyat repot, mau dipilih tapi enggak dicalonkan, sebaliknya, ini harus kandidat yang punya dua dimensi ini yang kemungkinan lolos seleksi pencalonan ke depan,” kata Darmawan.

Ia menuturkan, skema Pemilu Pilpres akan ada poros-poros koalisi tingkat nasional, sejauh ini belum ada koalisi resmi yang mencalonkan masih dibilang gagasan koalisi, ada calonnya koalisinya belum ada, ada koalisi belum lengkap. Misalkan Pak Prabowo mencalonkan Pilpres namun koalisi utuh belum ada, atau Anies disukung NasDem tapi koalisinya belum lengkap. Koalisi di tingkat nasional bisa berpengaruh dengan koalisi di Pilgub.

Lalu kata dia, bagaimana implikasinya? Akan berimplikasi pada distribusi pencalonan kepala daerah, tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, hanya saja Pilpres duluan, kepala daerah setelah Pilpres, tentu poros koalisi pemenang pemilu akan mendominasi, apakah proses-proses pembentukan koalisi di daerah, apakah koalisi Pilpres yang kalah akan tetap utuh?.

“Kan belum tentu, proses pengujiannya pada Pilpres, di daerah akan ikut, belum tentu, bisa jadi dia masuk koalisi nasional yang menang, saya membayangkan, paket koalisi pusat akan mencerminkan koalisi daerah akan menentukan, bisa jadi distribusi di daerah, tinggal menyesuaikan sumber daya yang ada di daerah, secara umum akan paralel, koalisi pusat dan daerah khususnya koalisi capres yang menang, kalo yang kalah kayaknya koalisi bubar, atau menyesuaikan, karena prosesnya jarak jauh, Februari ke November,” ulasnya.

Seharusnya lanjut dia, bangunan konstruksi koalisi dari bawah, calon kepala daerah muncul, sudah ada alternatif kabupaten kota, provinsi, praktiknya parpol ini wait and see, misalkan situasi berubah, cuaca arah berubah, arah politik berubah. “Tentu dinamika sangat cepat,” imbuhnya.

Darmawan mengilustrasikan, panorama Pemilu Pilpres, dan pemilihan legislatif, seperti panorama balap mobil. Yang pertama, ada mobilnya dulu, calon ada perahu (Parpol) mesin partai bekerja, kader loyalitas punya daya juang, kemudian ada supir (calon) harus piawai, mengerti tikungan, mengurusi urusan masyarakat, punya pengamalaman, modal politik, modal sosial, sosok yang punya figur pemimpin, integritas, moralitas, kiprah di masyarakat.

“Realitas politik kita, bahan bakar harus cukup, mobil bagus, supir ngebut tapi enggak ada bahan bakar gimana? Juga enggak bisa balapan, bisa balapan tapi enggak menyelesaikan lap, kombinasinya modal politik, sosial dan modal ekonomi, kalo komplit memadai, punya kiprah, pengalaman, figur sosial baik dan dukungan finansial yang besar bisa terpilih, atau salah satunya. Tapi banyak yang modal besar yang terpilih,” kata Darmawan.

Setidaknya ada sembilan tokoh diprediksi maju di Pilgub Lampung 2024. Yaitu, Arinal Djunaidi, Herman HN, Rahmat Mirzani Djausal, Edy Irawan Arief, Umar Ahmad, Hantoni Hasan, Chusnunia Chalim, Edward Syah Pernong dan Sudin. Dari delapan tokoh itu dari politisi, hanya Edward Syah Pernong yang purnawirawan Polri.

Darmawan Purba menilai sah saja jika para politisi maju di Pilkada dan menang. “Tentu, apalagi ketua partai, tugas partai itu secara konseptual merebut kekuasaan, kalo kita kalkulasi mungkin ada sekitar 3-4 calon, dengan pengalaman melihat Pilgub sebelumnya, sekurangnya 3 dari parpol, apakah ada peluang jalur independen? Sejauh ini belum ada yang berani membangun opini ada tokoh maju dari jalur independent, kalo ada indepent bagus. Sehingga publik banyak alternatif, kita bisa memastikan penyelenggara objektif dalam menilai, dalam ranah politik semua mungkin, seperti waktu perbaikan dukungan calon independen, ada penyelenggara yang tidak profesional, berkas hilang atau bertambah, kandidat harus kerja keras dengan dukungan riil serta penyelenggara yang profesional dalam proses verifikasi,” ulasnya. (ndi/asf)

 

Peluang Besar Calon Independen

KEPALA daerah yang mampu merengkuh kekuasaan melalui jalur independen (perseorangan) dirasa kinerjanya lebih apik di banding kepala daerah yang dibawa parpol. Pilgub Lampung 2024 ini dirasa bisa melahirkan pemenang Pemilu melalui jalur independent.

Pengamat Politik sekaligus akademisi Universitas Lampung, Dermawan Purba, S.IP., M. IP., menilai momentum ini justeru peluang buat independent. Sebab, kandidat untuk kabupaten/kota dan provinsi bisa bersinergi dalam proses pencalonan khususnya jalur independen.

“jalur politik ini terjadi campuran di kabupaten dia koalisi partai A dan B, nanti kabupaten lain akan berkoalisi dengan apa? , di provinsi juga belum tentu berkoalisi, sehingga campuran koalisi tidak singkron, tetapi jika jalur independen opsinya tidak ada, sehingga kerjasama politiknya lebih mudah,” uangkapnya.

“Bagaimana mempersiapkan dukungan calon independen di tingkat kabupaten bisa dimanfaatkan untuk tingkat provinsi jadi akumulasi dukungan calon independent kabupaten A, B, C sampai 15 kabupaten/kota di Lampung bisa dimanfaatkan untum dukungan undependen tingkat provinsi, bisa linear, sinergi,” tambah Darmawan Purba.

Ia mengatakan, untuk syarat maju jalur calon independen butuh ketelitian, proses pendataan kadang banyak masalah administratif, artinya jika calon independen sungguh-sungguh ingin berkompetisi harus mempersiapkan dukungan yang nyata, jangan asal comot, kemudian tim seleksi dukungan harus kredibel (bisa dipercaya), sehingga tidak fiktif, sehingga saat verifikasi tidak mengancam jumlah dukungan.

“Pengalaman kita di Pilkada Bandar Lampung, beberapa calon independen didiskualifikasi karena dukungan tidak lengkap. Saya lihat dukungan untuk calon independen lebih potensial, apalagi memang kalo sosok calon gubernurnya punya sosok jejaring yang kuat di kabupaten/kota. Yang pasti sosok independen tidak terjebak di internal partai, dinamika partai dan lainnya, artinya calon dari independent bisa diukur capaiannya,” kata dia.

Banyak asumsi dan spekulasi calon jalur independen dipersulit untuk maju di Pilkada dengan dalih dijegal parpol dan calon lain. Namun asumsi ini menurut Darmawan tidak benar.

“Syarat maju independen bukan dipersulit namun sulit. Formulanya (aturan) jelas, jumlah penduduk, jumlah dukungan, Lampung kalo enggak salah 6 persen, nanti kabupaten/kota ada yang 3, 5, 6 persen, tergantung jumlah penduduk. Kerumitannya tim kerjanya harus riil (nyata) sesuai nama dan alamat, enggak bisa asal ambil. Sepanjang itu dipenuhi dengan momen pilkada serentak lebih terintegrasikan, kemudian kalo calon atau tokoh sudah ada ketokohan bukan dari nol, akan lebih mudah sosialisasi ke publik, lagu-lagi masyarakat ketika beri dukungan, apresiasi politik, karena berkualitas, pragmatis juga tetap ada,” paparnya. (ndi/asf)

 

Posisi Petahana

PETAHANA Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi saat ini paling diuntungkan, berpotensi menang dari yang lain. Sebab, masih menjabat dan bisa menjual program serta memiliki akses jaringan yang luas. Peluang menang cukup besar tergantung penilaian kinerjanya saat menjabat. Meski begitu petahana juga ada peluang pecah kongsi pada pilkada mendatang.

“Tingkat kepuasan publik akan menentukan, petahana lebih mudah bersosialisasi karena miliki akses jaringan program, relasi, dan sebagainya, yang jadi keistimewaan petahana, minimal bisa bisa menceritakan apa yang sudah diperbuat selama menjabat,” ujar Pengamat Politik sekaligus akademisi Universitas Lampung, Dermawan Purba, S.IP., M. IP.

Dia mengatakan, posisi petahana dalam Pilgub, dari berbagai riset peluangnya lebih besar menang sekitar 62 persen, rata-rata secara nasional petahana maju kembali dan terpilih kembali. Walaupun di Lampung banyak petahana yang tidak terpilih, karena dikaitkan dengan kinerja, sangat berbeda penilaian publik dengan pendatang baru, petahana mudah dikoreksi publik.
Jelang Pilgub Lampung 2024 akan ada kekosongan kekuasaan, nantinya Lampung akan dipimpin Pejabat sementara (Pjs) gubernur, apakah berpengaruh dengan petahana?

“Ini berpengaruh pada petahana, relasi petahana, jejaring terhenti dalam hal tertentu, memungkinkan saja kondisinya relatif free competition (persaingan bebas), kompetisi terbuka dengan jeda (Pjs), sebenarnya tergantung kinerja sih, kalo kinerja petahana memuaskan masyarakat akan ingat itu. Yang namanya petahana pasti fokus ke penantang, yang pasti kelompok yang tidak berkuasa menginginkan sirkulasi pergantian, itu hal lumrah,” ungkapnya.

Koalisi Petahana Pecah ?
Petahana Arinal Djunaidi dan Chusnunia Chalim (Nunik) bisa dimungkinkan pecah kongsi atau masih berpasangan di Pilgub Lampung 2024, bagaimana pendapatnya?

“Berdasarkan data, pecah kongsi kepala daerah itu angkanya di 94 persen. Tinggi, kepala daerah dan wakil di tahap selanjutnya masing-masing nyalon sendiri atapun maju dengan calon lain. Secara koalisi pusatpun menentukan koalisi daerah khususnya kandidat yang memenangi pemilu, ada dua kemungkinan konstruksi koalisi mulai dibentuk di daerah untuk menyokong koalisi Capres atau dari atas ke bawah, atau dinamis, koalisi Capres yang akan memenangi pemilu tentu dia akan konsen di mitra koalisi. Kemungkian pasangan kepala daerah pecah kongsi bisa dilihat saat memimpin, harmonis enggak? Kalo harmonis-harmonis saja, bisa jadi enggak pecah koalisi, melihat Pilgub Lampung 2019 lalu, Pak Arinal dan Bu Nunik koalisi yang melengkapi. Jadi bukan koalisi faktor kemenangan hanya calon gubernur saja. Kan enggak, kalo kita liat kemarin, Bu Nunik kan NU, Bupati Lampung Timur yang memiliki mata pilih besar seperti Lampung Tengah dan Selatan, tinggal bagaimana komunikasi politik antara beliau-beliau itu,” pungkas dia. (ndi/asf)

 

DPB Lampung 5.703.750 Pemilih

KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung, Erwan Bustami menyebut, Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) periode September 2022 berjumlah 5.703.750 pemilih. Rinciannya, pemilih laki-laki 2.914.118 dan pemilih perempuan 2.789.632.

“Data itu dari 15 kabupaten/kota, 229 kecamatan, 2.640 desa/kelurahan, 19.727 TPS,” katanya kepada HArian Cakra Lampung, Sabtu (10/12/2022).

Erwan merincikan, penambahan pemilih baru berjumlah 128.131, pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) berjumlah 398.160, pemilih terdiri dari pindah keluar 66.550 pemilih, meninggal dunia 43.392 pemilih, pemilih ganda 74.930 pemilih, tidak dikenal 212.660 pemilih.

Kemudian, ditanya terkait Pemilihan Gubernur (Pilgub), ia menyampaikan bahwa untuk data pemilih Pilgub 2024 Lampung belum ditetapkan, karena sekarang belum masuk tahapan pilkada.

“Dan untuk data pemilih pemilu 2024 sekarang lagi menunggu DP4, yang akan disingkronisasi dengan DPB terahir menjadi daftar pemilih yang akan dimutahirkan menjadi DPS, DPHP, DPHP akhir dan ditetapkan menjadi DPT pemilu pada 19-21 Juni 2023,” terang dia.

Menurutnya, pilkada serentak pilgub, pilbup dan pilwakot sesui UU No 10 tahun 2016 pasal 201, yang akan dilaksanakan bulan November tahun 2024 mendatang.

“Untuk tanggalnya sesui kesepakatan RDP komisi 2 DPR-RI, Kemdagri, KPU, DKPP, dan Bawaslu, yang akan dilaksanakan tanggal 27 November,” pungkasnya. (asr/asf)

Cakralampung.com – Salah seorang karyawan CIMB Niaga Auto Finance (Bank Niaga Company) Cabang Lampung Muhammad Muharlisyah merasa diperlakukan semena-mena oleh perusahaan tersebut.

Sebab, karyawan yang sudah mengabdi sekitar 10 tahun itu, diduga dipaksa untuk mengundurkan diri dari perusahaan ini.

“Sampai saat ini saya dibuat tidak jelas. Di-PHK (pemberhentian hubungan kerja) tidak ada suratnya. Apalagi saya mundur juga tidak pernah membuat itu (surat ataupun lisan, red),” Katanya kepada Harian Cakra Lampung tadi siang.

Tetapi saat ini dirinya sudah tidak bisa lagi bekerja. Artinya, kata dia, dirinya dibuat tidak menentu oleh perusahaan ini.

“Kalaupun di-PHK harus jelas suratnya serta ada pesangon. Tapi ini tidak ada. Saya bingung salah saya apa di perusahaan ini. Saya sudah bekerja 10 tahun. Malah merek meminta berhenti bekerja dan memindahkan saya ke Surabaya. Saya tolak pengunduran diri ini. Padahal pada bulan Oktober lalu saya sudah mencapai target yang ditentukan oleh perusahaan,” Keluh nya.

Pascapenolakan itu, kata Muhar tiba-tiba ia dipanggil ke kantor mendapat surat melalui e-mail dan PDF Whatsapp (WA) dari pimpinannya, yang isinya ia dipindahkan ke Surabaya tanpa ada konfirmasi sebelumnya, Muhar pun menolak.

Artinya, sambungnya, diduga ada trik perusahaan menindahtugaskan dirinya ke Surabaya itu adalah upaya ‘membuang’ dia sebagai karyawan.

“Saya pun berkonsultasi dengan orang-orang yang faham Undang-undang Ketenagakerjaan, pun disarankan membalas surat dari perusahaan, melalui e-mail dan PDF Whatsapp (WA), kemudian dapat surat panggilan satu, kemudian saya balas, saya menolak, surat kedua dibalas lagi WA, e-mail, surat, surat ketiga datang dianggap didiskualifikasi (mengundurkan diri) karena dianggap mangkir,” paparnya.

Muhar meminta pihak CIMB Niaga Finance (Bank Niaga Company) Cabang Lampung profesional dalam menangani karyawan dan taat pada Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku.

“Saya ingin jika perusahaan sudah tidak membutuhkan saya. Maka PHK saya, kembalikan hak-hak saya (pesangon sesuai UU), dan uang lembur dari tahun 2019 yang tidak pernah dibayarkan. Kadang waktu lembur Zoom Metting jam jam 9-12 malam. Padahal jam perusahaan dari jam 08:00-17:00,” ucapnya.

Diakui Muhammad Muharlisyah, dia telah bekerja selama 10 tahun di CIMB Niaga Auto Finance Cabang Lampung di bagian Remedial Officer ini meminta haknya pada perusahaan yang bernaung di Bank CIMB Niaga.

Terpisah, saat di konfirmasi harian Cakra Lampung, pihak CIMB Niaga Finance (Bank Niaga Company) Cabang Lampung mengaku CIMB Niaga Auto Finance masih satu induk perusahaan Bank CIMB Niaga.

“Masih satu grup Bank CIMB Niaga, satu ataplah. Pada intinya kita enggak tahu (masalah) yang bersangkutan (Muharlisyah), kemungkinan yang bersangkutan berhubungan langsung dengan HRD pusat, di Tanggerang,” kata dua orang yang mengaku staf CIMB Niaga Finance (Bank Niaga Company) Cabang Lampung.

Merekapun enggan memberikan keterangan lebih jauh ihwal permasalahan Muharlisyah dengan pihak perusahaan.

“Kita enggak tahu yang bersangkutan (Muharlisyah) dikeluarkan atau dipaksa, kita di cabang (Lampung) enggak ada di sini (pimpinan), misalkan ada kenaikan gaji atau pangkat, atau apa langsung ke alamat tertuju, langsung ke yang bersangkutan,” ucapnya.

Kata mereka, Muharlisyah masih ada terlihat di kantor baru-baru ini, namun mereka sesama karyawan tahunya Muharlisyah masih berstatus karyawan di perusahaan.(rls/ndi/din)

Cakralampung.com – Dugaan suap penerimaan mahasiswa baru yang melibatkan rektor Universitas Lampung (Unila) non aktif, Karomani, yang menyeret nama Bupati Lampung Tengah, Musa Ahmad, mulai terkuak di persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor, Tanjung Karang, Rabu (30/11/2022) lalu.

Dicecar jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam persidangan tersebut, Karomani mengistilahkan kata ‘infak’ sebagai titipan uang untuk memuluskan mahasiswa yang dititipkan kepadanya supaua bisa masuk Unila.

Di persidangan itu Karomani menyebut sejumlah nama pejabat yang diketahui memberikan ‘infak’ untuk memuluskan para mahasiswa titipan mereka bisa masuk Unila.

Di saat yang sama juga Karomani secara tegas dan langsung menjawab pertanyaan JPU KPK siapa saja pejabat yang tak memberikan ‘infak’ dalam praktik dugaan rausah itu.

Di persidangan yang digelar di Ruang Bagir Manan Pengadilan Tipikor Tanjung Karang itu, JPU KPK menanyakan prihal mahar kelulusan para mahasiswa titipan itu yang disebut dengan istilah infak.

Pada pengakuannya di hadapan majelis hakim, Karomani membenarkan sejumlah pejabat yang menitipkan mahasiswa untuk diluluskan memberikan infak dan sebagian lagi tak memberikan infak.

Di antara pejabat yang selama ini dikaitkan dalam persoalannya dan terbukti tak memberikan infak berdasarkan pengakuan Karomani, yakni Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad.

“Bupati Lamteng (Musa Ahmad) tidak memberikan infak,” terang Karomani dalam pernyataannya di persidangan Rabu 30 November lalu.

Terpisah, saat dikonfirmasi Bupati Musa Ahmad mengatakan bahwa dirinya menolak atau menegaskan tidak pernah memberikan imbalan apapun kepada Karomani, persis seperti yang disampaikan Karomani prihal dirinya di persidangan.

“Sejak awal saya menolak dilibatkan dalam persoalan itu (suap), bahwa selama ini saya dikaitkan dengan memberikan apa yang disebut infak (oleh Karomani),” kata Musa Ahmad.

“Sesuai fakta persidangan, bahwa yang bersangkutan sendiri (Karomani) menyebut saya tidak pernah memberikan itu (infak) prihal titip menitip mahasiswa untuk masuk Unila,” pungkasnya. (ans/ndi)