Blog

  • Warga Terjangkit DBD Minta Fogging, Dinas Kesehatan Lampung Utara: Anggaran Tidak Ada

    Warga Terjangkit DBD Minta Fogging, Dinas Kesehatan Lampung Utara: Anggaran Tidak Ada

    Cakra Lampung, Lampung Utara — Puluhan warga Kebon Empat lingkungan 3 RT 1 dan RT 2 Kelurahan Tanjung Senang, Kotabumi Selatan, Lampung Utara terjangkit demam berdarah dengue (DBD.

     

    “Anak saya seminggu yang lalu terkena DBD. Namun Puskesmas setempat mau pun Dinas Kesehatan Lampung Utara hingga saat ini belum melakukan fogging,” kata Awak salah seorang warga Kebun 4, Minggu (7/4)

     

    “Saya pernah mendatangi Puskemas setempat, Namun mereka mengatakan tidak ada anggaran untuk melakukan fogging,” tambahnya.

     

    Kata dia, kalau untuk biaya fogging warga Kebun 4 tidak keberatan apa bila harus membayar Rp15- 20 ribu

     

    “Saya tidak merasa keberatan,” ungkap Awak.

     

    Ia menjelaskan, bukan cuma anak dan keluarganya saja yang terkena DBD, namun RT juga terkena, bahkan hampir 15 orang di wilayah Kebun Empat sudah kena.

     

    “Saya berharap, Puskesmas setempat dan Dinas Kesehatan Lampung Utara dapat lakukan fogging,” ujarnya.

     

    Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara melalui Kabid P2P. Dian Mauli, menjelaskan anggaran untuk petugas dan BBM tidak ada.

     

    “Anggaran untuk petugas dan BBM memang tidak ada, tapi insektisida sudah disiapkan. Laporkan secara tertulis, karena harus yang menyatakan DBD adalah dokter di rumah sakit,” jelasnya.

     

    Ketika disinggung, ada berapa kasus pada tahun 2023 dan 2024, ia menjelaskan, ada 157 kasus pada tahun 2023, 2024 ada 669 kasus.

     

    “Tahun 2023. Itu tidak yang sampai meninggal. Tahun 2024 ini itu sudah 2 korban yang meninggal,” jelas Mauli.

     

    Ia mengimbau, kepada warga dan masyarakat setempat untuk selalu bersama sama pemberantasan sarang nyamuk, Dinas kesehatan Lampung Utara akan selalu upaya melakukan, Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan upaya pencegahan & pengendalian DBD melalui Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) penular DBD melalui 3M plus, menguras/membersihkan t4 penampungan air, menutup penampungan air, dan mendaur ulang brang bekas yg punya potensi mjdi t4 perkembangbiakan nyamuk penular DBD plus menabur bubuk larvasida, menggunakan kelambu pada saat tidur, menghindari kebiasaan menggantung pakaian dalam rumah, menggunakan obat bakar nyamuk.(San)

  • Nanang Ermanto Janji Selesaikan Tuntutan Karyawan PT. SSH Dengan Perusahaan

    Nanang Ermanto Janji Selesaikan Tuntutan Karyawan PT. SSH Dengan Perusahaan

    Lampung Selatan– Puluhan karyawan PT. Segar Sari Husada (SSH) lakukan aksi demo kepada pihak perusahaan terkait belum diberikannya Tunjangan Hari Raya (THR) kepada mereka.

    Seperti yang di sampaikan Supardi salah seorang karyawan PT. SSH,mereka mengharapkan pihak perusahaan segera membayarkan THR yang seharusnya sudah mereka Terima sebesar 2.865.000,dan itu harus dibayarkan penuh.

    “Kenapa ini kami lakukan karena pada hari ini (Jumat 5/4/24) pihak perusahaan menyampaikan adanya penundaan pembayaran THR,dan akan di bayarkan besok siang (6/4/24) tapi jawaban dari perusahaan ini masih juga belum jelas ketika kami tanyakan, makanya kami lakukan penutupan jalan lintas Sumatera (Jalinsum) ” Ujar Supriadi.

    Dengan adanya demo karyawan PT. Segar Sari Husada(SDH) yang ada di Desa Tangan Tri Tunggal Kecamatan Katibung sampai Jum’at 5/4/24 malam ini, Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto terjun langsung ke lokasi untuk menemui sejumlah karyawan PT. SSH ini.

    Nanang berdialog langsung dengan sejumlah karyawan PT. SSH dan mendengarkan apa yang jadi keluhan mereka terkait belum dibayarkannya THR dari pihak perusahaan.

    ” Saya berharap kepada karyawan PT. SSH yang melakukan demo sampai malam hari ini untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan apalagi sampai anarkis,besok pagi saya akan datang kembali kesini dan bertemu dengan pihak perusahaan langsung untuk menyelesaikan permasalahan ini”kata Nanang.

    Nanang berharap pihak perusahaan dapat menyelesaikan permasalahan ini, apalagi hari raya sudah tinggal beberapa hari lagi, jika permasalahan ini tidak di selesaikan, Nanang tidak segan akan menutup operasional PT. SSH. (Red)

  • Kajari Lampung Utara Bersama Ikatan Adhyaksa Dharmakarini Bagikan 500 Paket Takjil

    Kajari Lampung Utara Bersama Ikatan Adhyaksa Dharmakarini Bagikan 500 Paket Takjil

    Cakra Lampung, Lampung Utara- Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Utara bagikan ratusan paket takjil pada warga dan pengendara yang melintas di Jalan Alamsyah Ratu Prawiranegara kabupaten setempat, Kamis, (04/04)

     

    Kegiatan rutin tahunan yang diagendakan Kejari setempat disambut antusias warga yang melintas. Tak kurang dari setengah jam, sebanyak 500 paket takjil yang disiapkan habis tak bersisa.

     

    “Kejaksaan Negeri Lampung Utara bersama Ikatan Adhyaksa Dharmakarini mengadakan agenda tahunan rutin yaitu berbagi takjil kepada warga dan pengendara yang kebetulan melintasi depan kantor kita,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Lampura, Mohamad Farid Rumdana, didampingi Kasi Intel, Guntoro Jajang Saptodi, dan Kasubagbin, Adhi Prasetyo Handoyo.

     

    Pada pelaksanaannya, kata Kajari, pihaknya menyiapkan ratusan paket takjil untuk dibagikan kepada saudara sesama muslim yang tengah berpuasa. Kegiatan dilaksanakan setelah jam kerja berakhir, Ia bersama jajaran beramai-ramai membagikan paket takjil satu persatu pada pengendara dan warga setempat.

     

    “Ada 500 paket takjil yang sudah kita siapkan Alhamdulillah dalam waktu dua puluh menit sudah habis dibagikan dengan sesama saudara kita yang sedang berpuasa, terbagi sesuai dengan apa yang kita harapkan,” jelasnya.

     

    Kegiatan ini, sambung Farid, memiliki tujuan yakni menyampaikan pada publik, Kejaksaan Negeri dan Ikatan Adhyaksa Dharmakarini Lampung Utara memiliki rasa kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. Dalam suasana Ramadhan tahun 2024 ini, tentunya menjadi cara untuk mendapatkan keberkahan.

     

    “Dalam suasana Ramadhan ini, kami bisa berbagi dengan masyarakat, dan mengharapkan keberkahan di bulan suci Ramadhan,” ujarnya

     

    Dirinya juga mengajak seluruh saudara muslim khususnya di Bumi Ragem Tunas Lampung untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT, dan terus mengharapkan ridho Illahi dalam hidup.

     

    “Mari kita sama-sama berlomba meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT di bulan suci Ramadhan untuk mendapatkan ridho illahi. Mudah-mudahan nanti di hari raya Idul Fitri kita semua kembali terlahir menjadi manusia yang bersih, dan kembali ke fitrah,” tandasnya.

     

    Sementara itu, salah satu pengendara yang sempat diwawancarai awak media, Amar, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Kejaksaan Negeri setempat. Dirinya yang sedang ngabuburit menunggu waktu berbuka melintas di depan kantor kejaksaan merasa kaget dengan diberikan bingkisan takjil untuk berbuka.

     

    “Terima kasih Pak Kajari yang sudah membagikan bingkisan takjil untuk berbuka puasa, kebetulan saya puasa hari ini, rezeki bagi orang-orang yang berpuasa. Sekali lagi terima kasih, semoga rezekinya selalu dilancarkan dan dilimpahkan serta dicatat menjadi amal ibadah,” pungkasnya (San)

  • Bank Eka Lampung Utara Diduga Potong THR PNS

    Bank Eka Lampung Utara Diduga Potong THR PNS

    Cakra Lampung, Lampung Utara — Bank Eka Cabang Kotabumi, Lampung Utara diduga potong tunjangan hari raya milik seorang PNS Pemkab Lampung Utara.

     

    “Setahu saya, bank itu kalau mau memotong kredit atau angsuran. Itu diambil dari gaji, bukan dari tunjungan hari raya yang dipotong. Kok ini saya lihat dari struk telah nol atau kosong. Nagara telah memberikan tunjangan hari raya pada seluruh pegawai negeri sipil (PNS) untuk anak istri lebaran. Tapi ini kok malah dipotong mereka,” kata salah satu PNS, berinisial KO, Kamis (4/4).

     

    Kata dia, dugaan pemotongan duit THR bukan saja terjadi pada dirinya saja, melainkan beberapa PNS di Lampung Utara.

     

    “Negara ini telah memberikan gaji Rp 3.800.500.00 kemudian untuk THR Rp 4.5 juta untuk gaji memang hak mereka karena kita memiliki bon atau utang. Tapi kalau untuk THR, itu memang dari instruksi presiden tidak boleh memotong. Tapi ini dipotong. Bank Eka ini kok kaya gini,” ungkapnya.

     

    Pihak Bank Eka Lampung Utara belum berhasil dikonfirmasi.

     

    “Pimpinan, tidak ada. Mereka yang berkerja di sini pada pegawai semua, untuk pimpinan atau yang berwenang sedang dinas luar semua,” kata Satpam setempat. (San)

  • Sebanyak 53 KK Desa Sri Jaya Lampung Utara Peroleh BLT DD

    Sebanyak 53 KK Desa Sri Jaya Lampung Utara Peroleh BLT DD

    Cakra Lampung, Lampung Utara — Desa Sri Jaya, Sungkai Jaya Lampung Utara membagikan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa DD (DD) bulan Januari-Maret, Kamis (4/4).

    Di Desa Sri Jaya sendiri jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) BLT DD tahun 2024 berjumlah 55 KK.

    Kepala Desa Sri Jaya, Hairil Basar menyampaikan pesan kepada warga penerima BLT DD agar dapat memaksimalkan penggunaan bantuan ini untuk kepentingan dan kebutuhan pokok terlebih dahulu daripada kepentingan yang lain.

    Camat Sungkai Jaya Desputra Adami berharap bantuan BLT dana desa yang diterima oleh masyarakat khususnya Masyarakat Desa Sri Jaya, tersalur pada masyarakat memang betul-betul membutuhkan dan tepat sasaran.

    “Bantuan yang tersalur ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak, Kemiskinan ekstrim,” ungkapnya.

    Pantau di lapangan, pembagian BLT DD pada 55 KPM warga antri dan tertib sehingga pelaksanaan dapat berjalan dengan baik dan lancar.(San)

  • Ramadhan, Ormas PEKAT IB Tulangbawang Bagi Takjil dan Bukber.

    Ramadhan, Ormas PEKAT IB Tulangbawang Bagi Takjil dan Bukber.

    TULANG BAWANG (Cakralampung)- Bulan suci Ramadhan 1445 Hijriah menjadi momen bagi sejumlah kalangan masyarakat yang mampu untuk membagikan rezekinya.

    Pasalnya, di bulan suci Ramadhan ini segala bentuk kebaikan dilipat gandakan.

    Begitu juga dengan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (PEKAT IB) Kabupaten Tulangbawang, membagikan rezekinya melalui bagi-bagi paket Takjil di depan Tugu Terminal Menggala, Rabu (03/04/2024).

    “Ini kan bulan puasa, bukan suci Ramadhan, ya kita Ormas PEKAT IB Tulangbawang ada sedikit rezeki bisa berbagi untuk masyarakat, belum tentu waktu buka puasa pengendara motor dan mobil ini sudah sampai rumah, jadi takjil ini bisa dipakai untuk berbuka dulu,” ungkap Ketua PEKAT IB Tulangbawang Andri, Wk.

    Menurut pantauan dilapangan, rombongan Ormas PEKAT IB Tulangbawang yang akan membagikan takjil sampai di depan Tugu Terminal Menggala saat pukul 17:00 WIB. Begitu sampai Ormas PEKAT IB Tulangbawang berkemas membagikan takjil kepada pengendara, pengemudi dan pejalan kaki yang melintas di jalan tersebut.

    Sebanyak kurang lebih dari 250 paket takjil dibagikan Ormas PEKAT IB 2w.

    “Kurang lebih ada 250 paket takjil yang kami bagikan kepada masyarakat, ini juga sedekah pribadi dari teman-teman p2qawengurus dan anggota Ormas PEKAT IB Tulangbawang seikhlasnya,” ujar Andri Wk.

    Sementara itu, Srikandi Ormas PEKAT IB Tulangbawang Darlina menjelaskan, bahwa kegiatan bagi-bagi takjil ini dilakukan secara rutin oleh pengurus dan anggota Ormas PEKAT IB Tulangbawang setiap bulan Ramadhan.

    “Semoga bagi masyarakat Tulangbawang khususnya Menggala bisa dijalankan dengan khusyuk, jangan terburu-buru bagi pengendara bermotor saat buka bisa singgah dulu untuk membatalkan puasa,” ucap Duli Darlina sapaan akrab Srikandi Ormas PEKAT IB Tulangbawang.

     

    Acara ini, selain membagikan takjil juga buka bersama (Bukber) dengan seluruh pengurus dan anggota Ormas PEKAT IB Tulangbawang. (fay/mad/rds).

  • Kepala DPMD Lamsel Akan Cross Cek Bantuan Bapanas Desa Way Galih

    Kepala DPMD Lamsel Akan Cross Cek Bantuan Bapanas Desa Way Galih

    KALIANDA – Dugaan pungutan liar (pungli) dalam penyaluran beran bantuan pangan nasional (bapanas) di Desa Way Galih, Kecamatan Tanjung Bintang ternyata mematik perhatian dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Lampung Selatan.

    Satuan kerja (satker) yang membawahi urusan desa ini mengaku, akan melakukan kroscek lebih jauh bersama Insektorat mengenai persoalan tersebut. Bahkan, pihaknya mewarning agar aparatur desa tidak ikut campur atau cawe-cawe dalam penyaluran Bapanas tersebut.

    Hal ini ditegaskan Kepala DPMD Lamsel, Erdiansyah, SH, MM saat dimintai tanggapannya, Selasa (2/4/2024) malam. Menurutnya, dalam penyaluran beras itu sudah ada pihak yang menghandle atau diberikan tanggungjawab penuh yaitu transporter.

    “Perlu diketahui program Bapanas ini nasional. Dan itu tidak melibatkan secara langsung aparatur pemerintahan kabupaten atau kecamatan karena langsung dari Bapanas melalui pihak yang ditunjuk yaitu dalam hal ini kantor pos selaku transporter/pengantar melalui kendaraan langsung ke desa,” terang Erdi.

    Disamping itu, pendistribusiannya juga sudah melalui data penerima manfaat secara by name by address. Jadi, KPM atau keluarga penerima manfaat langsung mengambil ke gudang atau balai desa yang ditunjuk tanpa ada biaya tambahan apapun.

    “Jadi, jika ada biaya tambahan itu sudah menyalahi ketentuan dan terbuka peluang adanya biaya yang tidak dibolehkan. Apabila ada penyimpangan ya APIP/APH bisa memantau. Jelas itu menyalahi aturan yang berlaku,” tegasnya.

    Dia menghimbau, aparatur desa tidak ikut campur dalam penyalurannya. “Jadi sesuai dengan ketentuan saja. Karena sudah langsung by name by addresnya. Dan desa hanya membantu menyalurkan dan desa bukan penentu. Tidak harus mengurangi jatah untuk membagi kepada yang tidak memperoleh,” imbaunya.

    Selain itu, pihak desa bisa membantu menjelaskan kepada masyarakat yang tidak mendapatkan jatah bantuan beras tersebut. “Nah, desa bisa jelaskan kepada masyarakatnya. Dengan cara tunjukan lewat berita acara/foto/video kalau perlu dari si transporter. Nanti akan kita kroscek berkoordinasi dengan Inspektorat ke Way Galih,” pungkasnya.

    Sebelumnya diberitakan, Dugaan pungutan liar (pungli) dalam penyaluran beras bantuan pangan nasional (bapanas) dilakukan oleh oknum perangkat desa di Kabupaten Lampung Selatan. Ironisnya, peristiwa ini terjadi di Desa Way Galih, Kecamatan Tanjungbintang yang merupakan tempat tinggal Bupati H. Nanang Ermanto.

    Namun, sejauh ini Inspektorat Kabupaten Lamsel belum turun untuk melakukan penelusuran. Padahal, dari informasi yang dihinpun peristiwa ini telah terjadi pada penyaluran Bapanas periode Maret 2024, lalu.

    Dalam prakteknya, bantuan pangan berupa beras 10 kilogram yang seharusnya gratis, justru dimintai uang sebesar Rp5 ribu rupiah oleh oknum perangkat desa. Uang tersebut berdalih dihunakan untuk penggantian kuota dan admin Petugas Balai Desa yang bertugas saat pembagian beras tersebut. (red)

  • Ada Biaya Transportasi Petugas Di Bantuan Bapanas Desa Way Galih

    Ada Biaya Transportasi Petugas Di Bantuan Bapanas Desa Way Galih

    Lampung Selatan– Dugaan pungutan liar (pungli) dalam penyaluran beras bantuan pangan nasional (bapanas) dilakukan oleh oknum perangkat desa di Kabupaten Lampung Selatan. Ironisnya, peristiwa ini terjadi di Desa Way Galih, Kecamatan Tanjungbintang yang merupakan tempat tinggal Bupati H. Nanang Ermanto.

    Terkait hal ini Inspektorat Kabupaten Lamsel belum turun untuk melakukan penelusuran. Padahal, dari informasi yang dihinpun peristiwa ini telah terjadi pada penyaluran Bapanas periode Maret 2024, lalu.

    Dalam prakteknya, bantuan pangan berupa beras 10 kilogram yang seharusnya gratis, justru dimintai uang sebesar Rp5 ribu rupiah oleh oknum perangkat desa. Uang tersebut berdalih dihunakan untuk penggantian kuota dan admin Petugas Balai Desa yang bertugas saat pembagian beras tersebut.

    Ketika awak media mencoba menghubungi Sekertaris Desa Way galih, Joko Supramono mengatakan, pihaknya akan melakukan kroscek lebih lanjut. “Itu bukan untuk kouta atau biaya admin yang photo melainkan biaya transportasi dan itu pun baru dimintai selama pengambilan tiga kali dan disepakati. Dari pada antri di balai desa dan jarak kejauhan,” kata Joko seraya mengakui ada pungutan tersebut.

    Tak hanya pungutan berupa uang, usut punya usut ternyata juga penerima manfaat hanya memperoleh 8 kilogram beras. Sementara sisanya, diperuntukan bagi warga yang tidak memperoleh bantuan beras tersebut.

    “Informasi juga beras 2 kilogram itu tuk masyarakat yang tidak mendapatkan, jadi kami juga bingung selaku masyarakat penerima bantuan pangan ini. Kok malah jadi kami sudah dibebankan dengan iuran tersebut ditambahkan kami tidak mendapatkan hak kami seutuhnya,” keluh salah satu warga.

    Padahal, dalam penyaluran Bapanas ini pihak desa tidak boleh membuat aturan main sendiri. Sebab, penerima manfaat dan jumlahnya telah ditentualan secara by name by addres oleh pemerintah pusat.

    Terpisah, Inspektur Inspektorat Lamsel, Anton Carmana mengakui, jika pihaknya baru beberapa hari terakhir mengetahui peristiwa tersebut dari salah satu media online. Dia memastikan, jika Irban V yang bertugas diwilayah tersebut telah diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pungli tersebut pada, Rabu (3/4/2024) besok.

    “Besok tim kita akan turun croscek ke Way Galih. SPT nya baru saya teken hari ini. Kita tidak mendapatkan laporan terkait masalah ini. Tapi, kita tahu dari media online,” pungkasnya. (Red)

  • Langka, Gas Elpiji 3 Kg di Lampung Utara Capai Rp30 Ribu Per Tabung

    Langka, Gas Elpiji 3 Kg di Lampung Utara Capai Rp30 Ribu Per Tabung

    Cakra Lampung, Lampung Utara — Gas elpiji 3 kg di beberapa warung di Lampung Utara mengalami kelangkaan.

     

    Berdasarkan pantauan di lapangan, kelangkaan gas elpiji 3 kg diduga terjadi akibat kurangnya pasokan kepada masyarakat. Khususnya menjelang Lebaran Idul Fitri 1445 H, sehingga menambah beban masyarakat. Kalau pun ada, harga selangit.

     

    Toko atau warung tempat biasa menjual gas elpiji 3 kg sudah tidak ada, apalagi di pangkalan tempat resmi penjualan retail oleh pemerintah.

     

    Mirisnya lagi, warga harus membayar sampai Rp30 ribu/ tabung, meski harga eceran tertinggi (HET) ditetap pemerintah untuk gas bersubsidi ini hanya Rp19 ribu/3kg. Itu pun harus dicari dengan susah payah.

     

    “Saya tinggal di daerah Jalur Dua Kebun Empat, Kotabumi. Untuk membelinya harus sampai ke Kelurahan Sindang Sari, yang berjarak beberapa puluh kilometer,” kata salah seorang warga Kebun Empat, Ali.

     

    Itu pun, kata dia, stoknya tidak banyak. Sehingga harus cepat, bila tidak akan kehabisan.

     

    “Ya kita cepat-cekatan itu. Kalau di pangkalan, jangan ditanya sudah memutar keliling tidak ada. Jadi kita beli, meski dia harganya tinggi,” terangnya.

     

    Pihaknya berharap pemerintah dapat pro-aktif, dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Apalagi saat ini warga sedang menjalankan ibadah puasa, membutuhkan pasokan gas untuk piranti memasak.

     

    “Kalau dibiarkan, ini bisa tembus Rp35 ribu/ tabung. Saat ini saja sudah diharga Rp30 ribu/3kg, apalagi mau lebaran begini,” tambahnya.

     

    Sementara itu, salah satu pangkalan di bilangan Kebun Empat, Kotabumi mengaku telah beberapa pekan tidak menerima pasokan gas. Meski dia mengaku hanya mendapat jatah 60 tabung/pekan.

     

    “Kita selalu kebagian pada tanggal merah, kalau pekan ini tidak ada karena pengiriman masuk pada hari libur. Kemungkinan pekan depan, sekitar hari Rabu, 10 April 2024, yang jatuh pada hari raya Idul Fitri 1445 H,” timpal pemilik pangkal CV Karya Jitu Esa, Kelurahan Tanjung Harapan, Kotabumi, Marjeni Effendi.

     

    Dia tidak dapat berbuat banyak, meski kebutuhan masyarakat akan gas elpiji 3 kg cukup tinggi. Sebab, tidak mendapatkan pengiriman.

     

    “Jatah kita memang tidak banyak, sudah itu tidak ada pengiriman karena jatuh pada tanggal merah. Mau apalagi,” pungkasnya.(San)

  • Diduga Dua Oknum Petugas FIF Kotabumi Tagih Angsuran Konsumen dengan Paksaan

    Diduga Dua Oknum Petugas FIF Kotabumi Tagih Angsuran Konsumen dengan Paksaan

    Cakra Lampung, Lampung Utara — Lagi, tindak kekerasan terjadi oleh oknum debt collector.

    Kali ini terjadi di Lampung Utara, dua petugas pembiayaan FIF Kotabumi Lampung Utara diduga lakukan pemaksaan terhadap konsumen kendaraan roda dua yang masih kredit.

     

    Diduga pembiayaan FIF yang berada di Jalan Alamsyah RPN No 402 Kota Gapura Kotabumi, ini memiliki dua oknum karyawan melakukan pemaksaan, terhadap konsumennya berinisial RlD, STNK atas nama berinisial, MRP.

    Bermula saat, kedatangan dua oknum debt collector menagih tunggakan yang belum dibayarkan oleh konsumen.

     

    Mereka mendatangi rumah konsumen di Jalan Etshiko siomi. Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan.

     

    “Pertama kali, saya didatangi oleh petugas (FIF Group) berinisial RO dengan menunjukkan kartu karyawan (FIF Group) dia memaksa saya untuk ke kantor dengan mentandatanganin surat. perjanjian,” kata RF, Senin (1/4).

     

    Kata dia, dalam isi surat yang ditandatangani pada Selasa itu melainkan itu paksaan.

    “Dan angsuran itu harus ada sore ini,” ujarnya.

     

    Masih kata dia, kemudian ada petugas FIF berinisial IDR dan FC, mendatangi kediaman orang tua konsumen dengan ancaman.

     

    “Dengan berkata, apa bila tidak dibayar. Maka orang tua saya akan dilaporkan dan akan dibawa, dan kami tunggu dalam 1 x jam. Dan itu selalu kamu intai,” kata RF menirukan ucapan dua oknum FIF itu.

     

    RF selaku anak dari konsumen mengatakan cicilan kendaraan tersebut sudah melakukan pembayaran angsuran selama 9 bulan, dengan perbulan Rp 954.000 dari DP 1.7, juta.

     

    “Bukan saya enggak mau bayar bang. Namun keadaan yang masih belum memungkinkan. Kalau niat bayar itu pasti ada bang, cuma enggak kaya gini bang. Masa orang tua saya mau dilaporkan dan mau dibawa, apa ini bukan pemaksaan bang,” ucap RF.

     

    Manager FIF Group Kotabumi, Ganda ketika mengatakan tidak ada permalasahan terhadap hari libur saat melakukan penagihan pada konsumen karena ada diperjanjian kontrak.

     

    “Kalau masalah hari saya rasa baik hari libur maupun hari kerja kita bisa menagih karena ada di perjanjian kontrak pada saat angkat kredit,” kata dia.

     

    “Dan untuk intimidasi besok saya konfirmasi apakah debitur tersebut sudah wanprestasi terkait perjanjian atau kreditur pada saat dikunjungi, pernah berjanji akan melakukan pembayaran ketika wanprestasi sesuai perjanjian kontrak kredit. Kalau merasa ada intimidasi silahkan lapor ke kepada berwenang. Saya sendiri besok yang narik motor itu kalau dia merasa di intimidasi,” ungkapnya (San)