Blog

 

 

Cakra Lampung, Lampung Utara – Seorang pemulung Rosmini (38) yang merupakan warga Jalan Lebung Curup kelurahan Rejosari. Lampung Utara, diduga dibegal.

 

Informasi yang beredar, perempuan tersebut ditemukan tergeletak di jalan raya Kelurahan Serbasuki dalam keadaan luka di tangan sebelah kanan dan di pergelangan tangan sebelah kiri.

 

Peristiwa nahas itu, terjadi pada Selasa (19/3), sekitar pukul 02.30 WIB dinihari.

 

Rangga, 22 salah satu saksi saat mendengar adanya seorang wanita temukan tergeletak di pinggir jalan. Kemudian langsung dibawa ke RSD HM Mayjend Ryacudu Kotabumi, Lampung Utara.

 

Perawat RSD HM Mayjend Ryacudu Kotabumi, mengatakan pasien diduga korban begal telah dipindahkan ke rumah sakit Candimas Medical Center.

 

Sriwati, adik korban Rosmini (38) ketika di wawancarai sejumlah awak media, mengaku saat kejadian itu dirinya tidak berada di Kotabumi melainkan di Bandar Lampung.

 

Ia menjelaskan, saat ini korban mengalami luka berat dan saat ini korban sedang dilakukan operasi.

 

“Karena terdapat 4 luka di bagian kanan dan kiri,” kata Sriwati.

 

Korban kehilangan satu unit sepeda motor merk Honda Revo Tahun 2009 dan satu buah SIM dan dua STNK.

 

Kasat Reskrim Polres Lampung Utara, Iptu Stefanus Reinaldo Fajar Nuswantoro Boyoh membenarkan penemuan perempuan tersebut.

 

Ia menyebutkan, saat ini pihaknya masih menyelidiki motif kasus ini.

 

“Saat ini kami masih selidiki motif dan kronologis kejadian tersebut,” ujarnya, kepada Cakra Lampung.

 

Pihaknya masih menunggu korban pulih, untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut.

 

“Kami fokus ke pemulihan korban terlebih dahulu,” pungkasnya.(San)

 

 

 

 

Cakra Lampung, Lampung Utara – Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Lampung Utara (Lampura) membantah kurangnya pendampingan pada korban yang dirudapaksa oleh 10 pelaku di Lampung Utara.

 

Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PPPA) Lampura, Dina Prawitarini, usai dikritik oleh Aktivis Perempuan di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), yakni Korp HMI Wati (Kohati) Cabang Kotabumi.

 

“Dinas PPPA tidak lepas tangan. Kami akan sangat berterima kasih dan senang bila semakin banyak pihak yang saling berkolaborasi membantu baik secara ekonomi, kesehatan maupun psikologis korban. Jadi Kami sama sekali tidak lepas tangan,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PPPA) Lampura, Dina Prawitarini, saat dihubungi, Selasa (19/3).

 

Bahkan, menurutnya, pihaknya masih akan terus memantau keadaan psikologis korban.

 

“Seandainya korban memerlukan penanganan masalah kejiwaan lebih lanjut, tetap akan kami dampingi bahkan kalaupun harus berkonsultasi dengan Dokter Jiwa,” lanjutnya.

 

Kemudian, pihaknya juga menjelaskan, alasan korban tidak ditempatkan di rumah ramah anak.

 

“Rumah perlindungan dikhususkan untuk korban yang terancam jiwanya. Kami menilai dalam kasus ini korban tidak terancam bahkan menurut hemat kami korban akan jauh lebih baik bila berada bersama dengan keluarganya,” tutur Dina.

 

Saat ditanyai terkait, apakah upaya lepas tangan terhadap kasus ini, lantaran adanya bantuan hukum dari pihak tersebut, ia menyangkalnya.

 

“Sama sekali tidak ada hubungannya dengan dengan bantuan hukum dari siapapun, sekali lagi kami tegaskan, bahwa kami senang bila semakin banyak yang membantu korban,” timpalnya.

 

Selain itu, ia juga menjelaskan prosedur yang dilakukan oleh Dinas PPPA Lampura dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

 

“Kalau masalah prosedur, apabila UPT Dinas PPPA mendapat laporan, bisa dari siapa saja, dari korban, dari masyarakat, bisa juga melalui call centre UPT PPA di nomor 085269699486. Laporan juga bisa kami terima dari pihak kepolisian,” jelasnya. (San)

Cakra Lampung , Lampung Utara — Pemkab Lampung Utara menargetkan luas tanaman padi yang memasuki musim panen periode Januari- Mei 2024 seluas 10.600 hektar.

 

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (DTPH) Lampura, Tomy Suciadi, menjelaskan, hamparan padi tersebut terdiri dari 1.500 hektare Februari 2024, 3.095 hektare Maret 2024, kemudian 4. 308 hektare April dan 1.097 hektare Mei 2024.

 

“Itu perkiraan untuk hamparan musim panen. Yakni periode Maret – Mei 2024, untuk bulan Februari 2024 telah dilaksanakan,” ujarnya kemarin.

 

Untuk hamparan padi yang telah panen di bulan Februari 2024 menurutnya didominasi oleh Kecamatan Abung Surakarta dengan luas 600 hektar. Lalu diikuti oleh Abung Semuli sebanyak 100 hektar, sementara di periode Maret 2024, terbanyak di Kecamatan Blambangan Pagar sebanyak 700 Hektar dan Abung Timur 600 hektare.

 

“Ada yang telah panen, untuk periode Maret 2024. Dan untuk April dan Mei masih merupakan target,” terangnya.

 

Khusus periode bulan Februari 2024 mulai dilaksanakan panen oleh petani dengan luasan 1.500 hektare, kata dia, berdampak terhadap pergerakan harga beras di pasaran dengan asumsi 4,6 gabah kering panen (GKP)/ hektare, maka dihasilkan padi kering panen (gkp) sebanyak 6.900 kg gkp.

 

“Makanya kemarin ada pergerakan harga beras, cendrung menurun karena adanya panen padi oleh petani. Meski belum terlalu signifikan pengaruhnya, sebab hasilnya belum maksimal,” ucapnya.

 

Pemerintah daerah, sambung dia. mendorong petani untuk mengasuransikan tanaman padi ditanamnya untuk meminimalisir kerugian. Baik itu akibat bencana alam, maupun diakibatkan oleh hama dan lainnya.

 

“Kalau dari BMKG hujan turun relatif normal, bahkan diprediksi intensitas tinggi. Oleh karena itu Pemda berharap petani dapat mengasuransikan secara mandiri, minimal dalam jangka waktu 6 bulan ke depan,” pungkasnya.(San)

Cakra Lampung, Lampung Utara– Aktivis Perempuan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Korp HMI Wati (Kohati) Cabang Kotabumi, Lampung Utara mensikapi pernyataan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) setempat.

Pernyataan itu buntut pendampingan anak di bawah umur korban pencabulan oleh 10 remaja.

 

Dinas PPPA Lampung Utara membawa korban ke rumah sakit untuk melakukan visum. Pun telah melakukan assessment terhadap korban dan memberikan pendampingan.

 

“Itu memang dilakukan oleh Dinas PPPA. Namun itu dilakukan hanya satu kali pas waktu kejadian,” ucap Ketua Umum Korps HMI-Wati Cabang Kotabumi, Lusi, kepada Cakra Lampung, Senin (18/3).

 

Lusi mempertanyakan Dinas PPPA terkesan lepas tangan setelah tim kuasa hukum dari Hotman Paris, memberikan pendampingan hukum terhadap korban.

 

“Sedangkan korban Saat ini masih membutuhkan pendamping dari pihak dinas PPPA,” ujarnya.

 

“Namun beberapa hari dari kunjungan dinas itu, Dinas PPPA ini mengkonfirmasi ke orang tua korban bahwa, mereka angkat tangan dari kasus korban ini, karena sudah ada pihak lain yang membantu,” tambah Lusi.

 

Lusi berharap kepada Dinas PPPA, untuk tetap membantu, memfasilitasi psikologi anak, sampai anak ini bisa bersosialisasi lagi seperti biasanya.

 

“Dan membantu memfasilitasi kesehatan anaknya, itu harapan kami. Bukankah justru semakin banyak membantu semakin bagus dalam kasus ini,” pungkasnya.

 

Sementara itu, Kepala Dinas PPPA Lampung Utara, Dina Prawitarini ketika dihubungi, Cakra Lampung mengaku tengah menghadiri acara Ramadhan.

 

“Saya lagi menghadiri acara Ramadhan,” ungkapnya. (San)